PN Jaksel Ajukan Perpanjangan 30 Hari Masa Penahanan Ferdy Sambo Cs Terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua, Ferdy Sambo bersiap mengikuti sidang lanjutan di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (24/1/2023). . ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.

MerahPutih.com - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan mengajukan perpanjangan masa penahanan lima terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J selama 30 hari.

Kelima terdakwa itu adalah Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Richard Eliezer atau Bhadara E, Ricky Rizal atau Bripka RR dan Kuat Ma’ruf.

Baca Juga

Jaksa Sebut Pleidoi Ferdy Sambo Tak Punya Dasar Hukum

"Sudah dimohonkan perpanjangan penahanan untuk 30 hari lagi," ujar Pejabat Humas PN Jaksel, Djuyamto kepada wartawan, Sabtu (28/1).

Sebelumnya, PN Jaksel memperpanjang masa penahanan Ferdy Sambo dan kawan-kawan sampai 6 Februari 2023.

Kemudian, pengajuan perpanjangan masa penahanan Sambo cs mulai berlaku pada 7 Februari 2023.

Baca Juga

6 Mantan Anak Buah Ferdy Sambo Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Merintangi Penyidikan

Djuyamto menyebut hal itu sesuai dengan Pasal 29 ayat 1, ayat 2 ayat 3b dan ayat 6 KUHAP.

Ferdy Sambo merupakan salah satu dari lima terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Mantan Kadiv Propam Polri itu dituntut hukuman penjara seumur hidup.

Sebelum Sambo, Kuat Ma’ruf dan Ricky Rizal telah menjalani sidang tuntutan. Keduanya dituntut jaksa penuntut umum untuk dihukum pidana penjara selama delapan tahun.

Kemudian, pada Rabu (18/1), Putri Candrawathi dituntut hukuman penjara selama delapan tahun dan Richard Eliezer dituntut hukuman penjara selama 12 tahun. (Knu)

Baca Juga

Richard Eliezer Tuding Ferdy Sambo Peralat dan Bohongi Dirinya

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
UI Serahkan Kasus Pengeroyokan Ade Armando ke Polisi
Indonesia
UI Serahkan Kasus Pengeroyokan Ade Armando ke Polisi

"Kami berharap tindak kekerasan yang dialami oleh saudara Ade Armando dapat segera ditangani oleh pihak yang berwenang. Sepenuhnya kami menyerahkan penyelesaian kasus ini pada mekanisme hukum yang berlaku," ucap Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) UI, Amelita Lusia dalam keterangan tertulisnya di Depok, Selasa (12/4).

6,6 Juta Pemudik Bakal Menyeberang ke Lampung dan Bali dari Jawa
Indonesia
6,6 Juta Pemudik Bakal Menyeberang ke Lampung dan Bali dari Jawa

Kami menyiapkan seluruh pelabuhan yang ada, yaitu 36 pelabuhan di seluruh Indonesia, juga 222 kapal.

Penaikan Harga BBM, PKS Pertanyakan Proyek IKN dan Kereta Cepat Tetap Jalan
Indonesia
Penaikan Harga BBM, PKS Pertanyakan Proyek IKN dan Kereta Cepat Tetap Jalan

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan menolak kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi.

2 Oknum TNI Bawa 40 Ribu Ekstasi dan 75 Kg Sabu Sudah Ditahan
Indonesia
Jokowi Teken PP baru, Menteri Bisa Gugat Direksi dan Komisaris Jika BUMN Rugi
Indonesia
Jokowi Teken PP baru, Menteri Bisa Gugat Direksi dan Komisaris Jika BUMN Rugi

Presiden Jokowi mewajibkan seluruh direksi dan komisaris BUMN bertanggung jawab jika perusahaan yang mereka kelola rugi.

Pemprov DKI akan Bangun Sheet Pile 1.400 Meter di Kali Pesanggrahan
Indonesia
Pemprov DKI akan Bangun Sheet Pile 1.400 Meter di Kali Pesanggrahan

Juniver melanjutkan, dikarenakan terjadi tumpang tindih kebijakan daerah dan pusat lahirlah Undang-Undang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja ini menyatakan tidak ada sanksi pidana, hanya merupakan sanksi administratif.

Irjen Teddy Minahasa Langsung Ditahan dan Terancam Dipecat
Indonesia
Irjen Teddy Minahasa Langsung Ditahan dan Terancam Dipecat

Irjen Teddy Minahasa terancam hukuman pasca ditangkap dalam kasus dugaan narkotika. Setelah ditangkap, Irjen Teddy langsung ditahan di tempat khusus (patsus).

Ekonomi Triwulan I Capai 5 Persen, Mobilitas Belanja Menguat
Indonesia
Ekonomi Triwulan I Capai 5 Persen, Mobilitas Belanja Menguat

Mobilitas di tempat belanja kebutuhan sehari-hari sudah meningkat 27,46 persen dibanding kondisi normal.

Pembahasan RUU LLAJ Masih Tertahan di Baleg DPR
Indonesia
Pembahasan RUU LLAJ Masih Tertahan di Baleg DPR

Pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) secara resmi belum bisa dilaksanakan Komisi V DPR RI.

Menkes Diminta Laporkan Praktik Jual Beli Rekomendasi Dokter ke KPK
Indonesia
Menkes Diminta Laporkan Praktik Jual Beli Rekomendasi Dokter ke KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin melaporkan temuannya, terkait dugaan praktik jual beli rekomendasi dokter.