PN Jakpus Lockdown, Sejumlah Hakim Positif COVID-19 Ilustrasi COVID-19. Foto: Pixabay

MerahPutih.com - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) memutuskan untuk menghentikan sementara sejumlah agenda persidangan. Hal itu dilakukan setelah ditemukan adanya pegawai dan hakim yang dinyatakan positif COVID-19.

"Maka telah diinstruksikan untuk memutus matarantai penyebaran virus COVID-19, terhitung hari ini Selasa, 22 Juni 2021 sampai dengan Kamis 24 Juni 2021, Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk sementara kegiatan operasionalnya (persidangan) dihentikan," kata Humas PN Jakarta Pusat, Bambang Nurcahyono kepada wartawan, Selasa (22/7).

Baca Juga

Hakim di PN Jakarta Pusat Positif COVID-19

Bambang pun merinci jumlah pegawai dan hakim yang reaktif maupun positif COVID-19 tersebut berdasarkan hasil Swab Antigen yang dilakukan pada Senin (21/6) kemarin.

"Saya sampaikan informasi hasil Swab Antigen yang telah dilakukan oleh PN Jakarta Pusat hari Senin tanggal 21 Juni 2021, terdapat 18 orang yang hasilnya reaktif dan 9 orang yang hasilnya Positif berdasarkan Test PCR, dengan demikian berjumlah 27 orang," ujarnya.

PN Jakpus
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Meski menutup operasional sementara, PN Jakpus tetap melayani urusan peradilan yang bersifat urgent, hingga kembali dibuka nanti, namun bersifat terbatas. Pengadilan Jakarta Pusat akan aktif kembali pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021.

Baca Juga

KPK Bentuk 23 Satgas Khusus Awasi Anggaran Penanganan COVID-19 Rp695,2 Triliun

Bambang menjelaskan, selama PN Jakpus ditutup akan dilakukan penyemprotan disentifektan kesemua ruangan kantor dan bagi Hakim dan Pegawai PN Jakarta Pusat yang terpapar Covid-19 diberikan izin sakit untuk melakukan Isolasi Mandiri.

"Untuk Hakim dan Pegawai PN Jakarta Pusat, tetap melakukan kegiatan pekerjaan dari rumah (WFH)," tandasnya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sepekan Tes Acak Calon Penumpang KRL, 33 Orang Reaktif COVID-19
Indonesia
Sepekan Tes Acak Calon Penumpang KRL, 33 Orang Reaktif COVID-19

Calon pengguna yang bersedia mengikuti tes acak antigen ini berbaris rapih

Pemerintah Rombak Posisi Komisaris dan Direktur Pertamina
Indonesia
Pemerintah Rombak Posisi Komisaris dan Direktur Pertamina

"Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan melalui RUPS sebagai salah satu kewenangan pemegang saham," ujar Agus.

21 Wilayah Ini Diperingatkan BMKG Soal Cuaca Ekstrem
Indonesia
21 Wilayah Ini Diperingatkan BMKG Soal Cuaca Ekstrem

Di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 5-25 knot

Praktisi Jelaskan Landasan Hukum Polri dalam Perkara Penembakan Pengawal Rizieq
Indonesia
Praktisi Jelaskan Landasan Hukum Polri dalam Perkara Penembakan Pengawal Rizieq

FPI seakan akan memiliki dan berada pada dunia lain atau dunianya sendiri dengan hukumnya sendiri

Terdakwa Ungkap Kekuatan Joko: Mau Ponakan Dirjen atau Menteri, Saya Tidak Peduli
Indonesia
Terdakwa Ungkap Kekuatan Joko: Mau Ponakan Dirjen atau Menteri, Saya Tidak Peduli

"Saya bilang waktu itu pak ini Nuzulia keponakannya Dirjen loh pak kemudian pak Joko bilang nggak peduli keponakan Dirjen keponakan menteri pokoknya, saya minta. Gitu pak," cetus Ardian.

Dana Pemulihan Ekonomi Bakal Naik Jadi Rp619 Triliun
Indonesia
Dana Pemulihan Ekonomi Bakal Naik Jadi Rp619 Triliun

Pemerintah berencana mengalokasikan dana untuk insentif pajak dalam paket anggaran PEN 2021 yang jumlahnya sekitar Rp42 triliun hingga Rp60 triliun, yang dialokasokan untuk sektor kesehatan.

Akui Jadi Saksi Kasus Kerumunan Petamburan Rizieq, Wagub DKI: Gak Bisa Hadir
Indonesia
Akui Jadi Saksi Kasus Kerumunan Petamburan Rizieq, Wagub DKI: Gak Bisa Hadir

Ahmad Riza Patria membenarkan dirinya menjadi saksi dalam sidang perkara kerumunan Petamburan pada 14 November 2020 lalu.

PBNU Terus Pantau Uji Klinis Vaksin COVID-19 di Bandung
Indonesia
PBNU Terus Pantau Uji Klinis Vaksin COVID-19 di Bandung

Hasil uji klinis tahap 3 masih membutuhkan waktu untuk sampai ke masyarakat.

Bareskrim Periksa Pejabat BPJS Kesehatan Soal Kebocoran Data Penduduk
Indonesia
Bareskrim Periksa Pejabat BPJS Kesehatan Soal Kebocoran Data Penduduk

Bareskrim Polri masih mendalami kasus kebocoran data 279 juta penduduk.

BMKG: Belum Ada Laporan Kerusakan Akibat Gempa di Sukabumi
Indonesia
BMKG: Belum Ada Laporan Kerusakan Akibat Gempa di Sukabumi

"Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempabumi tersebut," urainya