PN Jakpus Gelar Sidang Perdana Kasus TPPU Jaksa Pinangki Jaksa Pinangki saat digiring petugas dalam agenda pemeriksaan Bareskrim Polri, Rabu (2/9). Foto: Dok. Istimewa

Merahputih.com - Kasus dugaan penerimaan suap dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melilit Jaksa Pinangki Sirna Malasari memasuki babak baru. Jaksa Pinangki dijadwalkan perdana duduk di kursi pesakitan hari ini.

"Setelah saya koordinasikan dengan majelis hakimnya maka sidang pertamanya telah ditetapkan oleh majelis hakimnya yaitu hari Rabu, tanggal 23 September 2020," kata humas PN Jakarta Pusat Bambang Nurcahyono kepada wartawan, Rabu (23/9).

Baca Juga:

Masuk ke Sejumlah Orang, Dugaan Aliran Suap untuk Jaksa Pinangki Terus Diusut

Pinangki akan disidang oleh majelis hakim yang diketuai IG Eko Purwanto dengan hakim anggota H Sunarso dan Moch Agus Salim.

Bambang mengungkapkan PN Jakpus telah menerima berkas Pinangki pada Kamis 17 September 2020.

Kejaksaan Agung (Kejagung) sebelumnya sudah melimpahkan berkas perkara kasus dugaan suap dan gratifikasi jaksa Pinangki Sirna Malasari ke Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.

Pinangki akan didakwa terkait penerimaan suap, gratifikasi, pemufakatan jahat, dan juga TPPU. Bambang belum memiliki informasi lebih lanjut apakah Pinangki akan menjalani persidangan secara langsung atau daring.

Jaksa Pinangki
Jaksa Pinangki berbaju tahanan. (Foto: Antara).

"Untuk persidangan perkara Jaksa Pinangki Sirna Malasari, belum tahu apakah virtual atau terdakwanya akan hadir langsung karena tergantung dari Jaksa Penuntut Umumnya untuk menghadirkan yang bersangkutan," tuturnya.

Kasus ini berawal dari pertemuan antara Pinangki, Andi Irfan, dan Anita Kolopaking, dengan Djoko Tjandra, di Kuala Lumpur, Malaysia, pada November 2019.

Sebagai informasi, Anita Kolopaking merupakan mantan pengacara Djoko Tjandra. Ia ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri dalam kasus lain yang masih terkait dengan Djoko Tjandra.

Baca Juga:

MAKI Serahkan Bukti Dugaan Gratifikasi Jaksa Pinangki ke Kejagung

Menurut Kejagung, di pertemuan itu, Djoko Tjandra setuju untuk meminta bantuan Pinangki dan Anita untuk mengurus fatwa.

Fatwa itu menjadi upaya Djoko Tjandra agar tidak dieksekusi dalam kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali sehingga ia dapat kembali ke Indonesia tanpa menjalani vonis dua tahun penjara di kasus itu. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
RUU Minuman Berakohol, Rudy: Bisa Berdampak Sektor Pariwisata di Solo
Indonesia
RUU Minuman Berakohol, Rudy: Bisa Berdampak Sektor Pariwisata di Solo

Menurut dia, RUU tersebut bisa berdampak pada pariwisata di Solo.

Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Divonis 3 Tahun Penjara
Indonesia
Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Divonis 3 Tahun Penjara

Bupati nonaktif Sidoarjo, Saiful Ilah divonis 3 tahun pidana penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya.

Rumah Ibadah Harus Jadi Contoh Disiplin Lawan COVID-19
Indonesia
Rumah Ibadah Harus Jadi Contoh Disiplin Lawan COVID-19

Kementerian Agama juga telah menerbitkan Surat Edaran No.15/2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah.

KPK Ingatkan Potensi Korupsi Pilkada
Indonesia
KPK Ingatkan Potensi Korupsi Pilkada

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan potensi tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan Pilkada

KPK Periksa Dua GM San Diego Hills Terkait Kasus Nurhadi
Indonesia
KPK Periksa Dua GM San Diego Hills Terkait Kasus Nurhadi

Selain Andy dan Edward, penyidik juga memanggil satu saksi lainnya, yakni seorang notaris bernama Rismalena Kasri

Bantuan Beras 15 Kilogram Per Keluarga Segera Digelontorkan
Indonesia
Bantuan Beras 15 Kilogram Per Keluarga Segera Digelontorkan

Saat ini, peserta PKH tidak termasuk sebagai sasaran program bantuan sosial sembako (BSS) dan bantuan sosial tunai (BST).

Terlalu Dini Gibran Maju di Pilgub DKI Jakarta
Indonesia
Terlalu Dini Gibran Maju di Pilgub DKI Jakarta

"Saya dulu sama Pak Jokowi juga gitu tukeran posisi. Tampaknya terlalu dini (Gibran Maju Pilgub DKI Jakarta) untuk sekarang," pungkas Rudy.

Kasus SARA dan Ujaran Kebencian Tetap Dijerat UU ITE
Indonesia
Kasus SARA dan Ujaran Kebencian Tetap Dijerat UU ITE

Kapolri keluarkan surat edaran berisi 11 poin yang menjadi pedoman bagi penyidik Polri dalam menangani perkara UU ITE.

Terus Mangkir Panggilan Polisi, Rizieq Melanggar Hukum?
Indonesia
Terus Mangkir Panggilan Polisi, Rizieq Melanggar Hukum?

Polda Metro Jaya telah melayangkan surat panggilan kedua kepada Rizieq Shihab

Libur Natal-Tahun Baru, Pendatang Masuk Jateng Harus Rapid Test Antigen
Indonesia
Libur Natal-Tahun Baru, Pendatang Masuk Jateng Harus Rapid Test Antigen

Pemerintah Provinsi Jateng mengeluarkan kebijakan khusus bagi pendatang yang masuk Jawa Tengah saat libur Natal dan tahun baru 2021.