PN Jakarta Pusat Kembali Lockdown Selama 2 Hari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Foto: Twitter/PNjktpusat

MerahPutih.com - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) kembali mengeluarkan kebijakan lockdown atau menutup aktivitas sementara setelah ditemukan adanya 7 orang positif COVID-19.

Keputusan ini berdasarkan surat Ketua PN Jakarta Pusat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.W10-UI/247/KP.01/II/2021 tanggal 23 Februari 2021, Perihal Laporan Aparatur Peradilan yang terkonfirmasi COVID-19 pada PN Jakarta Pusat.

Baca Juga

PN Jakarta Pusat Batalkan Rapat Sidang Pailit CNQC Mitra JO

"Untuk memutus mata rantai COVID-19 dengan melakukan bekerja dari rumah (WFH) selama 2 hari terhitung mulai tanggal 25 Februari sampai dengan tanggal 26 Februari 2021," kata Humas PN Jakpus, Bambang Nurcahyono kepada wartawan, Kamis (25/2).

Bambang menjelaskan, 7 orang yang terpapar COVID-19 itu terdiri dari satu hakim, dua panitera pengganti, satu orang jurusita, dan empat orang sisanya dari unsur pegawai PN Jakpus.

"Yang bersangkutan saat ini melakukan isolasi mandiri dan juga ada yang dirawat," imbuh Bambang.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Selama lockdown, PN Jakpus akan melakukan sejumlah upaya dalam rangka pencegahan penularan COVID-19 di lingkungan kerja mereka. Dipastikan aktivitas di pengadilan akan kembali normal pada awal bulan depan.

"PN Jakarta Pusat akan melakukan penyemprotan kembali disinfentan selama lockdown. Selanjutnya kegiatan PN Jakarta Pusat kembali normal seperti biasa, terhitung mulai hari Senin, Tanggal 1 Maret 2021," kata Bambang. (Pon)

Baca Juga

Siang ini Warga Korban Banjir Jakarta Gugat Pemprov DKI ke PN Jakarta Pusat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Respons Mabes Polri saat Viral #PercumaLaporPolisi
Indonesia
Respons Mabes Polri saat Viral #PercumaLaporPolisi

Viral di media sosial (medsos) soal penghentian penyelidikan kasus pelecehan terhadap anak oleh Polres Luwu Timur pada akhir 2019.

KNKT Butuh Waktu Seminggu Ungkap Penyebab Jatuhnya Sriwijaya Air SJ 182
Indonesia
KNKT Butuh Waktu Seminggu Ungkap Penyebab Jatuhnya Sriwijaya Air SJ 182

"Kita akan proses untuk pembacaan yang akan memerlukan waktu kurang lebih antara 3 hari sampai 1 minggu," kata Ketua KNKT, Soerjanto Tjahjono

Begini Perkembangan Penyaluran Bansos Tunai, Beras dan Subsidi Upah
Indonesia
Begini Perkembangan Penyaluran Bansos Tunai, Beras dan Subsidi Upah

Bantuan subsidi upah 1 juta pekerja dengan target 8,8 juta di sektor non kritikal di PPKM level 3 dan 4 akan disalurkan dalam lima tahap

Jika Varane, Kane, Sancho Gabung, Manchester United Auto Juara?
Indonesia
Jika Varane, Kane, Sancho Gabung, Manchester United Auto Juara?

Real Madrid diprediksi tidak akan melepaskan dengan mudah

Sidak ke Pasar Modern, Tim Gabungan Temukan Makanan Kadaluarsa Dijual
Indonesia
Sidak ke Pasar Modern, Tim Gabungan Temukan Makanan Kadaluarsa Dijual

"Hasil inspeksi kami temukan sejumlah produk yang tidak tertera tanggal kadaluarsanya, khususnya untuk makanan curah," ujar Sri pada Merahputih.com.

Ingat! Kota Bandung Masih Zona Merah Walau BOR RS COVID-19 Turun
Indonesia
Ingat! Kota Bandung Masih Zona Merah Walau BOR RS COVID-19 Turun

Pada periode 19-25 Juli tercatat skornya sebesar 1,78 semakin mendekati ke zona risiko sedang dengan standar penilaian skor sebesar 1,81.

Jokowi Apresiasi Pihak-Pihak yang Bekerja Keras Tangani COVID-19
Indonesia
Jokowi Apresiasi Pihak-Pihak yang Bekerja Keras Tangani COVID-19

Presiden tetap meminta TNI, Polri, Satgas COVID-19 hingga pemerintah daerah terus berupaya lebih keras dalam menahan laju pertumbuhan COVID-19

KLB Demokrat Digelar di Sumut Bakal Jadikan Moeldoko Ketum Partai
Indonesia
KLB Demokrat Digelar di Sumut Bakal Jadikan Moeldoko Ketum Partai

KLB PD akan memilih dan menetapkan Ketua Umum baru. Dia meyakini pemilihan Ketum baru akan membawa PD menang di Pemilu 2024.

Geruduk Kantor Anies, Buruh Minta UMP Jakarta 2022 Naik 3,57 Persen
Indonesia
Geruduk Kantor Anies, Buruh Minta UMP Jakarta 2022 Naik 3,57 Persen

Mereka menuntut Gubernur Anies Baswedan untuk menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI 2022 dengan angka yang layak sebesar 3,57 persen.

Dalami Kasus Korupsi Wali Kota Cimahi, KPK Garap Bos Anak Usaha Hutama Karya
Indonesia
Dalami Kasus Korupsi Wali Kota Cimahi, KPK Garap Bos Anak Usaha Hutama Karya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Hakaaston, anak perusahaan PT Hutama Karya, Dindin Solakhudin pada Rabu (24/2).