PN Jakarta Pusat Batalkan Rapat Sidang Pailit CNQC Mitra JO Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Foto: Twitter/PNjktpusat

MerahPutih.com - Rapat dalam persidangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) CNQC Mitra Joint Operation yang sedianya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (19/1), terpaksa dibatalkan.

Pembatalan dilakukan, lantaran para kreditor yang dalam hal ini adalah karyawan perusahaan kontraktor asal China itu datang terlalu banyak, sementara ruang rapat yang disediakan pihak PN Jakpus terlalu kecil.

Baca Juga

PN Jakarta Utara Gelar Sidang Putusan PT FNS

"Hni ada rapat kreditor dengan rapat debitor pailit, karena undangan itu resmi, semua pada hadir ke sini. Rupanya saya tidak tahu, kuratornya kah, panitianya kah atau siapa, ruangannya kecil, tidak cukup sehingga yang mau masuk ke dalam tidak boleh," kata pengacara Gunawan Raka, di PN Jakpus,Jakarta, Selasa (19/1)

Gunawan mengatakan masalah seperti ini seharusnya bisa diselesaikan oleh PN Jakpus selaku kurator.

"Makanya saya minta kalau besok mau rapat lagi siapkan tempat yang lebih besar, apalagi zaman Covid kita dibubarkan oleh tim (Satgas)," tuturnya.

Peserta rapat dalam persidangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) CNQC Mitra Joint Operation di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (19/1). Foto: Istimewa

Di lokasi yang sama, Debitur Perusahaan CNQC-Jo, Sabar M. Simamora mengatakan pihaknya sudah menyampaikan kepada pihak kurator agar membuka rekening perusahaan.

Menurutnya pembukaan rekening tersebut penting untuk membayar gaji para karyawan CNQC Mitra JO.

"Kami sudah menyampaikan kepada pengadilan dalam hal ini hakim pengawas juga tim kurator bahwa gaji karyawan secepatnya harus dibayar," kata Gunawan.

Dikatakan Gunawan, sesuai Pasal 22 Undang-undang Kepailitan, harta debitur itu tidak bisa diblokir untuk pembayaran gaji karyawan.

"Jangan sampai kita menyiksa orang kecil apalagi di tengah pandemi," ujarnya.

Sebelumnya, karyawan CNQC Mitra JO mendesak PN Jakpus selaku kurator agar segera membuka rekening perusahaan mereka yang tengah mengalami kepailitan.

Atas pemblokiran tersebut, sejumlah karyawan perusahaan kontraktor asal China itu tidak digaji sejak bulan November 2020 hingga saat ini. (Pon)

Baca Juga

Hakim di PN Jakarta Pusat Positif COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bansos Tunai Diusulkan Diperpanjang
Indonesia
Bansos Tunai Diusulkan Diperpanjang

Memperpanjang BST akan menjadi solusi atas rendahnya konsumsi atau daya beli masyarakat setelah pemerintah melarang mudik Lebaran.

SKB 3 Menteri soal Seragam Langkah Penting Jaga Kebebasan Beragama dan Beribadah
Indonesia
SKB 3 Menteri soal Seragam Langkah Penting Jaga Kebebasan Beragama dan Beribadah

Amnesty International menyambut baik Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang menyatakan pemerintah daerah dan sekolah negeri tidak boleh mewajibkan atau pun melarang seragam atau atribut dengan kekhususan agama sebagai langkah penting untuk menjaga kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia.

Polda Metro Gelar Operasi Besar-besaran untuk Minta Warga Tak Mudik
Indonesia
Polda Metro Gelar Operasi Besar-besaran untuk Minta Warga Tak Mudik

Jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan menggelar Operasi Keselamatan Jaya di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk mengedukasi larangan mudik Lebaran 2021.

PAN Tolak PD Dharma Jaya Jadi Perumda
Indonesia
PAN Tolak PD Dharma Jaya Jadi Perumda

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi tentang tiga raperda usulan Pemprov.

DTKJ Terima 175 Aduan Warga, Paling Disorot Sarana Transportasi Tak Ramah Disabilitas
Indonesia
DTKJ Terima 175 Aduan Warga, Paling Disorot Sarana Transportasi Tak Ramah Disabilitas

DTKJ memerlukan waktu untuk mengkaji dan membenahi semua permasalahan

PSI Minta Anies Bangun 4.000 Unit Rusun Nelayan di Lahan Reklamasi Ancol
Indonesia
PSI Minta Anies Bangun 4.000 Unit Rusun Nelayan di Lahan Reklamasi Ancol

Menurut Justin, lahan 6 ha tersebut bisa digunakan untuk membangun rusun nelayan sekurangnya 4.000 unit

Deddy Corbuzier Hingga Ferdinand Hutahean Diminta Masukan Terkait UU ITE
Indonesia
PKB Prediksi 'Perang Masker' Bakal Warnai TPS di Pilkada Tahun Ini
Indonesia
PKB Prediksi 'Perang Masker' Bakal Warnai TPS di Pilkada Tahun Ini

Pemilu di Indonesia menganut asas Luber atau Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia serta Jurdil atau Jujur dan Adil

H-4 Lebaran, Harga Sejumlah Komoditas Pangan Alami Kenaikan
Indonesia
H-4 Lebaran, Harga Sejumlah Komoditas Pangan Alami Kenaikan

Untuk beras, minyak goreng dan gula pasir tidak ada kenaikan harga

Angkat Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan, Jokowi Diminta Cabut Putusan
Indonesia
Angkat Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan, Jokowi Diminta Cabut Putusan

Yulius Selvanus dan Dadang Hendrayudha merupakan anggota eks tim mawar yang ketika itu berpangkat kapten melakukan operasi penculikan dan penghilangan paksa terhadap aktivis di era orde baru.