PMI Butuh Rp200 Miliar Buat Operasi Penanganan COVID-19 Test massa COVID 19 oleh Mabes Polri. (Foto: Kanugrahana)

MerahPutih.com - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) sekaligus mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan, setidaknya sampai akhir 2020, PMI membutuhkan biaya sekitar Rp200 miliar untuk operasi penanganan COVID-19. Sementara itu dana yang terkumpul di PMI baru mencapai 50 persen dari total kebutuhan.

Ia menegaskan, hanya sedikit dua cara untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia.

"Hanya ada dua cara untuk mengatasi COVID-19 ini, yaitu hindari dan matikan. Hindari adalah dengan melakukan 3M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan itu butuh partisipasi masyarakat untuk disiplin menjalankannya," katanya di sela sela perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 PMI di Markas Pusat PMI, Jakarta, Kamis, (17/9)

Baca Juga:

Kemenkes Jadi Penyumbang Klaster COVID-19 Terbanyak di Jakarta

Menurut dia partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui kedisiplinan untuk mematuhi protokol kesehatan terkait COVID-19. Sementara pengusaha diharapkan memberikan donasi guna memutus mata rantai penularan COVID-19.

Salah satunya adalan dengan memberikan sumbangan untuk penyemprotan disinfektan secara massif dan intensif, seperti yang dilakukan oleh PMI selama enam bulan terakhir.

Ketua Umum PMI Jusuf Kalla
Ketua Umum PMI Jusuf Kalla. (Foto: Antara).

Terkait pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta, JK mengatakan, agar PSBB dapat menunjukkan hasil yang sesuai harapan, maka perlu ada ketegasan dan sanksi dari pemerintah untuk mendisiplinkan masyarakat.

Menurutnya, hanya sanksi dan ketegasan yang dapat mendisiplinkan masyarakat sebagaimana yang dilakukan oleh negara-negara yang berhasil menurunkan jumlah penularan COVID-19.

"PSBB itu sangat tergantung pada disiplin masyarakat dan kedisiplinan itu tergantung pada ketegasan dan sanksi dari pemerintah, karena itu pemerintah harus tegas dan menjatuhkan sanksi kepada siapa pun yang melanggar disipilin," katanya.

Baca Juga:

Terjadi Lonjakan Penambahan Pasien COVID-19 di RS Wisma Atlet

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
30 Hotel Siap Tampung Pasien Isolasi OTG COVID-19
Indonesia
30 Hotel Siap Tampung Pasien Isolasi OTG COVID-19

30 hotel dengan jumlah kamar sebanyak 3.996 tersebut masih mungkin untuk berubah

[HOAKS atau FAKTA]: Penguburan Ribuan Produk Asal Prancis di Arab Saudi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Penguburan Ribuan Produk Asal Prancis di Arab Saudi

Akun Facebook Raffasya II mengunggah video disertai dengan narasi yang menggambarkan penguburan massal produk Perancis pada 30 Oktober 2020.

MAKI Minta Ketua KPK Firli Bahuri Tak Membuat Kontroversi Lagi
Indonesia
MAKI Minta Ketua KPK Firli Bahuri Tak Membuat Kontroversi Lagi

Hal tersebut disampaikan Boyamin menyikapi putusan Dewan Pengawas KPK yang memvonis Firli bersalah melanggar etik.

ICW Pertanyakan Status Justice Collaborator Eks Penyidik KPK Raden Brotoseno
Indonesia
ICW Pertanyakan Status Justice Collaborator Eks Penyidik KPK Raden Brotoseno

JC tidak dapat diberikan kepada pelaku kejahatan yang digolongkan sebagai pelaku utama

KPK Jebloskan Eks Wali Kota Medan ke Lapas Tanjung Gusta
Indonesia
KPK Jebloskan Eks Wali Kota Medan ke Lapas Tanjung Gusta

KPK mengeksekusi mantan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin ke Lapas Tanjung Gusta, Medan, Kamis (16/7).

Luhut Diminta Jangan Buat Pranata Baru Lewat Permenhub No 18
Indonesia
Luhut Diminta Jangan Buat Pranata Baru Lewat Permenhub No 18

Menkes juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020

 Eks Anak Buah Hasto PDIP Dituntut 2 Tahun dan 6 Bulan Penjara
Indonesia
Eks Anak Buah Hasto PDIP Dituntut 2 Tahun dan 6 Bulan Penjara

"Menyatakan terdakwa Saeful Bahri terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah, melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," kata Jaksa KPK Takdir Suhan

Laode M Syarif Berharap Hakim MK Kembalikan Fitrah UU KPK
Indonesia
Laode M Syarif Berharap Hakim MK Kembalikan Fitrah UU KPK

Pimpinan KPK periode 2015-2019 ini mengatakan hanya kearifan Hakim Konstitusi yang dapat mengembalikan UU KPK kembali pada fitrahnya.