Plt Kepala Daerah Jangan Asal Tunjuk Gubernur Anies Baswedan. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Sebanyak 272 kepala daerah akan berakhir masa tugasnya pada 2022-2023. Bahkan, pada 2022 ini ada 7 Gubernur yang habis masa tugasnya termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim meminta, Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melakukan "profiling" secara ketat para calon penjabat kepala daerah yang akan ditunjuk.

Baca Juga:

Belum Adanya Jadwal Pemilu 2024 Berpotensi Picu Ketidakpastian Politik

"Saya minta Presiden dan Mendagri menyiapkan cara yang tepat untuk mengidentifikasi dengan melakukan 'profiling' calon-calon penjabat kepala daerah yang akan ditunjuk sehingga hasilnya bukanlah mereka yang intoleran dan radikal," kata Luqman di Jakarta, Selasa.

Ia menegaskan, orang yang ditunjuk sebagai penjabat kepala daerah harus dipastikan figur pancasilais sejati, bukan mereka yang terpapar paham intoleransi dan radikal.

Saat ini, kata ia, disinyair ada aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri yang terpapar paham intoleransi dan radikal sehingga "profiling" tersebut harus dilakukan.

Luqman menjelaskan, penjabat kepala daerah diperlukan untuk mengisi kekosongan kepala daerah (provinsi/kabupaten/kota) yang telah berakhir periodenya dan belum ada hasil pemilihan kepala daerah definitif agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan di suatu daerah.

Simulasi TPS. (Foto: Antara)
Simulasi TPS. (Foto: Antara)

Ia mengatakan, penunjukan penjabat kepala daerah diatur pada Pasal 201 ayat (10) dan (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

"Pada ayat (10) dijelaskan bahwa Penjabat Gubernur berasal dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan untuk Penjabat Bupati/Walikota berasal dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama," katanya.

Pertimbangan utama dalam menunjuk penjabat kepala daerah, lanjut ia, selain harus memenuhi aspek normatif yang dipersyaratkan UU, juga harus dijauhkan dari upaya pihak tertentu membangun kaki tangan politik partisan untuk kepentingan Pemilu atau Pilpres 2024.

Ia mengingatkan, ratusan penjabat kepala daerah tidak boleh dirancang untuk menjadi "batalion politik" yang akan bekerja untuk kepentingan partai atau capres/cawapres tertentu tahun 2024.

"Penunjukan penjabat kepala daerah murni kewenangan Presiden dan Mendagri sehingga tidak diperlukan konsultasi apalagi persetujuan DPR RI," katanya. (Pon)

Baca Juga:

Perludem Sebut Karakter Pemilu di Indonesia Paling Kompleks dan Rumit di Dunia

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
6 Nama Bakal Diajukan ke Jokowi Sebagai Pengganti Anies Baswedan
Indonesia
6 Nama Bakal Diajukan ke Jokowi Sebagai Pengganti Anies Baswedan

DPRD DKI menjadwalkan rapat paripurna pengumuman pemberhentian jabatan Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria pada 13 September 2022.

Kesaksian Ferdy Sambo Tentukan Nasib Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria
Indonesia
Kesaksian Ferdy Sambo Tentukan Nasib Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria

Duduk sebagai terdakwa adalah Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Arteria Dahlan Harap Ada Tindak Lanjut Pengakuan Pelanggaran HAM Masa Lalu
Indonesia
Arteria Dahlan Harap Ada Tindak Lanjut Pengakuan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan mengapresiasi sikap Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang mengakui adanya 12 (dua belas) pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi di Indonesia.

Densus 88 Tangkap 5 Orang Penyebar Propaganda ISIS di Medsos
Indonesia
Densus 88 Tangkap 5 Orang Penyebar Propaganda ISIS di Medsos

Penangkapan tersangka kasus terorisme terus berlangsung. Terkini, Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti-teror Polri menangkap lima orang tersangka teroris yang diduga terlibat dengan kelompok Daulah Islamiah Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

Jokowi Tegaskan Polri Hadir di Tengah Situasi Sulit
Indonesia
Jokowi Tegaskan Polri Hadir di Tengah Situasi Sulit

"Pemulihan ekonomi, penanganan kesehatan, hingga reformasi struktural, hanya dapat kita laksanakan dalam situasi yang aman dan kondusif," tulis Jokowi .

Wali Kota Medan Larang Keras ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran
Indonesia
Wali Kota Medan Larang Keras ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang keras untuk menggunakan mobil dinas untuk kepentingan mudik lebaran 2022. Begitupun dengan Wali Kota Medan Bobby Nasution menegaskan tidak mengizinkan mobil dinas milik pemerintah daerah dipakai untuk melaksanakan mudik Lebaran 2022.

Indonesia Raup Rp 10,2 Miliar dari Importir Meksiko
Indonesia
Indonesia Raup Rp 10,2 Miliar dari Importir Meksiko

Dari kesepakatan ekspor tersebut, Indonesia berhasil mendapatkan transaksi hingga 714 ribu dolar AS atau Rp 10,2 miliar

Rawan Kebocoran Data, Pemerintah Diminta Perbanyak SDM IT Berkemampuan Tinggi
Indonesia
Rawan Kebocoran Data, Pemerintah Diminta Perbanyak SDM IT Berkemampuan Tinggi

Nurul juga mendorong Pemerintah semakin memperbanyak sumber daya manusia (SDM) di bidang informasi dan teknologi atau IT

KSP Sebut BSU Wujud Kepedulian Negara Terhadap Kesejahteraan Buruh dan Pekerja
Indonesia
KSP Sebut BSU Wujud Kepedulian Negara Terhadap Kesejahteraan Buruh dan Pekerja

"BSU menjadi cerminan bahwa Pemerintah perhatian dan peduli terhadap kondisi masyarakat, terutama buruh dan pekerja," kata Fadjar, dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu (14/5)

Dokumen Pendaftaran 17 Parpol Dinyatakan Lengkap
Indonesia
Dokumen Pendaftaran 17 Parpol Dinyatakan Lengkap

Proses pendaftaran partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 masih berlangsung.