Plt Kepala Daerah Jangan Asal Tunjuk Gubernur Anies Baswedan. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Sebanyak 272 kepala daerah akan berakhir masa tugasnya pada 2022-2023. Bahkan, pada 2022 ini ada 7 Gubernur yang habis masa tugasnya termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim meminta, Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melakukan "profiling" secara ketat para calon penjabat kepala daerah yang akan ditunjuk.

Baca Juga:

Belum Adanya Jadwal Pemilu 2024 Berpotensi Picu Ketidakpastian Politik

"Saya minta Presiden dan Mendagri menyiapkan cara yang tepat untuk mengidentifikasi dengan melakukan 'profiling' calon-calon penjabat kepala daerah yang akan ditunjuk sehingga hasilnya bukanlah mereka yang intoleran dan radikal," kata Luqman di Jakarta, Selasa.

Ia menegaskan, orang yang ditunjuk sebagai penjabat kepala daerah harus dipastikan figur pancasilais sejati, bukan mereka yang terpapar paham intoleransi dan radikal.

Saat ini, kata ia, disinyair ada aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri yang terpapar paham intoleransi dan radikal sehingga "profiling" tersebut harus dilakukan.

Luqman menjelaskan, penjabat kepala daerah diperlukan untuk mengisi kekosongan kepala daerah (provinsi/kabupaten/kota) yang telah berakhir periodenya dan belum ada hasil pemilihan kepala daerah definitif agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan di suatu daerah.

Simulasi TPS. (Foto: Antara)
Simulasi TPS. (Foto: Antara)

Ia mengatakan, penunjukan penjabat kepala daerah diatur pada Pasal 201 ayat (10) dan (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

"Pada ayat (10) dijelaskan bahwa Penjabat Gubernur berasal dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan untuk Penjabat Bupati/Walikota berasal dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama," katanya.

Pertimbangan utama dalam menunjuk penjabat kepala daerah, lanjut ia, selain harus memenuhi aspek normatif yang dipersyaratkan UU, juga harus dijauhkan dari upaya pihak tertentu membangun kaki tangan politik partisan untuk kepentingan Pemilu atau Pilpres 2024.

Ia mengingatkan, ratusan penjabat kepala daerah tidak boleh dirancang untuk menjadi "batalion politik" yang akan bekerja untuk kepentingan partai atau capres/cawapres tertentu tahun 2024.

"Penunjukan penjabat kepala daerah murni kewenangan Presiden dan Mendagri sehingga tidak diperlukan konsultasi apalagi persetujuan DPR RI," katanya. (Pon)

Baca Juga:

Perludem Sebut Karakter Pemilu di Indonesia Paling Kompleks dan Rumit di Dunia

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Marquez tidak Ikut Balapan, Jokowi Alihkan Dukungan ke Fabio Quartararo
Indonesia
Marquez tidak Ikut Balapan, Jokowi Alihkan Dukungan ke Fabio Quartararo

Kepala Negara menjagokan pembalap Repsol Honda, Marc Marquez. Namun, karena rider Spanyol itu dinyatakan tidak fit, maka Jokowi mengalihkan jagoannya ke Fabio Quartararo.

Penerimaan Negara Bakal Bertambah Rp 420 Triliun di 2022
Indonesia
Penerimaan Negara Bakal Bertambah Rp 420 Triliun di 2022

Outlook kenaikan belanja negara tahun ini terjadi pada pos belanja pemerintah pusat sebesar Rp 357,1 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa Rp 35,2 triliun.

Kasus COVID-19 Mereda, Stok Plasma Konvalesen PMI Solo Melimpah
Indonesia
Kasus COVID-19 Mereda, Stok Plasma Konvalesen PMI Solo Melimpah

Sementara itu, turunnya kasus Corona membuat stok darah plasma konvalesen di Solo melimpah

Liza Putrie Noviana, Nakes Pertama di RSD Wisma Atlet Gugur Akibat COVID-19
Indonesia
Liza Putrie Noviana, Nakes Pertama di RSD Wisma Atlet Gugur Akibat COVID-19

Salah satu tenaga kesehatan RSD Wisma Atlet, Liza Putrie Noviana akhirnya meninggal dunia setelah berjibaku menangani pasien COVID-19.

Bertemu Tiga Pimpinan Parpol, Gibran Akui Bahas Pilgub DKI 2024
Indonesia
Bertemu Tiga Pimpinan Parpol, Gibran Akui Bahas Pilgub DKI 2024

"Ya benar, untuk pembicaraan Pilgub DKI memang ada," ujar Gibran usai bertemu dengan Ketum PAN di Loji Gandrung, Senin (28/3).

Kawasan Wisata Prioritas Wajib Punya Rumah Sakit Kelas Tipe A
Indonesia
Kawasan Wisata Prioritas Wajib Punya Rumah Sakit Kelas Tipe A

Pemerintah menargetkan 200 juta penduduk Indonesia harus divaksin hingga akhir tahun 2020, meskipun hal itu tidak mudah dan membutuhkan kerja sama semua pihak.

Ketua DPR Minta Kebijakan PTM 100 Persen Dievaluasi
Indonesia
Ketua DPR Minta Kebijakan PTM 100 Persen Dievaluasi

Penerapan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen mendapat sorotan dari Ketua DPR Puan Maharani.

TransJakarta Bantah 20 Karyawannya Meninggal Akibat COVID-19
Indonesia
TransJakarta Bantah 20 Karyawannya Meninggal Akibat COVID-19

Transjakarta sangat peduli dengan seluruh karyawan

Andi Arief Bakal Panggil Jubir KPK ke DPP Partai Demokrat
Indonesia
Andi Arief Bakal Panggil Jubir KPK ke DPP Partai Demokrat

"Saya akan panggil jubir KPK resmi ke DPP," kata Andi Arief dalam cuitannya melalui akun Twitter @Andiarief_, Senin (28/1).

Para Kiai Sepuh Datangi Muktamar NU, Ingin Jaga Marwah Rais Aam
Indonesia
Para Kiai Sepuh Datangi Muktamar NU, Ingin Jaga Marwah Rais Aam

Para kiai sepuh ini sebagian akan tergabung dalam tim AHWA (Ahlul Halli Wal Aqdi) yang akan bermusyawarah menentukan siapa Rais Aam yang akan dipilih