Plt Gubernur DKI Pengaruhi Elektabilitas Anies di Pilkada Serentak 2024 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Rencana pemilihan kepala daerah (pilkada) pada tahun 2024 kemunginan besar akan memengaruhi elektabilitas Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing mengatakan, perhelatan pilkada yang biasa digelar lima tahun sekali berimbas pada kedua tokoh tersebut. Sebab kalau dilakukan 2024, bakal ada Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI kurun waktu 2 tahun dari 2022 sampai 2024.

Kemudian, lanjut dia, bila pejabat yang ditunjuk sebagai plt lebih bisa melaksanakan tugas mengurus Jakarta dapat diyakini elektabilitas Anies dan Riza menurun.

Baca Juga:

Durasi Dibatasi, Termohon Perselisihan Pilkada Diminta Fokus Pada Pokok Perkara

"2 tahun plt, 2 tahun di masa pemerintahannya Anies dan Riza, nah ini masyarakat menilai nanti," ujar Emrus saat dihubungi Merahputih.com, Kamis (4/2).

Tetapi, kata Emrus, kalau kinerja plt gubernur saat menjabat sejajar dengan kualitas Anies dan Riza atau bahkan di bawah, akan dipastikan dapat mendongkel elektabilitas keduanya.

"Kalau kinerjanya plt ini bagus atau baik, berarti kata lain ada koreksi terhadap pemerintahan Anies sebelumnya," papar dia.

Apalagi di saat menjabat, plt secara sengaja mengungkapkan kelemahan atau kekurangan Pemerintah DKI pada era Anies-Riza, ini dapat mengacaukan mereka dalam menggaet suara rakyat di pilkada.

"Dua pasangan ini secara fakta dan data bisa saja memengaruhi elektabilitasnya menurun," ungkap dia.

Pemeriksaa suhu tubuh pemilih yang hendak menyalurkan hak pilihnya di TPS pada Pilkada serentak, Rabu 9 Desember 2020. FOTO/Darwin Fatir.
Pemeriksaa suhu tubuh pemilih yang hendak menyalurkan hak pilihnya di TPS pada Pilkada serentak, Rabu 9 Desember 2020. FOTO/Darwin Fatir.

Adapun pada aturan UU Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Pada pasal 201 mengamanatkan pilkada serentak disatukan pada 2024, termasuk Pilkada DKI Jakarta. Aturan itu menyatakan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wali kota hasil pemilihan tahun 2017 menjabat sampai dengan tahun 2022.

Dengan adanya aturan itu, jabatan-jabatan tersebut akan kosong selama 2 tahun karena masa jabatan kepala daerah berakhir pada 2022. Demi mengisi kekosongan, diangkatlah penjabat gubernur, bupati dan wali kota sampai terpilih kepada daerah baru pada Pilkada 2024.

Paling mudah menarik suara rakyat, kata Emrus, pemerintah DKI saat ini harus dapat menjalankan atau merealisasikan janji kampanye pada Pilkada DKI 2017 lalu.

"Sampai jabatan ini berakhir bisa gak dia mewujudkan semua janji-janji itu seratus, makanya ini waktu dia," tuturnya.

Baca Juga:

Wagub Jakarta Riza Patria Dukung Pilkada Serentak 2024

Emrus sendiri tak mempersoalkan Pilkada 2022 atau 2024. Akan tetapi jika dilaksanakan serentak 2024 bersamaan dengan pileg dan pilpres akan direncanakan secara matang agar kejadian yang banyak memakan korban dalam kontestasi Pemilu 2019 terulang lagi.

"Bukankah kita sebagai manusia pengalaman masa lalu, kita evaluasi sehingga kita membuat perencanaan yang lebih baik lagi," ungkapnya.

Ia menilai pelaksanaan pemilu serentak dapat mengefesiensi waktu dan uang. Asalkan jangan dilakukan dengan waktu berbarengan, harus memiliki jeda waktu pemungutan suara.

"Dari sudut efesiensi pelaksanaan pemilunya, karena dalam tanda kutip dilakukan walaupun beda hari gitu," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Partai Lokal Aceh Ngotot Pilkada Digelar 2022

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anak Buah Anies: Vaksin AstraZeneca Diprioritaskan bagi Warga Pemukiman Kumuh
Indonesia
Anak Buah Anies: Vaksin AstraZeneca Diprioritaskan bagi Warga Pemukiman Kumuh

Vaksin COVID-19 produksi AstraZeneca sudah digunakan Pemerintah Provinsi DKI untuk warga ibu kota dalam memerangi virus corona.

Wapres Perintahkan Kapolri Kawal Vaksinasi COVID-19 Sampai Tuntas
Indonesia
Wapres Perintahkan Kapolri Kawal Vaksinasi COVID-19 Sampai Tuntas

Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), hingga 15 Februari 2021 cakupan vaksinasi COVID-19 tenaga kesehatan (nakes) tahap pertama sudah mencapai 74,63 persen.

Polisi Ultimatum Mafia Tanah yang Danai Sekelompok Preman untuk Intimidasi Warga
Indonesia
Polisi Ultimatum Mafia Tanah yang Danai Sekelompok Preman untuk Intimidasi Warga

Polisi tengah memburu otak pelaku yang mengerahkan sekelompok preman untuk mengintimidasi warga terkait sengketa lahan di kawasan Bungur Besar no 50, Kemayoran, Jakarta Pusat.

BNPT Ingatkan Masyarakat Jangan Sampai Salah Bersimpati terhadap Isu Taliban
Indonesia
BNPT Ingatkan Masyarakat Jangan Sampai Salah Bersimpati terhadap Isu Taliban

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk bersikap bijak dalam menyikapi pemberitaan terkait konflik antara pemerintah Afghanistan dengan kelompok Taliban.

Tak Kantongi Izin Polisi, Reuni 212 Soloraya Dipindahkan ke Gedung Umat Islam
Indonesia
Tak Kantongi Izin Polisi, Reuni 212 Soloraya Dipindahkan ke Gedung Umat Islam

Meskipun tidak mengantongi izin, aksi reuni 212 Soloraya tetap digelar dengan memindahkan lokasi acara di Gedung Umat Islam di Kecamatan Serengan, Solo.

Kontak Tembak dengan KKB di Titigi Papua, Satu Anggota Banteng Raiders Gugur
Indonesia
Kontak Tembak dengan KKB di Titigi Papua, Satu Anggota Banteng Raiders Gugur

"Kontak tembak di Titigi dan satu anggota Yonif 400/BR meninggal," kata Kepala Penerangan Kogabwilhan III Kol CZI IGN Suriastawa

Tersangka Kasus Kredit Fiktif Rp 11,6 Miliar Diserahkan ke Kejari Magelang
Indonesia
Tersangka Kasus Kredit Fiktif Rp 11,6 Miliar Diserahkan ke Kejari Magelang

Tersangka kasus korupsi kredit fiktif di Bank Bapas 69 Magelang berinisial SN (42) diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Magelang. Kasus ini merugikan negara sebesar Rp 11,6 miliar.

Polda Banten Putar Balik 863 Kendaraan Hendak Mudik
Indonesia
Polda Banten Putar Balik 863 Kendaraan Hendak Mudik

Sebanyak 863 kendaraan yang nekat melakukan mudik Lebaran diputarbalikkan oleh Polda Banten dalam Operasi Ketupat Maung 2021.

Penerapan PeduliLindungi di Pasar Tradisional Terkendala Belum Semua Punya Ponsel
Indonesia
Penerapan PeduliLindungi di Pasar Tradisional Terkendala Belum Semua Punya Ponsel

Penerapkan aplikasi PeduliLindungi di pasar tradisional di Solo ternyata tidak berjalan mulus.

KPK Minta Komjen Listyo Lengkapi Laporan Harta Kekayaan
Indonesia
KPK Minta Komjen Listyo Lengkapi Laporan Harta Kekayaan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta calon tunggal Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo untuk melengkapi data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).