PLN Siap Gratiskan Listrik dan Beri Diskon di Masa Sulit COVID-19 Ilustrasi Logo PLN (Antara/HO)

MerahPutih.com - Perusahaan Listrik Negara (PLN) memastikan bakal melakukan permintaan pemerintah untuk menggratiskan pembayaran listrik bagi 24 juta pelanggan dengan daya 450 Volt Ampere (VA).

PLN juga bakal memberikan diskon 50 persen bagi 7 juta pelanggan dengan daya 900 VA bersubsidi. Keringanan biaya listrik ini akan berlaku selama tiga bulan yakni April, Mei, dan Juni 2020.

Baca Juga:

Anies Pastikan Stok Bahan Pokok di Jakarta Bertahan Sampai Dua Bulan

“Kami sangat mendukung dan siap melaksanakan kebijakan pemerintah yang disampaikan oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo,” tutur Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini dalam keterangannya, Selasa (31/3).

Zulkifli menambahkan, adanya kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak akibat pandemi global COVID-19 yang mengakibatkan lesunya perekonomian.

Program pembebasan tagihan dan keringanan pembayaran tersebut dimaksudkan untuk melindungi masyakarat yang paling terdampak pandemi.

“Pembebasan dan diskon tarif listrik ini diharapkan dapat mendukung hal tersebut. Jadi masyarakat, khususnya yang tidak mampu, tidak harus khawatir dalam menggunakan listrik selama musim yang sulit ini,” kata Zulkifli yang juga mantan Dirut Bank Mandiri ini.

Cegah penyebaran Covid-19, PLN hitung pemakaian listrik rata-rata tiga bulan terakhir. (Antaranews/Ist/2020)
Cegah penyebaran Covid-19, PLN hitung pemakaian listrik rata-rata tiga bulan terakhir. (Antaranews/Ist/2020)

Vice President Public Relations PT PLN (Persero) Dwi Suryo Abdullah menuturkan, nantinya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengatur terkait mekanisme pengaturan dan penghitungan biaya.

PLN, kata dia, berfokus untuk memberikan pelayanan listrik yang maksimal kepada masyarakat sehingga kebutuhan listrik dapat terpenuhi.

Dwi berharap dengan penangguhan dan diskon yang diberikan dapat mendukung masyarakat untuk tetap dapat beraktivitas di rumah masing-masing.

Baca Juga:

Waspadai Perampokan Bermodus Penyemprotan Disinfektan

Presiden Jokowi dalam pidatonya mengatakan pemerintah akan menggratiskan pembayaran listrik untuk 24 juta pelanggan 450 VA selama tiga bulan.

Kebijakan itu merupakan rangkaian stimulus yang disiapkan pemerintah untuk penanganan wabah virus corona.

"Yaitu berlaku mulai April hingga Juni 2020," kata Jokowi di Istana Bogor, Selasa, (31/3)

Keringanan pembayaran juga berlaku untuk pelanggan listrik 900 VA. Jokowi melanjutkan, untuk pelanggan yang jumlahnya sekitar 7 juta orang ini, pemerintah akan memberikan diskon 50 persen. Bantuan tersebut diberikan untuk periode waktu yang sama, yakni mulai April hingga Juni. (Knu)

Baca Juga:

Pemprov DKI: 17.534 Orang Rapid Test, 282 Dinyatakan Positif Corona

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Motif Sejoli Pelaku Mutilasi Rinaldi, Kelaparan hingga Dipecat Akibat COVID-19
Indonesia
Motif Sejoli Pelaku Mutilasi Rinaldi, Kelaparan hingga Dipecat Akibat COVID-19

Keduanya mengklaim belum makan beberapa hari sebelum menghabisi korban

Hendak Bergabung dengan ISIS, Lima Terduga Teroris Asal Aceh Ditangkap
Indonesia
Hendak Bergabung dengan ISIS, Lima Terduga Teroris Asal Aceh Ditangkap

Densus 88 Antiteror Polri menangkap lima terduga teroris di Aceh.

Cuma Kedalaman 1 Meter Anak Buah Anies Keruk Lumpur Kali Sekretaris
Indonesia
Cuma Kedalaman 1 Meter Anak Buah Anies Keruk Lumpur Kali Sekretaris

Kali Sekretaris dipilih menjadi prioritas lokasi pengerukan karena kawasan tersebut rawan banjir.

Polisi Kerahkan 350 Personel Amankan Penetapan Gibran-Teguh Pemenang Pilkada Solo
Indonesia
Polisi Kerahkan 350 Personel Amankan Penetapan Gibran-Teguh Pemenang Pilkada Solo

Polresta Surakarta, Jawa Tengah, menerjunkan sebanyak 350 personel gabungan untuk mengamankan acara penetapan paslon Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa sebagai pemenang Pilwakot Solo 2020.

Mendagri Ancam Copot Kepala Daerah yang Langgar Prokes, Pakar Hukum: Jangan Sok Kuasa
Indonesia
Mendagri Ancam Copot Kepala Daerah yang Langgar Prokes, Pakar Hukum: Jangan Sok Kuasa

"Demikian juga dengan pemberhentian Gubernur, Mendagri tidak bisa sok kuasa sebab ada syarat dan tahap yang harus ditempuh," pungkasnya.

Kasus COVID-19 Tembus 1 Juta, DPR Sebut Kondisi Indonesia Kritis
Indonesia
Kasus COVID-19 Tembus 1 Juta, DPR Sebut Kondisi Indonesia Kritis

Kasus COVID-19 di Indonesia tembus 1 juta pada Selasa (26/1). Peningkatan ini mendapatkan perhatian serius dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

 Work From Home Dicabut, ASN Pemkot Solo Masuk Kerja 2 Juni
Indonesia
Work From Home Dicabut, ASN Pemkot Solo Masuk Kerja 2 Juni

"Sesuai SE yang telah dikeluarkan Sekda Solo WFH berakhir tanggal 1 Juni 2020. ASN kembali masuk kerja di kantor besok Selasa tanggal 2 Juni," ujar Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo

Selama Masa Transisi, Anies Minta Warga Tetap Tak Keluar Rumah
Indonesia
Selama Masa Transisi, Anies Minta Warga Tetap Tak Keluar Rumah

Anies mengajak masyarakat untuk disiplin

Pengamat Kritik Penyemprotan Disinfektan di Jakarta karena tak Merata
Indonesia
Pengamat Kritik Penyemprotan Disinfektan di Jakarta karena tak Merata

Azas menduga, upaya ini sengaja dilakukan di wilayah protokol seperti Sudirman, Thamrin, kawasan Monas hanya untuk pencitraan saja.

Harga Kedelai Meroket, DPR Kritik Kementan
Indonesia
Harga Kedelai Meroket, DPR Kritik Kementan

Komisi IV DPR mengkritik Kementerian Pertanian terkait melonjaknya harga kedelai yang membuat para pengrajin tahu dan tempe menjerit, di awal tahun 2021.