Pledoi Heru Hidayat Sebut Tuntutan JPU soal Kendalikan 13 MI Tidak Terbukti Selama Persidangan Tim kuasa hukum Heru Hidayat, Soesilo Aribowo. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Heru Hidayat, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk., menegaskan bahwa dirinya tidak mengendalikan dan mengatur 13 Manajer Investasi (MI) sebagaimana dituduhkan kepadanya dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Hal itu dikatakan Heru Hidayat ketika membacalan nota pembelaan atau pledoinya dalam lanjutan persidangan Perkara Pidana Tindak Pidana Korupsi Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst., Kamis (22/10).

Baca Juga

Kuasa Hukum Terdakwa Kasus Jiwasraya Tegaskan Kejagung Tak Berwenang Lakukan Penyidikan

Sebagai orang awam dalam bidang hukum, Heru memahami bahwa perkara hukum adalah berbicara bukti dan segala sesuatunya harus berdasarkan dan dapat diterima akal sehat. Hal itu, jelas dia, menjadi pedomannya dalam menghadapi perkara ini.

Oleh karena itu, dia mempertanyakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menyebut dirinya mengendalikan dan mengatur 13 perusahaan MI melalui Joko Hartono Tirto. Padahal, jelasnya, fakta persidangan berkata lain.

“Dalam persidangan ini terbukti Joko Hartono Tirto menyatakan saya tidak tahu menahu dan tidak terkait mengenai urusan dengan Jiwasraya. Jika saya dituduh mendapat Rp10 triliun lebih, maka harus ada bukti yang menunjukkan aliran uang yang sebanyak itu sampai kepada saya," kata Heru Hidayat.

Bahkan, sambung Heru Hidayat, tak satupun MI yang dihadirkan dalam persidangan perkara itu yang menyatakan pernah berhubungan dan berkomunikasi dengan dirinya.

“Lalu bagaimana cara saya mengatur dan mengendalikannya?," tanya Heru dalam pledoinya.

Tim Penasihat Hukum Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk, Heru Hidayat membacakan eksepsi atas dakwaan tim jaksa pada Kejaksaan Agung di kasus Jiwasraya. Foto: MP/Ponco
Tim Penasihat Hukum Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk, Heru Hidayat membacakan eksepsi atas dakwaan tim jaksa pada Kejaksaan Agung di kasus Jiwasraya. Foto: MP/Ponco

Heru mengatakan bahwa dalam perkara itu dia dituntut lantaran dituduh menerima dana Rp10 dari Jiwasraya. Namun, dia menyatakan sepanjang persidangan, tak satu pun saksi baik dari Jiwasraya, para MI maupun broker, yang mengatakan pernah memberikan kepadanya dana sampai Rp10 triliun.

Dalam persidangan itu, sambung Heru, ahli dari BPK jugamengatakan hanya menghitung uang yang keluar dari Jiwasraya kepada Manajer Investasi dan digunakan untuk membeli saham. Ahli BPK itu, sebut dia, tidak pernah menyatakan adanya uang dari Jiwasraya yang mengalir sampai kepada Heru Hidayat.

“Kalau memang Saya yang dituduhkan menikmati uang Jiwasraya tersebut, kenapa ada sebuah perusahaan Manajer Investasi terkenal dalam perkara ini yang telah mengembalikan/menitipkan uang ke Kejaksaan,” kata Heru.

Baca Juga

Pengacara Terdakwa Kasus Jiwasraya Sebut Dakwaan Jaksa Cacat

Terkait tuduhan menikmati aliran dana hingga Rp10 triliun itu, Heru pun menegaskan hingga saat ini tidak memiliki harta kekayaan mencapai Rp10 triliun. Oleh karena itu, dia membantah tuntuntan JPU.

Apalagi dalam tuntutan JPU, Heru Hidayat juga diminta untuk mengganti dana tersebut. “Zaman sudah maju dan terbuka ini, dapat ditelesuri apakah Saya memiliki harta sampai sebesar Rp. 10 Triliun. Lalu darimana dapat dikatakan Saya memperoleh dan menikmati uang Rp. 10 Triliun lebih?” jelasnya dalam pledoi. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Viral Video Hujatan Pada Risma, Pendukung Maafkan Pelaku
Indonesia
Viral Video Hujatan Pada Risma, Pendukung Maafkan Pelaku

"Bu Risma! Wanita tangguh itu membangun Surabaya tak hanya memasang badannya. Namun Jiwa Surabaya dibangun," kata Anjani.

Pemerintah Wajib Berikan THR Buat Pegawai Honorer
Indonesia
Pemerintah Wajib Berikan THR Buat Pegawai Honorer

Wempy melanjutkan, pemberian THR bagu pekerja honorer juga perlu diperimbangkan dengan matang.

Bermain Gawai di KRL Tingkatkan Risiko Terkena Virus Corona
Indonesia
Bermain Gawai di KRL Tingkatkan Risiko Terkena Virus Corona

Virus yang dapat menempel di gawai berasal dari bermacam-macam faktor

DKI Jakarta Teratas Dalam Penambahan Kasus COVID-19 Per 23 Juli
Indonesia
DKI Jakarta Teratas Dalam Penambahan Kasus COVID-19 Per 23 Juli

Sementara itu, penularan COVID-19 secara keseluruhan hingga saat ini terjadi di 469 kabupaten/kota

Teror Diskusi 'Pemberhentian Presiden' Jatuhkan Citra Jokowi
Indonesia
Teror Diskusi 'Pemberhentian Presiden' Jatuhkan Citra Jokowi

Otto mengatakan, apa yang terjadi kali ini, lebih parah dibanding era Presiden kedua Soeharto.

Bareskrim Selidiki Dugaan TPPO Pelarungan Jenazah ABK WNI ke Laut
Indonesia
Bareskrim Selidiki Dugaan TPPO Pelarungan Jenazah ABK WNI ke Laut

Para ABK itu pulang ke Indonesia setelah menjalani masa karantina wajib terkait COVID-19 di sebuah hotel di Busan, Korea Selatan

Sederet Program Penanganan Banjir dari Uang Pinjaman Pemerintah Pusat Rp 5,2 Triliun
Indonesia
Sederet Program Penanganan Banjir dari Uang Pinjaman Pemerintah Pusat Rp 5,2 Triliun

Pogram lainnya ialah peningkatan kapasitas sungai dan drainase

  Mahfud MD Jawab Kritik MUI Soal Beda Penindakan Selama PSBB
Indonesia
Mahfud MD Jawab Kritik MUI Soal Beda Penindakan Selama PSBB

Mahfud menjelaskan, bahwa bandara juga diperbolehkan beroperasi untuk melayani kelompok masyarakat yang harus berpergian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan di PSBB.

Vaksin COVID-19 Langkah Panjang Eradikasi Kasus
Indonesia
Vaksin COVID-19 Langkah Panjang Eradikasi Kasus

sejauh ini baru ada satu penyakit menular yang telah eradikasi, yakni penyakit cacar (smalpox) yang disebabkan virus variola.

Alasan Pemkab Bogor Enggak Berlakukan PSBB di Seluruh Wilayahnya
Indonesia
Alasan Pemkab Bogor Enggak Berlakukan PSBB di Seluruh Wilayahnya

Pemkab Bogor menetapkan 11 kecamatan sebagai zona merah COVID-19