Platform E-Budgeting Milik Pemkot Surabaya Kini Diadopsi Secara Nasional Tampilan platform e-budgeting milik Pemkot Surabaya yang kini diadopsi oleh pemerjntah pusat. (Foto: MP/Istimewa)

MerahPutih.com - E-budgeting, platform penyusun anggaran online milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kini diadopsi pemerintah pusat. Platform ini juga sudah mebyebar di sejumlah pemerintah daerah di Indonesia.

Tim Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri DJ Gagat Sidi Wahono menyampaikan, inovasi yang dibesut sejak tahun 2003 ini diakui banyak pihak.

“E-budgeting ini murni bikinan Pemkot Surabaya. Kini Surabaya telah menjadi pelopor lahirnya e-budgeting dan kini sudah diadopsi secara nasional,” terang Gagat dalam keterangan resminya, Rabu, (11/11).

Baca Juga:

Anies Tanggapi Komentar Pimpinan KPK Terkait Sistem E-budgeting DKI

Ia menambahkan, Pemkot Surabaya telah mengantongi hak cipta e-budgeting ini. Sehingga, sistem yang diterapkan di berbagai daerah di Indonesia, berpatokan dari Surabaya.

“Untuk itu, saya juga ingin mengklarifikasi keterangan di media bahwa saya tidak pernah ikut mengembangkan sistem penyusunan anggaran e-budgeting di Surabaya,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Surabaya Syamsul Hariadi juga meyakinkan bahwa pemkot sudah menggunakan e-budgeting sejak 2003. Namun, hak cipta baru didapat di tahun 2008.

  Tampilan platform e-budgeting milik Pemkot Surabaya yang kini diadopsi oleh pemerjntah pusat. (Foto: MP/Istimewa)
Tampilan platform e-budgeting milik Pemkot Surabaya yang kini diadopsi oleh pemerjntah pusat. (Foto: MP/Istimewa)

Bagi Syamsul, paltform ini saat digunakan menyusun anggaran memerlukan komponen penyusun dengan harga dari hasil survey di lapangan, sehingga nominal anggaran tak terpaut jauh dengan harga pasaran.

“Komponen penyusunan e-budgeting ini terdiri dari tiga kelompok, yakni standar harga satuan dasar (SHSD), harga satuan pokok kegiatan (HSPK), dan standar analisa belanja (SAB),” papar Syamsul.

Fitur yang ada dalam sistem Surabaya e-budgeting di antaranya pembuatan komponen-komponen penyusun, penyusunan anggaran, pengiriman rincian anggaran, dan evaluasi anggaran.

Baca Juga:

DPRD Minta Pemprov DKI Tingkatkan SDM untuk Dukung Sistem e-Budgeting

Selain itu, e-budgeting juga mengusung fitur daftar harga dan daftar penyusun komponen, rekap anggaran, history rincian anggaran, dan seting kode rekening komponen penyusun anggaran.

“Tujuan dari penerapan e-budgeting ini yakni untuk memaksimalkan kualitas APBD dari kesesuaian dengan RPJMD, keakuratan nilai dan rekening, dan akuntabilitas alokasi belanja,” ungkap Syamsul.

Manfaat menggunakan platform ini adalah prosesnya yang transparan, penyusunan lebih efektif dan efisien, anggaran sesuai kebutuhan dalam kegiatan, kronologis anggaran jelas, dan laporan sesuai kebutuhan bisa dipenuhi dengan mudah. (Andika Eldon/Jawa Timur)

Baca Juga:

Komentar Mantan Gubernur DKI Kala Anies Keluhkan Sistem E-budgeting

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Habib Bahar Kembali Jadi Tersangka karena Kasus "Lama"
Indonesia
Habib Bahar Kembali Jadi Tersangka karena Kasus "Lama"

Kasus itu bergulir hingga Bahar ditetapkan tersangka oleh Polda Jabar, beberapa hari lalu.

Rapid Test Memungkinkan Hasil Positif COVID-19 Lebih Tinggi
Indonesia
Rapid Test Memungkinkan Hasil Positif COVID-19 Lebih Tinggi

Terdapat 2 prosedur pelaksanaan rapid test

[HOAKS atau FAKTA]: Din Syamsuddin Berambisi Jadi Wapres Gantikan Maruf Amin
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Din Syamsuddin Berambisi Jadi Wapres Gantikan Maruf Amin

pada 18 Agutus 2020 lalu, Din Syamsuddin dan sejumlah tokoh mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), yang digelar di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.

Sekjen KY Tubagus Rismunandar Meninggal akibat COVID-19
Indonesia
Sekjen KY Tubagus Rismunandar Meninggal akibat COVID-19

Direncanakan almarhum dimakamkan di Sukawana, Curug, Serang, Banten.

Jokowi Diminta Bawa Permasalahan Palestina hingga Konflik Laut Natuna di Sidang Umum PBB
Indonesia
Jokowi Diminta Bawa Permasalahan Palestina hingga Konflik Laut Natuna di Sidang Umum PBB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan berpidato di Sidang Majelis Umum ke-75 Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) pada 22-29 September 2020.

 Buntut Membludaknya Penumpang di Bandara Soetta, Kemenhub Bakal Sanksi Maskapai
Indonesia
Buntut Membludaknya Penumpang di Bandara Soetta, Kemenhub Bakal Sanksi Maskapai

“Pagi ini langsung kami tindak lanjuti dengan memerintahkan inspektur penerbangan untuk melakukan investigasi lebih lanjut terhadap hal tersebut,” terang Novie.

IKAPPI Minta Anies Enggak Sekat Pedagang Saat PSBB Total
Indonesia
IKAPPI Minta Anies Enggak Sekat Pedagang Saat PSBB Total

DPP IKAPPI mendorong Pemda DKI untuk memberikan stimulus kepada pedagang

Potensi Penularan Tinggi, DPRD Kritisi Pendistribusian Sembako ke Warga
Indonesia
Potensi Penularan Tinggi, DPRD Kritisi Pendistribusian Sembako ke Warga

Zita juga mengimbau agar perangkat daerah mulai dari RT dan RW memberikan data penerima bansos terbaru.

Berstatus Siaga, Gunung Merapi Berpotensi Erupsi
Indonesia
Berstatus Siaga, Gunung Merapi Berpotensi Erupsi

peningkatan status gunung yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta itu karena adanya berpotensi erupsi sehingga membahayakan warga.

Menantang Keberanian Menteri dan Anggota DPR Disuntik Vaksin COVID-19
Indonesia
Menantang Keberanian Menteri dan Anggota DPR Disuntik Vaksin COVID-19

Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) menantang para menteri dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk divaksin COVID-19.