PKS Usul Mobil Dinas Pejabat Diganti dengan Mobil Listrik Esemka

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 10 Oktober 2022
PKS Usul Mobil Dinas Pejabat Diganti dengan Mobil Listrik Esemka
Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto. Foto: DPR RI

MerahPutih.com - Rencana pemerintah mengganti semua kendaraan dinas pejabat dengan mobil listrik mendapat kritik dari anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto.

Menurut Mulyanto, rencana tersebut terlalu mengada-ada, tidak penting dan tidak mendesak untuk dilaksanakan. Apalagi keuangan negara saat ini sedang tidak baik-baik saja.

Baca Juga

Airlangga Berikan Mobil Listrik Kuning-Merah G24 ke Puan

Ia menyarankan pemerintah menghemat anggaran negara untuk mengantisipasi kemungkinan resesi global di tahun mendatang. Kalau pun tetap ngotot ingin mengganti kendaraan dinas pejabat dengan mobil listrik, ia menyarankan agar menggunakan mobil listrik buatan Esemka.

"Esemka itu merek lokal kebanggaan bangsa Indonesia. Kita harus apresiasi karya anak bangsa yang dikenalkan oleh Presiden Jokowi. Pabriknya sudah ada. Ordernya sudah banyak. Tinggal dikembangkan saja ke varian mobil listrik," kata Mulyanto dalam keterangannya, Senin (10/10).

Baca Juga

Pengamanan sampai Operasional KTT G20 di Bali Gunakan Kendaraan Listrik

Mulyanto menyayangkan bila Presiden Jokowi sampai benar-benar melaksanakan program penggantian kendaraan dinas ini dengan menggunakan mobil merek lain.

"Hal tersebut menandakan Presiden tidak peka dengan kemampuan keuangan negara," ujarnya.

Dalam berbagai kesempatan, lanjut Mulyanto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, memberi kode peringatan bahwa kondisi keuangan Indonesia ada pada posisi tidak aman.

Mulyanto mengatakan, pemerintah perlu berhati-hati memilih program yang hanya memanjakan fasilitas aparat negara. Ia meminta bila program tersebut tidak terlalu penting sebaiknya ditunda atau dibatalkan.

"Apalagi sekarang beredar kabar sudah ada beberapa pejabat negara yang cawe-cawe dalam program penggantian kendaraan dinas ini. Kita patut curiga keterlibatannya dalam program ini bukan untuk tujuan yang baik. Tapi untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Kemenhub Rancang Subsidi Biaya Konversi Motor BBM ke Listrik

#Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Bagikan