PKS Tolak RUU Cipta Kerja Ditetapkan Jadi Undang-Undang Ledia Hanifa Amaliah (MP/Yani)

Merahputih.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR menolak penetapan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) pada pengambilan keputusan tingkat I atas hasil Pembahasan RUU tentang Cipta Kerja oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR pada Sabtu (3/10) malam.

"Berdasarkan berbagai pertimbangan yang kami sampaikan, Fraksi PKS menolak RUU Cipta Kerja untuk ditetapkan sebagai Undang-Undang," ujar anggota Baleg DPR FPKS Ledia Hanifa Amaliah dalam Rapat Kerja Baleg DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Sabtu (3/10).

FPKS menyadari substansi pengaturan yang terdapat dalam RUU Ciptaker memiliki implikasi yang luas terhadap praktik kenegaraan dan pemerintahan di Indonesia.

Baca Juga:

MUI Anggap RUU Omnibus Law Berbahaya, Ini Alasannya

Oleh karena itu, dia menilai diperlukan pertimbangan yang mendalam apakah aspek formil dan materil dari undang-undang tersebut sejalan dengan koridor politik hukum kebangsaan yang disepakati bersama.

Ada beberapa catatan FPKS DPR terkait RUU Ciptaker, pertama FPKS memandang pembahasan RUU itu pada masa pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya akses dan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan, koreksi, dan penyempurnaan terhadap RUU Cipta Kerja.

"Kedua, banyaknya materi muatan dalam RUU ini semestinya disikapi dengan kecermatan dan kehati-hatian. Pembahasan DIM yang tidak runtut dalam waktu yang pendek menyebabkan ketidakoptimalan dalam pembahasan. Padahal undang-undang ini akan memberikan dampak luas bagi banyak orang, bagi bangsa ini," ujarnya.

Ketiga, RUU Cipta Kerja tidak tepat membaca situasi, tidak akurat dalam diagnosis, dan tidak pas dalam menyusun "resep" meskipun yang sering disebut adalah soal investasi.

Pada kenyataannya persoalan yang hendak diatur dalam Omnibus Law bukan masalah-masalah utama yang selama ini menjadi penghambat investasi misalnya ketidaktepatan itu adalah formulasi pemberian pesangon yang tidak didasarkan atas analisa yang komprehensif.

"Hanya melihat pada aspek ketidakberdayaan pengusaha tanpa melihat rata-rata lama masa kerja pekerja yang di PHK sehingga nilai maksimal pesangon itu semestinya tidak menjadi momok bagi pengusaha," katanya.

Anggota DPR RI Fraksi PKS Ledia Hanifa Amaliah. ANTARA/HO-Humas PKS/am.

Keempat, secara substansi sejumlah ketentuan dalam RUU itu masih memuat substansi yang bertentangan dengan politik hukum kebangsaan yang disepakati pasca-amendemen konstitusi.

Dia menjelaskan ketentuan-ketentuan yang ditolak dalam RUU Ciptaker adalah ancaman terhadap kedaulatan negara melalui pemberian kemudahan kepada pihak asing.

"Termasuk juga ancaman terhadap kedaulatan pangan kita RUU Cipta Kerja memuat substansi pengaturan yang berpotensi menimbulkan kerugian terhadap tenaga kerja atau buruh melalui perubahan beberapa ketentuan yang lebih menguntungkan pengusaha. Terutama pada pengaturan tentang kontrak kerja, upah dan pesangon," ujarnya.

Dia menilai RUU Ciptaker memuat pengaturan yang berpotensi menimbulkan kerusakan terhadap kelestarian lingkungan hidup misalnya dalam pasal 37 RUU Cipta Kerja terkait perubahan UU Kehutanan, ketentuan penyediaan luas minimum 30 persen untuk fungsi kawasan hutan dari Daerah Aliran Sungai (DAS) dihapus.

Menurut dia, RUU itu juga memberikan kewenangan yang sangat besar bagi pemerintah namun kewenangan tersebut tidak diimbangi dengan menciptakan sistem pengawasan dan pengendalian terhadap penegakan hukum administratifnya.

"Seyogianya apabila pemerintah bermaksud untuk mempermudah perizinan maka sistem pengenaan sanksinya harus lebih ketat dengan mengembangkan sistem peradilan administrasi yang modern," ujarnya.

Baca Juga:

Pedagang Pasar Tolak Preman Awasi Protokol Kesehatan

Baleg DPR RI menggelar rapat kerja bersama pemerintah dan DPD RI pada Sabtu malam dengan agenda pengambilan keputusan Tingkat I terkait RUU Ciptaker.

Dalam Raker tersebut, sebagaimana dikutip Antara, tujuh fraksi menyatakan setuju RUU Ciptaker dibawa dalam pengambilan keputusan Tingkat II dalam Rapat Paripurna untuk disetujui menjadi UU, dan dua fraksi menolak yaitu Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penyidik KPK Dikembalikan ke Polri, BW: Konyol
Indonesia
Penyidik KPK Dikembalikan ke Polri, BW: Konyol

BW mempertanyakan peran dari Dewan Pengawas KPK perihal polemik tersebut

Rizal Ramli Minta Jokowi Enggak Anti Kritik di Tengah Pandemi COVID-19
Indonesia
Rizal Ramli Minta Jokowi Enggak Anti Kritik di Tengah Pandemi COVID-19

Rizal Ramli kembali mengingatkan Presiden Jokowi agar menjaga komitmennya

Pemerintah Akui Kesulitan dalam Tracing COVID-19
Indonesia
Pemerintah Akui Kesulitan dalam Tracing COVID-19

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito mengakui, pihaknya masih kesulitan untuk melakukan tracing atau pelacakan kontak erat

Pengelola Mal Wilayah Jakarta Syaratkan Pengunjung Patuhi Protokol Kesehatan
Indonesia
Pengelola Mal Wilayah Jakarta Syaratkan Pengunjung Patuhi Protokol Kesehatan

Pengunjung mal sudah dibuatkan antrian masuk, tempat cuci tangan, wajib memakai masker dan diukur suhu tubuhnya

Pertarungan Sesungguhnya Lawan COVID-19 di Jalan, Bukan di Rumah Sakit
Indonesia
 Perkuat Fintech Daerah, OJK Pusat Resmikan UNS Fintech Center di UNS Surakarta
Indonesia
Perkuat Fintech Daerah, OJK Pusat Resmikan UNS Fintech Center di UNS Surakarta

"Banyak potensi entrepreneur fintech di daerah. Kami perlu memfasilitasi mereka dengan menghadirkan Fintech Center di UNS Solo," kata Wimboh.

Polisi Masih Selidiki Motif Kasus Penembakan Rutan Cipinang
Indonesia
Polisi Masih Selidiki Motif Kasus Penembakan Rutan Cipinang

Tidak dilaporkan ada korban jiwa atau luka dalam kejadian itu

Defisit Anggaran Negara Bakal Capai Rp1.039 Triliun
Indonesia
Defisit Anggaran Negara Bakal Capai Rp1.039 Triliun

Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Januari hingga Mei 2020 telah mencapai Rp179,6 triliun atau 1,1 persen persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Warga Korsel Sambut Kelahiran Pertama Bayi Panda
Dunia
Warga Korsel Sambut Kelahiran Pertama Bayi Panda

Warga Korea Selatan menyambut kelahiran pertama panda, hewan nasional Tiongkok, yang kemudian diberi nama Fu Bao berarti "harta karun".

 DPR Tuntut Keberanian Pemerintah Tekan Tiongkok Evakuasi WNI di Wuhan
Indonesia
DPR Tuntut Keberanian Pemerintah Tekan Tiongkok Evakuasi WNI di Wuhan

WNI mengalami banyak keterbatasan di Wuhan dan kota-kota lainnya yang terisolir dari dunia luar.