PKS Tolak Pilkada Lewat DPRD: Oligarki Bisa Semakin Berkuasa Presiden PKS Sohibul Iman bersama pimpinan Partai Berkarya di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (19/11) (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.Com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak rencana mengembalikan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lewat DPRD. Presiden PKS, Sohibul Iman, menilai Pilkada langsung masih lebih baik ketimbang pemilihan lewat DPRD.

Menurut Sohibul jika pemilihan lewat DPRD, maka dominasi oligarki menjadi sangat besar. Ia lantas mencontohkan jumlah anggota DPRD yang hanya 50 orang bisa lebih mudah dikuasai oleh oligarki politik, ketimbang jika dilakukan Pilkada langsung.

Baca Juga:

Mendagri Tito Pertanyakan Relevansi Pilkada Langsung

"Oleh sebab itu, kalau pemilihan kepala daerah itu dilakukan DPRD, kemungkinan oligarki semakin berkuasa itu sangat luar biasa," kata Sohibul di DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (19/11).

Sohibul Iman bersama Tommy Soeharto di Kantor DPP PKS
Presiden PKS Sohibul Iman tolak ide pemilihan kepala daerah oleh DPRD (Foto: Twitter @PKSejahtera)

Sohibul meyakini, jika Pilkada dilakukan melalui DPRD, maka peluang kandidat yang berintegritas untuk menjadi pemimpin semakin kecil. Terutama, ketika sosok tersebut tak masuk dalam lingkaran oligarki.

"Kalau pemilihan itu lewat DPRD, kemungkinan orang-orang yang mempunyai kapasitas, kapabilitas, dan integritas, mereka tidak bisa mendapatkan kesempatan masuk dalam sirkulasi kekuasaan," ujarnya.

Berkaca dua hal itu, Sohibul tetap mendukung Pilkada dipilih langsung oleh rakyat. Di tengah kekurangan, Pilkada secara langsung dianggap Sohibul pilihan terbaik bagi bangsa.

Baca Juga:

NasDem Bahas Evaluasi Pilkada Langsung di Kongres

"Jadi kami memandang pemilihan langsung masih lebih baik, bahwa ada masalah selama ini tentu menjadi pekerjaan rumah kami bersama, bagaimana kami memitigasi akses-akses yang muncul dari pilkada langsung itu," pungkasnya.

Isu tentang Pilkada lewat DPRD mengemuka setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berencana ingin mengevaluasi Pilkada secara langsung. Namun, Tito menegaskan, evaluasi tersebut bukan berarti harus mengganti penyelenggaraan Pilkada secara langsung.(Pon)

Baca Juga:

Capim KPK Alexander Marwata Tawarkan Pilkada Langsung Ditiadakan, Maksudnya?

Penulis : Eddy Flo Eddy Flo
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Rajin Cuci Tangan Turunkan Penularan Corona hingga 35 Persen
Indonesia
Rajin Cuci Tangan Turunkan Penularan Corona hingga 35 Persen

perilaku rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir dapat menurunkan risiko penularan virus COVID-19 mencapai 35 persen.

Dewas Terima 105 Aduan Terkait Tugas dan Wewenang KPK
Indonesia
Dewas Terima 105 Aduan Terkait Tugas dan Wewenang KPK

Selama enam bulan bertugas, Dewas KPK telah menerima 105 surat pengaduan atas pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga antirasuah.

Bagaimana Hak-Hak Pekerja Konstruksi di Tengah Pandemi COVID-19?
Indonesia
Bagaimana Hak-Hak Pekerja Konstruksi di Tengah Pandemi COVID-19?

Perlu ada percepatan penyiapan dan pembangunan infrastruktur

Badai Angin Topan Phanfone Bisa Kacaukan Malam Tahun Baru di Indonesia?
Indonesia
Badai Angin Topan Phanfone Bisa Kacaukan Malam Tahun Baru di Indonesia?

Momen perayaan Natal berubah kacau di wilayah pusat Filipina

Kontennya Berada di Bawah Undang-Undang, Netflix Diminta Patuh UU ITE
Indonesia
Kontennya Berada di Bawah Undang-Undang, Netflix Diminta Patuh UU ITE

Kominfo akan meninjau dan menghubungi Netflix

Polri Selidiki Foto Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo dan Pengacaranya di Depan Private Jet
Indonesia
Polri Selidiki Foto Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo dan Pengacaranya di Depan Private Jet

"Sabar, nanti tunggu pemeriksaan ya," ucap Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Irjen Argo Yuwono

Arus Balik Bikin Jakarta Berpotensi Kena Gelombang Kedua COVID-19
Indonesia
Arus Balik Bikin Jakarta Berpotensi Kena Gelombang Kedua COVID-19

Urbanisasi pasca Lebaran sulit terelakkan

Bio Farma Bakal Produksi 3 Juta Alat Tes PCR Setiap Bulan
Indonesia
Bio Farma Bakal Produksi 3 Juta Alat Tes PCR Setiap Bulan

Selain mulai memproduksi reagen untuk tes PCR sendiri, holding BUMN farmasi melalui anak usaha Kimia Farma tengah memproduksi rapid test kit (alat tes cepat) dengan target produksi 100 ribu tes per bulan.

Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah Belum Dibuka saat PSBB Transisi DKI
Indonesia
Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah Belum Dibuka saat PSBB Transisi DKI

Dinas Pendidikan DKI Jakarta menegaskan pihaknya belum memberi izin bagi pembelajaran tatap muka di sekolah.