PKS Tolak Pilkada Lewat DPRD: Oligarki Bisa Semakin Berkuasa Presiden PKS Sohibul Iman bersama pimpinan Partai Berkarya di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (19/11) (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.Com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak rencana mengembalikan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lewat DPRD. Presiden PKS, Sohibul Iman, menilai Pilkada langsung masih lebih baik ketimbang pemilihan lewat DPRD.

Menurut Sohibul jika pemilihan lewat DPRD, maka dominasi oligarki menjadi sangat besar. Ia lantas mencontohkan jumlah anggota DPRD yang hanya 50 orang bisa lebih mudah dikuasai oleh oligarki politik, ketimbang jika dilakukan Pilkada langsung.

Baca Juga:

Mendagri Tito Pertanyakan Relevansi Pilkada Langsung

"Oleh sebab itu, kalau pemilihan kepala daerah itu dilakukan DPRD, kemungkinan oligarki semakin berkuasa itu sangat luar biasa," kata Sohibul di DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (19/11).

Sohibul Iman bersama Tommy Soeharto di Kantor DPP PKS
Presiden PKS Sohibul Iman tolak ide pemilihan kepala daerah oleh DPRD (Foto: Twitter @PKSejahtera)

Sohibul meyakini, jika Pilkada dilakukan melalui DPRD, maka peluang kandidat yang berintegritas untuk menjadi pemimpin semakin kecil. Terutama, ketika sosok tersebut tak masuk dalam lingkaran oligarki.

"Kalau pemilihan itu lewat DPRD, kemungkinan orang-orang yang mempunyai kapasitas, kapabilitas, dan integritas, mereka tidak bisa mendapatkan kesempatan masuk dalam sirkulasi kekuasaan," ujarnya.

Berkaca dua hal itu, Sohibul tetap mendukung Pilkada dipilih langsung oleh rakyat. Di tengah kekurangan, Pilkada secara langsung dianggap Sohibul pilihan terbaik bagi bangsa.

Baca Juga:

NasDem Bahas Evaluasi Pilkada Langsung di Kongres

"Jadi kami memandang pemilihan langsung masih lebih baik, bahwa ada masalah selama ini tentu menjadi pekerjaan rumah kami bersama, bagaimana kami memitigasi akses-akses yang muncul dari pilkada langsung itu," pungkasnya.

Isu tentang Pilkada lewat DPRD mengemuka setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berencana ingin mengevaluasi Pilkada secara langsung. Namun, Tito menegaskan, evaluasi tersebut bukan berarti harus mengganti penyelenggaraan Pilkada secara langsung.(Pon)

Baca Juga:

Capim KPK Alexander Marwata Tawarkan Pilkada Langsung Ditiadakan, Maksudnya?

Kredit : ponco


Eddy Flo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH