PKS Tolak Kenaikan PPN Layanan Pajak. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Usaha pemerintah untuk meningkatkan pendapatan perpajakan dengan menaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mendapat kritikan Anggota Komisi XI DPR, Anis Byarwati.

Kenaikan PPN ini justru akan berdampak pada keseimbangan permintaan barang dan jasa.

"Jelas PKS menolak kenaikan PPN yang membebani rakyat,” ujar Anis, Sabtu (9/10).

Baca Juga:

Implementasi Pajak Karbon Harus Disertai Peta Jalan Komprehensif

Menurut Politisi asal DKI Jakarta ini jika pemerintah ingin memperbaiki rasio perpajakan sehingga fiskal pulih, maka harus dimulai dengan memperbaiki sistem perpajakan dan menerapkan asas keadilan perpajakan.

Insentif harusnya diberikan kepada mereka yang jelas-jelas patuh bukan sebaliknya. Ia pun menyinggung terbukanya ke publik data Pandora Papers yang menunjukkan bagaimana sebenarnya perilaku para pejabat negara.

“Ini seolah membuka kotak pandora perilaku konglomerat dan pejabat yang melakukan penghindaran pajak, ada dampak dari penggelapan pajak ke negara-negara surga pajak tersebut hingga berkontribusi terhadap rendahnya rasio perpajakan,” beber Anis.

Layanan Pajak. (Foto: Antara)

Semoga dengan terkuaknya Pandora Papers ini mengoreksi kinerja pemungutan pajak dan membuka mata pemerintah akan kekurangsempurnaan RUU HPP.

Sekedar informasi, hampir 12 juta lembar dokumen, dijuluki Pandora Papers, membuka rahasia keuangan para politikus, miliarder, selebritas dari seluruh penjuru dunia.

Penyelidikan ini menjadi salah satu yang terbesar yang pernah dilakukan oleh sekelompok jurnalis yang mengungkap keterikatan kekuatan politik di dunia dan sistem keuangan di luar negeri yang rahasia.

Artikel ini akan membahas pertanyaan seputar Pandora Papers. Nama ini diberikan untuk laporan lebih dari 11,9 juta catatan keuangan, dengan 'file' sebesar 2,94 terabyte, berisi informasi yang sifatnya rahasia.

Baca Juga:

Ditolak PKS, DPR Setujui UU HPP Yang Naikkan PPN dan Beri Pengampunan Pajak

Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ) membagikan 'file' tersebut kepada 150 mitra media. Konsorsium ini memiliki lebih dari 600 jurnalis di 117 negara yang selama berbulan-bulan mencoba mempelajari dokumen yang diterima.

Mereka mengungkap kesepakatan rahasia dan aset tersembunyi lebih dari 330 politikus dan pejabat tinggi di lebih dari 90, termasuk 35 pemimpin negara saat ini dan sebelumnya.

Sejumlah media di Indonesia menyebut nama Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berada dalam daftar terkait dengan perusahaan Petrocapital S.A. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Alex Noerdin Dituntut 20 Tahun Penjara
Indonesia
Alex Noerdin Dituntut 20 Tahun Penjara

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung didampingi Tim JPU Kejaksaan Tinggi Sumsel menuntut Alex Noerdin dengan hukuman pidana penjara selama 20 tahun dengan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan penjara.

KPK Ingatkan Korupsi sebagai Penghambat Tujuan Negara
Indonesia
KPK Ingatkan Korupsi sebagai Penghambat Tujuan Negara

Firli mengatakan korupsi adalah kejahatan yang menentukan berhasil tidaknya dalam mewujudkan tujuan negara.

Kronologi Rumah Undang di Garut Dirobohkan Rentenir karena Tak Sanggup Bayar Utang
Indonesia
Kronologi Rumah Undang di Garut Dirobohkan Rentenir karena Tak Sanggup Bayar Utang

Perobohan rumah buruh serabutan bernama Undang di Garut, Jawa Barat, oleh rentenir menjadi perhatian luas di media sosial.

Ketua DPR Ajak Masyarakat Dukung Tim Indonesia di Asean Para Games XI
Indonesia
Ketua DPR Ajak Masyarakat Dukung Tim Indonesia di Asean Para Games XI

Puan Maharani mengajak masyarakat untuk mendukung tim nasional Indonesia dalam ajang Asean Para Games XI.

Mabes Polri Isyaratkan Ferdy Sambo Ditampilkan ke Publik
Indonesia
Mabes Polri Isyaratkan Ferdy Sambo Ditampilkan ke Publik

Mabes Polri akan menggelar sidang kode etik terhadap Irjen Ferdy Sambo, Kamis (25/8) besok.

Mendagri Minta Seluruh Pemerintah Daerah Kirim Uang Tunai ke Cianjur
Indonesia
Mendagri Minta Seluruh Pemerintah Daerah Kirim Uang Tunai ke Cianjur

Saat ini dana Belanja Tak Terduga (BTT) Pemkab Cianjur tersisa Rp 5 miliar, sedangkan anggaran BTT Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersisa Rp 20 miliar.

Presiden Xi Jinping Dipastikan Hadiri KTT G20 Bali
Dunia
Presiden Xi Jinping Dipastikan Hadiri KTT G20 Bali

"Atas undangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Presiden Xi Jinping akan menghadiri KTT ke-17 G20 di Bali pada 14-17 November," demikian pernyataan Kemenlu Tiongkok

DPR Setujui Sekjen MK Guntur Hamzah jadi Hakim Konstitusi
Indonesia
DPR Setujui Sekjen MK Guntur Hamzah jadi Hakim Konstitusi

Guntur Hamzah menggantikan Aswanto yang masa jabatannya tidak diperpanjang.

Jokowi Pimpin Prosesi Penyatuan Tanah-Air IKN Nusantara, Simak Urutan Ritualnya
Indonesia
Jokowi Pimpin Prosesi Penyatuan Tanah-Air IKN Nusantara, Simak Urutan Ritualnya

Tari Ganjar Ganjur ikut ditampilkan selama acara ritual berlangsung.

Kasus COVID-19 Sleman Meningkat Drastis, Belasan Pasien Meninggal Dunia
Indonesia
Kasus COVID-19 Sleman Meningkat Drastis, Belasan Pasien Meninggal Dunia

Kasus COVID-19 di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta meningkat tajam dalam dua pekan.