PKS Tolak Kenaikan PPN Layanan Pajak. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Usaha pemerintah untuk meningkatkan pendapatan perpajakan dengan menaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mendapat kritikan Anggota Komisi XI DPR, Anis Byarwati.

Kenaikan PPN ini justru akan berdampak pada keseimbangan permintaan barang dan jasa.

"Jelas PKS menolak kenaikan PPN yang membebani rakyat,” ujar Anis, Sabtu (9/10).

Baca Juga:

Implementasi Pajak Karbon Harus Disertai Peta Jalan Komprehensif

Menurut Politisi asal DKI Jakarta ini jika pemerintah ingin memperbaiki rasio perpajakan sehingga fiskal pulih, maka harus dimulai dengan memperbaiki sistem perpajakan dan menerapkan asas keadilan perpajakan.

Insentif harusnya diberikan kepada mereka yang jelas-jelas patuh bukan sebaliknya. Ia pun menyinggung terbukanya ke publik data Pandora Papers yang menunjukkan bagaimana sebenarnya perilaku para pejabat negara.

“Ini seolah membuka kotak pandora perilaku konglomerat dan pejabat yang melakukan penghindaran pajak, ada dampak dari penggelapan pajak ke negara-negara surga pajak tersebut hingga berkontribusi terhadap rendahnya rasio perpajakan,” beber Anis.

Layanan Pajak. (Foto: Antara)

Semoga dengan terkuaknya Pandora Papers ini mengoreksi kinerja pemungutan pajak dan membuka mata pemerintah akan kekurangsempurnaan RUU HPP.

Sekedar informasi, hampir 12 juta lembar dokumen, dijuluki Pandora Papers, membuka rahasia keuangan para politikus, miliarder, selebritas dari seluruh penjuru dunia.

Penyelidikan ini menjadi salah satu yang terbesar yang pernah dilakukan oleh sekelompok jurnalis yang mengungkap keterikatan kekuatan politik di dunia dan sistem keuangan di luar negeri yang rahasia.

Artikel ini akan membahas pertanyaan seputar Pandora Papers. Nama ini diberikan untuk laporan lebih dari 11,9 juta catatan keuangan, dengan 'file' sebesar 2,94 terabyte, berisi informasi yang sifatnya rahasia.

Baca Juga:

Ditolak PKS, DPR Setujui UU HPP Yang Naikkan PPN dan Beri Pengampunan Pajak

Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ) membagikan 'file' tersebut kepada 150 mitra media. Konsorsium ini memiliki lebih dari 600 jurnalis di 117 negara yang selama berbulan-bulan mencoba mempelajari dokumen yang diterima.

Mereka mengungkap kesepakatan rahasia dan aset tersembunyi lebih dari 330 politikus dan pejabat tinggi di lebih dari 90, termasuk 35 pemimpin negara saat ini dan sebelumnya.

Sejumlah media di Indonesia menyebut nama Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berada dalam daftar terkait dengan perusahaan Petrocapital S.A. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sita 124 Hektar Lahan Milik Tommy Soeharto, Satgas Kerahkan Kendaraan Taktis, TNI dan Polisi
Indonesia
Sita 124 Hektar Lahan Milik Tommy Soeharto, Satgas Kerahkan Kendaraan Taktis, TNI dan Polisi

Selain menurunkan personel, pihak kepolisian juga menurunkan sejumlah kendaraan taktis di lokasi penyitaan di wilayah Dawuan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

DPRD dan Pemprov DKI Sepakati RPJMD 2020-2022
Indonesia
DPRD dan Pemprov DKI Sepakati RPJMD 2020-2022

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyepakati penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Pemerintah Diminta Perluas Cakupan Target dan Penerima Bansos Saat PPKM Darurat
Indonesia
Pemerintah Diminta Perluas Cakupan Target dan Penerima Bansos Saat PPKM Darurat

Tidak hanya kepada masyarakat miskin, namun juga masyarakat rentan.

Alasan NasDem Setuju Jadwal Pemilu 2024 Dimajukan
Indonesia
Alasan NasDem Setuju Jadwal Pemilu 2024 Dimajukan

KPU sudah mengajukan desain dan konsep penyelenggaraan Pemilu

Juliari Batubara Minta Tak Diseret-seret di Kasus Bansos Saat OTT KPK
Indonesia
Juliari Batubara Minta Tak Diseret-seret di Kasus Bansos Saat OTT KPK

Juliari didakwa menerima suap dengan total Rp 32,48 miliar secara bertahap

KPK Cecar Senior Manajer Sarana Jaya Terkait Investasi Tanah Munjul
Indonesia
KPK Cecar Senior Manajer Sarana Jaya Terkait Investasi Tanah Munjul

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Senior Manajer Perumda Pembangunan Sarana Jaya Harbandiyono pada Kamis (29/7).

Dewas Baru Tahu Azis Syamsuddin Punya 8 Orang Dalam di KPK dari Media
Indonesia
Dewas Baru Tahu Azis Syamsuddin Punya 8 Orang Dalam di KPK dari Media

Dewas mengaku baru tahu kabar tersebut dari pemberitaan media massa.

Polisi Perpanjang Masa Tahanan Ambroncius Nababan Selama 40 Hari
Indonesia
Polisi Perpanjang Masa Tahanan Ambroncius Nababan Selama 40 Hari

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri memperpanjang masa penahanan tersangka kasus penyebaran konten rasis Ambroncius Nababan selama 40 hari sejak hari ini hingga 24 Maret 2021.

Pimpinan KPK Lili Pantauli Bantah Bicarakan Perkara dengan Walkot Tanjungbalai
Indonesia
Pimpinan KPK Lili Pantauli Bantah Bicarakan Perkara dengan Walkot Tanjungbalai

"Saya tidak pernah menjalin komunikasi dengan tersangka MS terkait penanganan perkara yang bersangkutan, apalagi membantu dalam penanganan perkara yang sedang ditangani oleh KPK," kata Lili dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (30/4).

Direktur KPK Nilai Pemecatan 51 Pegawai Bentuk Pembangkangan Terhadap Jokowi
Indonesia
Direktur KPK Nilai Pemecatan 51 Pegawai Bentuk Pembangkangan Terhadap Jokowi

"Tentu ini adalah bentuk dari suatu pembangkangan dari lembaga negara karena Presiden sudah jelas menyatakan bahwa 75 pegawai bisa dilakukan pembinaan pendidikan kedinasan sehingga dia tidak harus menjadi keluar dari KPK dan dia bisa menjadi bagian dari pegawai-pegawai terbaik dari pemberantasan korupsi," ucap Giri