PKS Tegaskan Reformasi Perpajakan Harus Menjunjung Prinsip Keadilan Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati. ANTARA/HO-Humas Fraksi PKS

MerahPutih.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti rencana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan reformasi perpajakan untuk mengejar pemenuhan target tahun 2022.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS Anis Byarwati menyatakan, reformasi perpajakan harus menjunjung prinsip keadilan. Seharusnya, kata Anis, pajak dapat menjadi alat redistribusi kekayaan yang paling efektif.

“Namun kenyataannya, beberapa tahun terakhir kita lihat sebaliknya,” kata Anis dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, (25/5).

Baca Juga:

Penerimaan Pajak Masih Seret

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini mengingatkan, saat pemerintah menggaungkan tax amnesty jilid 1, mimpi yang ditawarkan di antaranya akan memperbaiki basis data perpajakan.

Saat itu, kata dia, tax amnesty jelas mengampuni para “pengemplang pajak” dengan membayar tarif pajak yang sangat rendah. Kemudian dilanjutkan dengan adanya penetapan Perppu No 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi UU.

“Tetapi realita yang tidak bisa diingkari, sampai tahun 2020 tax ratio menurun terus. Berarti ada yang harus dipertanyakan dengan tax amnesty. Ada apa sebenarnya?” tanya Anis.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati. Foto: PKS
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS Anis Byarwati. Foto: PKS

Anis melanjutkan, setelah itu secara berturut-turut pemerintah melakukan penurunan PPh badan dan berbagai insentif termasuk PPnBM 0 persen mulai dari properti sampai dengan kendaraan.

“Dari sini tentu kita sudah bisa berpikir, jika satu sisi sumber penerimaan berkurang, pasti akan dicari sumber penerimaan lain,” ujarnya.

Anak buah Ahmad Syaikhu ini menilai, menaikkan PPN di tengah kondisi pemulihan dampak pandemi COVID-19 saat ini jelas bukan langkah yang tepat.

Menurut dia, kebijakan menaikkan PPN akan menjadi beban baru bagi rakyat dan usaha retail.

"Menaikkan PPN akan secara langsung menghantam daya beli masyarakat, dan pada gilirannya akan menurunkan tingkat konsumsi. Ini berarti akan menurunkan penerimaan negara,” tegas Anis.

Baca Juga:

Mau Ada Pengampunan Pajak Lagi, Politisi PKS Soroti Hasil Jilid Pertama

Wakil BAKN DPR ini menegaskan, kebijakan menaikkan PPN, apalagi di tengah stimulus perpajakan yang seolah diobral bahkan sampai muncul wacana tax amnesty jilid 2, patut dipertanyakan.

“Di mana keberpihakan pemerintah? Jangan sampai masyarakat yang sedang susah karena dampak pandemi ini, ditambah lagi bebannya. Pesan saya kepada pemerintah, langkah reformasi perpajakan, tidak boleh mencederai rasa keadilan,” tutup dia. (Pon)

Baca Juga:

Periksa Kepala KPP Pratama Bantaeng, KPK Dalami Aliran Uang Suap Pajak Angin Prayitno

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Update COVID-19, Jumat (31/7): 108.376 Positif, 64.292 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19, Jumat (31/7): 108.376 Positif, 64.292 Sembuh

Data ini dihimpun tiap pukul 12.00 WIB.

Pemprov DKI Pantau Bendung Katulampa Awasi Kiriman Banjir Bandang
Indonesia
Pemprov DKI Pantau Bendung Katulampa Awasi Kiriman Banjir Bandang

"BPBD memantau tinggi Muka Air di Katulampa," ujar Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI, M Insaf

KPU Jelaskan Ada Empat Calon Kepala Daerah Meninggal
Indonesia
KPU Jelaskan Ada Empat Calon Kepala Daerah Meninggal

Hingga 4 Oktober, KPU mencatat Bakal Calon Bupati Berau Muharram digantikan oleh Sri Juniarsih

Suharjito Didakwa Menyuap Edhy Prabowo USD103 ribu dan Rp706 Juta
Indonesia
Suharjito Didakwa Menyuap Edhy Prabowo USD103 ribu dan Rp706 Juta

Suharjito didakwa jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyuap Menteri Keluatan dan Perikanan Edhy Prabowo sebesar USD103 ribu dan Rp706 juta.

Tak Terima Dirazia Masker, Pedagang Pasar Metro Atom Ngamuk
Indonesia
Tak Terima Dirazia Masker, Pedagang Pasar Metro Atom Ngamuk

Dari pantauan di lokasi, sejumlah warga menolak saat dirazia mengamuk karena merasa dijebak.

Soal Vaksin Nusantara, DPR Minta Pemerintah Mendukung
Indonesia
Soal Vaksin Nusantara, DPR Minta Pemerintah Mendukung

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin meminta pemerintah tak mempersulit proses perizinan terhadap vaksin atau obat COVID-19 buatan dalam negeri.

Pengendara Motor Mabuk Nekat Masuk ke Tol JORR Jatiasih Bekasi
Indonesia
Pengendara Motor Mabuk Nekat Masuk ke Tol JORR Jatiasih Bekasi

Aksi itu terjadi di Tol JORR, Jatiasih, Kota Bekasi, pada Rabu (5/8) pukul 21.00 WIB.

Masyarakat Diperingatkan Tak Lakukan Silaturahmi Secara Fisik
Indonesia
Masyarakat Diperingatkan Tak Lakukan Silaturahmi Secara Fisik

Tren angka positivity rate Indonesia per Mei 2021 saat ini mencapai angka terendah

Pengunggah Foto Ma'ruf Amin dengan Bintang Film Dewasa Jepang Segera Diserahkan ke Jaksa
Indonesia
Pengunggah Foto Ma'ruf Amin dengan Bintang Film Dewasa Jepang Segera Diserahkan ke Jaksa

Bareskrim Polri melimpahkan berkas perkara tersangka kasus pengunggah foto kolase Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan wajah bintang film porno asal Jepang Shigeo Tokud alias Kakek Sugiono ke kejaksaan.

PKS Minta Anies Tetap Berkomitmen Tolak Reklamasi
Indonesia
PKS Minta Anies Tetap Berkomitmen Tolak Reklamasi

PKS juga mendesak Anies untuk berani menolak pihak lain yang mau membuat reklamasi baru di wilayah Teluk Jakarta.