PKS Tegaskan PP yang Bolehkan Rektor UI Rangkap Jabatan Harus Digugat Gedung Rektorat UI (ANTARA/Feru Lantara)

Merahputih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyebut perubahan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Statuta Universitas Indonesia (UI), yang kini memperbolehkan rektor rangkap jabatan, aturan tak pantas. PKS mendorong agar PP Nomor 75 Tahun 2021 itu digugat ke ranah hukum.

“PP yang membolehkan selain direksi, menurut saya, satu transaksi kekuasaan yang harus dikecam dan digugat,” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Rabu (21/7).

Baca Juga:

Nadiem Makarim Diminta Ambil Langkah Tegas Sikapi Rangkap Jabatan Rektor UI

Mardani menilai ada kepentingan pribadi terkait perubahan PP Nomor 75 Tahun 2021 itu. PKS pun tak setuju jika rektor diperbolehkan rangkap jabatan di institusi pemerintah.

“Ini menyedihkan, institusi harus tunduk pada kepentingan pribadi,” tegas Mardani.

Mardani menekankan bahwa mengelola UI merupakan amanah yang besar. Begitu juga mengurus BUMN.

“Mengurus UI yang besar dan jadi tumpuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa saja sudah amanah besar, perlu waktu sepenuhnya. Begitu juga mengurus BUMN dan BUMD dan lain-lain,” pungkasnya.

Sementara, menurut pengamat politik Ujang Komarudin, kebijakan ini memperparah keadaan. "Ini mungkin ada persekongkolan antara pemerintah dengan rektor UI," ujar Ujang.

Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro

Ujang mengatakan, jabatan rektor seharusnya tidak merangkap komisaris. Sebab ada konflik kepentingan. Harapan memperbaiki Universitas Indonesia semakin sulit.

"Harapan untuk memperbaiki UI dan bangsa makin sulit. Pejabatnya suka-suka. Dan aturannya pun dibuat suka-suka," ujarnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini menilai, tidak ada contoh baik dari rektorat, MWA UI, serta pemerintah.

Ujang mengatakan, ada kepentingan pemerintah untuk 'menjinakkan' kampus. Supaya kampus menjadi tidak kritis dan bisa dikendalikan pemerintah.

"Kepentinganya tentu, pemerintah ingin rektornya jinak, ingin pemimpin tertinggi di kampus UI tersebut tak kritis pada pemerintah, dan agar rektornya bisa dipegang dan dikendalikan," kata Ujang.

Baca Juga:

Statuta UI Diubah, Kini Hanya Direksi dan Pejabat Struktural Dilarang Rangkap Jabatan

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (UI). PP ini menggantikan PP Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI.

PP Nomor 75 Tahun 2021 ini diteken Presiden Jokowi pada 2 Juli 2021. Pada hari yang sama, PP tersebut diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly.

Pada PP Nomor 75 Tahun 2021, Presiden Jokowi merevisi pasal rangkap jabatan rektor, wakil rektor, sekretaris universitas dan kepala badan di BUMN, BUMD, dan swasta. Perubahan tersebut diatur dalam Pasal 39. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Legislator Sarankan Pemerintah Berinovasi Ketimbang Jual Vaksin Berbayar
Indonesia
Legislator Sarankan Pemerintah Berinovasi Ketimbang Jual Vaksin Berbayar

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah berjanji menjamin vaksin gratis pada pertengahan Desember 2020 lalu

Penyebar Video Muhammad Kece di Medsos bakal Dijerat UU ITE
Indonesia
Penyebar Video Muhammad Kece di Medsos bakal Dijerat UU ITE

"Risiko yang memposting akan dapat menjadi pelaku UU ITE,” tuturnya.

BNPT Ngaku Terus Cari Cara Buka Komunikasi Dengan KKB di Papua
Indonesia
BNPT Ngaku Terus Cari Cara Buka Komunikasi Dengan KKB di Papua

"Selama ini, penanganan terorisme yang dilakukan aparat TNI/Polri merupakan dari sisi penegakan hukum. Di sisi lain, juga dibutuhkan upaya pencegahan yang dilaksanakan oleh berbagai pemangku kepentingan," ujar Boy.

Polda Metro Jaya Bagikan Motor Hasil Curian, Begini Cara Mendapatkannya
Indonesia
Polda Metro Jaya Bagikan Motor Hasil Curian, Begini Cara Mendapatkannya

Motor tersebut merupakan barang bukti atas kasus pencurian yang dilakukan sindikat dengan total 36 tersangka.

[HOAKS atau FAKTA] Pasien COVID-19 Ditampung di Istora Senayan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Pasien COVID-19 Ditampung di Istora Senayan

Dalam video itu terlihat beberapa orang tengah berbaring di atas alas dengan menjaga jarak.

Korban Meninggal Kebakaran Lapas Tangerang Bertambah 1 Orang
Indonesia
Korban Meninggal Kebakaran Lapas Tangerang Bertambah 1 Orang

Nasrudin tidak mengalami peningkatan yang signifikan meskipun telah dipasangi ventilator. Adapun rencananya, hari ini Nasrudin akan menjalani operasi debridemang, namun sayang nyawanya tak tertolong.

Pemprov DKI Bakal Punya Gedung Khusus Isolasi Mandiri Bagi Wanita Hamil?
Indonesia
Pemprov DKI Bakal Punya Gedung Khusus Isolasi Mandiri Bagi Wanita Hamil?

Gedung itu dipilih berdasarkan usulan Dinas Kesehatan

PKS Sebut Ada Invisible Hand di Balik Penolakan RUU Pemilu
Indonesia
PKS Sebut Ada Invisible Hand di Balik Penolakan RUU Pemilu

PKS menyebut ada invisible hand yang bermain di balik sikap sejumlah partai politik yang "balik kanan" dan menolak revisi UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu.

Asosiasi Industri Pariwisata Minta Pelonggaran Kebijakan PPKM Level 4
Indonesia
Asosiasi Industri Pariwisata Minta Pelonggaran Kebijakan PPKM Level 4

Aturan PPKM bisa saja terus diterapkan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 namun harus disesuaikan dengan memberikan kelonggaran bagi pelaku usaha kecil dan besar.

Irjen Napoleon Heran Brigjen Prasetijo Mau Diperintah Pengusaha Tommy Sumardi
Indonesia
Irjen Napoleon Heran Brigjen Prasetijo Mau Diperintah Pengusaha Tommy Sumardi

Salah satu terdakwa Irjen Napoleon Bonaparte dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kasus pengurusan red notice Djoko Tjandra.