PKS Tegas Minta Pembahasan RUU HIP Dibatalkan, Syaratnya.... Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini. (ANTARA/Istimewa)

Merahputih.com - Fraksi PKS DPR meminta pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) segera dibatalkan apabila tidak ada perubahan fundamental dalam RUU tersebut. Salah satunya memasukkan TAP MPRS XXV/MPRS/1966 sebagai konsiderans.

"FPKS dengan tegas RUU HIP harus memasukkan usul perbaikan fundamental yang hari ini menjadi catatan kritis ormas-ormas dan publik secara luas. Jika tidak, sebaiknya RUU ditarik atau dibatalkan pembahasannya," kata Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini di Jakarta, Selasa (16/6).

Baca Juga

PPP Minta DPR Akomodasi Pandangan Ormas Keagamaan dalam RUU HIP

Catatan kritis dan perbaikan fundamental RUU tersebut, antara lain memasukkan TAP MPRS XXV/MPRS/1966 sebagai konsideran yang menjiwai RUU HIP.

Langkah itu, untuk menegaskan bahwa Pancasila tegas menolak seluruh ajaran komunisme, marxisme, dan leninisme yang memang ajarannya bertentangan dengan Pancasila. "PKI sendiri terbukti telah merongrong kewibawaan Pancasila dan berkhianat pada republik," ujarnya.

Kedua, menolak Pancasila diperas menjadi trisila dan ekasila sehingga ketentuan tersebut dalam draf RUU HIP harus dihapus karena mereduksi makna Pancasila yang utuh dengan lima silanya.

Menurut Dede, RUU HIP tidak mencerminkan nilai Pancasila
Ilustrasi Pancasila

Anggota Komisi I DPR itu menilai Pancasila yang disepekati bangsa Indonesia adalah yang terdiri atas lima sila dan termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

"Penekanan kembali pada trisila dan ekasila bisa mengacaukan konstruksi pemahaman Pancasila dan membuka kembali debat ideologis lama yang kontraproduktif," katanya.

Poin ketiga, menurut Jazuli, ada persoalan serius dalam konstruksi RUU HIP dalam menempatkan sila-sila Pancasila.

Baca Juga

Hidayat Nur Wahid Sebut Pernyataan Kepala BPIP Agama Musuh Pancasila Irasional

Ia mencontohkan sila pertama yang seharusnya menjadi sila utama dan menerangi sila-sila lainnya, sangat minimalis penjabarannya dan terkesan hanya pelengkap, misalnya penulisan frasa "ketuhanan yang berkebudayaan", pensejajaran agama, ruhani, dan budaya, makin mengesankan reduksi makna sila pertama Pancasila.

"Oleh karena itu, kami meminta Ketuhanan Yang Maha Esa harus dimaknai secara tepat dan ditempatkan sebagai sila utama yang melandasi, menjiwai, dan menyinari sila-sila lainnya. Hal itu harus tercermin secara maksimal dalam materi muatan draf RUU HIP, bersama penjabaran sila-sila lainnya," ujarnya. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah DKI Janji Perpanjang dan Perlebar Jalur Sepeda
Indonesia
Pemerintah DKI Janji Perpanjang dan Perlebar Jalur Sepeda

Wacana itu kini tengah dibahas dan diatur terkait panjang dan lebar jalur sepeda oleh Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta

[HOAKS atau FAKTA]: Awas, Kecepatan Berkendara di Tol Kini Tercantum di Karcis
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Awas, Kecepatan Berkendara di Tol Kini Tercantum di Karcis

Akun Tantan Hadiansyah (fb.com/tantan.hadiansyah.771) mengunggah sebuah gambar dengan keterangan karcis tol tercantum kecepatan rata-rata.

 Golkar Apresiasi MK Beri Jeda 5 Tahun Eks Koruptor untuk Ikut Pilkada
Indonesia
Golkar Apresiasi MK Beri Jeda 5 Tahun Eks Koruptor untuk Ikut Pilkada

"Menghormati keputusan dari MK. Kedua kita juga harus menghormati hak asasi setiap warga negara. Ketiga tentunya kita juga harus menghormati kebijakan Partai Golkar, yaitu gerakan Golkar Bersih," kata Lodewijk

PA 212 Duga Wahyu Setiawan Ikut 'Bermain' Menangkan Jokowi-Ma'ruf Amin
Indonesia
PA 212 Duga Wahyu Setiawan Ikut 'Bermain' Menangkan Jokowi-Ma'ruf Amin

Juru bicara PA 212 Novel Bamukmin menduga Komisioner KPU yang juga tersangka kasus suap, Wahyu Setiawan juga 'bermain' dalam kegiatan politik lainnya.

Epidemiilogi UI Sebut Klaster Keluarga Muncul karena Kebijakan Pemerintah yang Salah
Indonesia
Epidemiilogi UI Sebut Klaster Keluarga Muncul karena Kebijakan Pemerintah yang Salah

"Betapa kejamnya sampai salahkan warga. Kebijakannya yang salah," ungkapnya.

 Soal Kasus Pemerasan Oknum Polisi, Informasi IPW Diduga Hoaks
Indonesia
Soal Kasus Pemerasan Oknum Polisi, Informasi IPW Diduga Hoaks

"Ternyata bukan oknum polisi, karena selama saya ke polres saya tidak pernah jumpa. Jadi, gak tahu menahu," kata dia lagi.

 Pengamat Nilai Manajemen Partai Politik di Indonesia Sangat Buruk
Indonesia
Pengamat Nilai Manajemen Partai Politik di Indonesia Sangat Buruk

"Dampaknya, distribusi kader dalam legislatif dan eksekutif tidak dilakukan dengan transparan dan profesional. Keputusan diambil berdasarkan kedekatan hubungan keluarga maupun bisnis (klientilisme)," kata Juliaman

[HOAKS atau FAKTA] RSUD di Jakarta dan Depok Ditutup Karena Puluhan Karyawan Positif Corona
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] RSUD di Jakarta dan Depok Ditutup Karena Puluhan Karyawan Positif Corona

Dalam pesan berantai itu juga menyebutkan 3 RSUD yang ditutup sementara karena pegawai terkonfirmasi COVID-19

Larangan Mudik, Kendaraan Diminta Putar Balik ke Jakarta
Indonesia
Larangan Mudik, Kendaraan Diminta Putar Balik ke Jakarta

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, larangan ini hanya berlaku bagi angkutan penumpang baik pribadi maupun umum.

Wilayah Tak Tersentuh Virus Corona di Indonesia Makin Menyusut
Indonesia
Wilayah Tak Tersentuh Virus Corona di Indonesia Makin Menyusut

Wiku meminta masyarakat lebih patuh terhadap protokol kesehatan.