PKS Tantang PSI Buktikan Adanya Politik Uang di Pemilihan Wagub DKI Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi. (MP/Asropih)

MerahPutih.com - Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Abdurahman Suhaimi menantang Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta untuk membuktikan perkataannya mengenai adanya politik uang dalam rapat paripurna pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta.

Menurut dia, bila tuduhan itu tak memiliki bukti bisa menjatuhkan Anggota DPRD DKI terlebih Pansus DKI Jakarta yang terlibat dalam rapat paripurna pemilihan pengganti Sandiaga Uno.

Baca Juag: Syaikhu Sebut Pansus Cawagub DKI Lamban, Bestari: Kayak Gitu Pengen Pimpin Jakarta

Tak hanya itu, kata dia, tuduhan yang dilancarkan PSI itu dapat mencemarkan nama baik anggota DPRD DKI.

"Yang menuduh itu harus membuktikan. Jadi itu bisa menjatuhkan anggota dewan. Anggota dewan khususnya yang di pansus, yang nanti datang paripurna," kata Suhaimi di Jakarta Senin (15/7).

Suhaimi pun menjamin, tak ada politik uang ratusan juta bagi anggota Dewan yang hadir bila kourum dalam rapat paripurna pemilihan pendamping Gubernur Anies Baswedan yang digelar 22 Juli 2019 mendatang.

"Saya menjamin tidak akan melakukan itu (politik uang). Kalau kemudian di beritakan begitu, itu bisa mencemarkan nama baik anggota dewan," tuturnya.

Politikus PKS ini pun berharap proses pemilihan DKI 2 pengganti Sandiaga Uno berjalan dengan baik profesional dan bersih.

Baca Juag: PKS: Fraksi DPRD DKI Tidak Ada Kemauan Bentuk Pansus Cawagub

"(Proses pemilihan Wagub) ini berjalan dengan baik, profesional , bersih. Jadi yang terjadi ini wagubnya juga wagub yang legitimate," tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua DPW PSI Jakarta, Rian Ernes mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk terlibat dalam mengawasi proses pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta yang sedang berjalan di DPRD.

Ia mencium dalam proses pemilihan DKI 2 ini diduga ada politik uang.

Rumor yang beredar ada persengkongkolan dalam menentukan syarat kuorum pada rapat paripurna pemilihan wagub DKI yang harus dibayar dengan uang sekitar ratusan juta kepada anggota DPRD DKI hadir.

"Harga untuk kourum ratusan juta rupiah perkursi," kata Rian Ernest di kantor DPW DKI Jakarta, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (15/7).

Ernest menuturkan, rumor politik uang di pemilihan Wagub DKI itu ia terima dari Politisi di lingkungan DPDR DKI. Namun ia tak mau menyebutkan siapa sosok yang mencium politik uang di pemilihan DKI 2.

"Kalau itu ga bisa bilang tapi masih di DKI juga. Elit politik DKI. Ah aku gamau jawab lah. Tapi elit politik ada yang bicara seperti itu," tuturnya. (Asp)

Baca Juag: Pembentukan Pansus Cawagub DKI Jakarta Baru Terwujud Usai Pemilu 2019

Kredit : asropih


Zaimul Haq Elfan Habib

LAINNYA DARI MERAH PUTIH