PKS Soroti Sanksi dan Testing COVID-19 Rendah saat PPKM Legislator DPR RI F-PKS, Mardani Ali Sera. Foto: pks.id

MerahPutih.com - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berskala Mikro di Jawa-Bali dilaksanakan 9 hingga 22 Februari 2021.

Kebijakan ini dikeluarkan untuk membatasi gerak masyarakat dalam lingkup kecil, yakni desa/kelurahan hingga rukun tetangga (RT) yang masuk zona merah.

Baca Juga

TNI Kerahkan Ribuan Babinsa Tegakan Prokes dan Tracing di PPKM Skala Mikro

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mengatakan, PPKM Mikro menyisakan masalah dasar tentang peta zonasi yang menjadi acuan pembatasan daerah.

"Dengan testing Indonesia yang tergolong kecil, maka peta zonasi layaknya peta buta dan tidak mewakili penyebaran. Berbeda bila pembatasan dilakukan paralel terhadap semua wilayah berbasis komunitas," ujarnya melalui akun twitter @MardaniAliSera, Rabu (10/2).

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu mengungkapkan wajar jika publik mempertanyakan keefektifan kebijakan ini.

Warga mengendarai motor di wilayah karantina saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro hari pertama di kawasan Menteng, Jakarta, Selasa (9/2/2021). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/rwa.
Warga mengendarai motor di wilayah karantina saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro hari pertama di kawasan Menteng, Jakarta, Selasa (9/2/2021). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/rwa.

Apalagi, sanksi diserahkan kepada masing-masing kepala desa atau kelurahan. Dia menyebut PPKM Mikro terasa lebih longgar jika dilihat dari operasional toko dan komposisi work from home (WFH).

Dia menuturkan, tanpa sanksi tegas kebijakan ini tidak akan efektif. Bisa dilihat dari pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan PPKM jilid I.

"Masih banyak ditemukan masyarakat melanggar protokol kesehatan. Sekarang tanpa ikatan punishment, proses penegakan berpotensi akan relatif lebih sulit," ucapnya.

Dia mengingatkan pemerintah program pembatasan yang tidak menurunkan penyebaran virus Sars Cov-II akan berdampak ke perekonomian.

"Tidak salah jika timbul pertanyaan apa jaminan PPKM Mikro bisa menurunkan kasus harian ketika peta zonasi yang digunakan tidak akurat dan pelonggaran diperluas?" pungkasnya. (Knu)

Baca Juga

Tak Sentuh Aspek Pencegahan Penularan, PPKM Tidak Efektif Kendalikan COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gubernur Sulsel Ditangkap KPK, WALHI: Ini Doa dan Harapan Kita Semua
Indonesia
Gubernur Sulsel Ditangkap KPK, WALHI: Ini Doa dan Harapan Kita Semua

"Kami lihat penangkapan ini merupakan jawaban atas seluruh doa-doa dan harapan kita semua," ujar Direktur WALHI Sulsel Muhammad Al Amin

 KPU Putuskan Pilkada 9 Desember, Purnomo Resmi Ajukan Surat Pengunduran Diri
Indonesia
KPU Putuskan Pilkada 9 Desember, Purnomo Resmi Ajukan Surat Pengunduran Diri

"Saya sudah menyerahkan surat pengunduran diri dari pencalonan Pilkada Solo 2020. Surat pengunduran diri sudah saya berikan pada ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo," ujar Purnomo

Puskesmas Jadi Ujung Tombak Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Puskesmas Jadi Ujung Tombak Vaksinasi COVID-19

Puskesmas adalah agen untuk menerapkan prinsip vaksinasi yang berkeadilan

Kesadaran Hukum Masyarakat Memprihatinkan
Indonesia
Kesadaran Hukum Masyarakat Memprihatinkan

Pembangunan hukum merupakan bagian dari pembangunan sebuah bangsa, harus terintegrasi dan bersinergi dengan agenda pembangunan di bidang-bidang lainnya.

Pulihkan Ekonomi, BI Beli Surat Berharga Negara Rp147 Triliun
Indonesia
Pulihkan Ekonomi, BI Beli Surat Berharga Negara Rp147 Triliun

Pembelian SBN secara langsung tersebut sebagai bagian pendanaan dan pembagian beban untuk pendanaan public goods dalam APBN oleh BI.

Belum Ada Kepgub, Dana Bansos di DKI Rawan Dikorupsi
Indonesia
Belum Ada Kepgub, Dana Bansos di DKI Rawan Dikorupsi

Keberadaan kepgub itu penting sebagai legalitas formal dalam penyaluran bansos sembako atau bansos lainnya.

Satu Keluarga di Sukoharjo Ditemukan Tewas, Diduga Korban Pembunuhan
Indonesia
Satu Keluarga di Sukoharjo Ditemukan Tewas, Diduga Korban Pembunuhan

Keempat korban berinisial dan H selaku pasutri dan kedua anaknya berinisial R dan D merupakan satu keluarga yang diduga menjadi korban pembunuhan.

Pendaftar KPR Subsidi Didominasi Penerima Upah Rp4 Juta
KPR
Pendaftar KPR Subsidi Didominasi Penerima Upah Rp4 Juta

Sudah saatnya masyarakat berpenghasilan rendah dimanjakan dengan berbagai aplikasi yang membantu.

Respon Puan Maharani UU Cipta Kerja Mau Dibawa ke MK
Indonesia
Respon Puan Maharani UU Cipta Kerja Mau Dibawa ke MK

Puan mengklaim DPR sudah memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja bersama pemerintah

LPSK Siap Lindungi Korban dan Saksi Kasus Rasisme terhadap Natalius Pigai
Indonesia
LPSK Siap Lindungi Korban dan Saksi Kasus Rasisme terhadap Natalius Pigai

Kasus ujaran bernuansa rasisme teranyar menimpa mantan Komisioner Komnas HAM RI asal Tanah Papua, Natalius Pigai.