PKS Soroti Maraknya PHK Tenaga Kerja dan Nasib Buruh saat Pandemi Corona Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini. (ANTARA/Istimewa)

MerahPutih.com - Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menyampaikan keprihatinan kepada para buruh karena banyak buruh yang di-PHK dan dirumahkan akibat pandemi COVID-19.

Oleh karena itu, seluruh anggota Fraksi PKS menegaskan komitmen menolak RUU Cipta Kerja. Jazuli mengatakan, buruh adalah penggerak ekonomi bangsa. Karena itu, semua pihak semestinya menaruh hormat dan berpihak pada kesejahteraan buruh.

Baca Juga

Update COVID-19 DKI Jumat (1/5): 4.283 Kasus Positif, 427 Pasien Sembuh

Anggota DPR Dapil Banten ini meminta Pemerintah untuk menjamin kebutuhan mereka dengan program jaring pengaman sosial di masa pandemi yang telah diluncurkan serta memastikan pemerataannya.

PKS dan Fraksi PKS seluruh Indonesia semaksimal mungkin turut membantu langsung kebutuhan rakyat melalui tebar paket kebutuhan pokok sejak awal pandemi ini terjadi.

"Kita terus mengajak seluruh elemen bangsa untuk saling membantu," kata Jazuli dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (1/5).

Ratusan buruh yang akan berunjuk rasa di DPRD Jawa timur melintas di Jalan Embong Malang, Surabaya, Jawa Timur, Senin (20/1/2020). (ANTARA Jatim/Didik Suhartono/ZK)
Ratusan buruh yang akan berunjuk rasa di DPRD Jawa timur melintas di Jalan Embong Malang, Surabaya, Jawa Timur, Senin (20/1/2020). (ANTARA Jatim/Didik Suhartono/ZK)

Jazuli menegaskan, Fraksi PKS berkomitmen melindungi hak-hak buruh serta memajukan kesejahteraan buruh melalui regulasi yang semakin berkeadilan dan berpihak pada buruh.

Sehingga, ketika muncul Omnibus Law Cipta Kerja yang pasal-pasalnya merugikan kepentingan buruh, Fraksi PKS adalah Fraksi pertama yang menerima dan menyuarakan aspirasi buruh dan dengan tegas menolak pasal-pasal tersebut.

Semua pihak punya tanggung jawab konstitusional menjaga hubungan industrial yang berkeadilan dan mensejahterakan buruh, karena ekonomi kita sejatinya bukan ekonomi kapitalistik.

"Pancasila dan UUD 1945 memerintahkan kita untuk untuk mewujudkan ekonomi yang berkeadilan sosial," ucap Jazuli.

Anggota Komisi I DPR ini juga mengajak kepada semua pihak, baik pemerintah maupun kalangan dewan, untuk kembali kepada esensi tersebut dalam setiap pembahasan tentang ketenagakerjaan seperti draf Omnibus Law yang ditolak luas elemen buruh.

Baca Juga

Tiga Tuntutan FSPMI di Hari Buruh

Ia berharap agar jangan menempatkan buruh dan tenaga kerja dalam relasi industrial yang kapitalistik, pasar bebas, atas nama investasi dan pencapaian ekonomi.

"Karena hal itu menjauhi semangat perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat," pungkasnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PDIP Setuju Pasangan Calon Pilkada Wajib Uji Usap COVID-19
Indonesia
PDIP Setuju Pasangan Calon Pilkada Wajib Uji Usap COVID-19

Ketua KPU, Arief Budiman, mengatakan, mereka sudah mengusulkan kepada pemerintah dan DPR soal kewajiban calon kepala daerah melaksanakan uji usap.

Menteri Nadiem Beberkan Empat Syarat Pembukaan Sekolah di Zona Hijau
Indonesia
Menteri Nadiem Beberkan Empat Syarat Pembukaan Sekolah di Zona Hijau

saat ini hanya ada 6 persen peserta didik di Indonesia yang berada di zona hijau, namun tetap harus memenuhi sejumlah syarat.

Ketua DPRD DKI: Saya Akan Lockdown Kantor DPRD
Indonesia
Ketua DPRD DKI: Saya Akan Lockdown Kantor DPRD

Kebijakan tak beroperasi kegiatan DPRD ini, sudah dikoordinasikan dengan Wakil Ketua DPRD DKI

Jawa Barat Dapat Jatah Rp243 Miliar Buat Bedah Rumah
Indonesia
Jawa Barat Dapat Jatah Rp243 Miliar Buat Bedah Rumah

Setiap unit rumah tidak layak huni yang dibedah mendapatkan bantuan sebesar Rp17,5 juta.

WHO: Dia Tidak Bosan dengan Kita, Jadi Tetap  Waspada!
Indonesia
WHO: Dia Tidak Bosan dengan Kita, Jadi Tetap Waspada!

Menurut data WHO, hampir setahun pandemi, lebih dari 1,2 juta orang meninggal.

6 Jenazah Korban Pesawat Sriwijaya Air Terindentifikasi, Salah Satunya Mantan Ketua HMI
Indonesia
6 Jenazah Korban Pesawat Sriwijaya Air Terindentifikasi, Salah Satunya Mantan Ketua HMI

"Seluruh korban teridentifikasi atau berhasil direkonsiliasi dengan DNA," ungkapnya.

Pelibatan TNI dalam Pemberantasan Terorisme Dinilai Ilegal
Indonesia
Pelibatan TNI dalam Pemberantasan Terorisme Dinilai Ilegal

"Sedangkan untuk TNI, fungsi mengatasi aksi terorisme tidak diatur secara lebih jelas dan konprehensif dalam UU TNI atau melalui revisi UU TNI," ungkap Petrus.

KPK Benarkan Saksi Penting di Kasus Edhy Prabowo Meninggal Dunia Tahun Lalu
Indonesia
KPK Benarkan Saksi Penting di Kasus Edhy Prabowo Meninggal Dunia Tahun Lalu

PT ACK merupakan satu-satunya perusahaan kargo yang mendapatkan izin untuk mengangkut benur ke luar negeri

 Pengujian Sampel Corona Bakal Dilakukan Masif dan Libatkan Aparat
Indonesia
Pengujian Sampel Corona Bakal Dilakukan Masif dan Libatkan Aparat

Pengujian sampel dilakukan secara masif disertai dengan pelacakan kontak dekat kasus positif secara lebih agresif dengan melibatkan seluruh aparat di daerah, baik aparat desa, RT RW atau kepolisian dan TNI

Tak Terima Dirazia Masker, Pedagang Pasar Metro Atom Ngamuk
Indonesia
Tak Terima Dirazia Masker, Pedagang Pasar Metro Atom Ngamuk

Dari pantauan di lokasi, sejumlah warga menolak saat dirazia mengamuk karena merasa dijebak.