PKS Sebut Perubahan Statuta UI Cara Pemerintah Kendalikan Kampus Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS Fahmy Alaydroes. Foto: Humas PKS

MerahPutih.com - Kebijakan pemerintah yang melakukan revisi statuta Universitas Indonesia (UI) tentang Rektor yang rangkap jabatan mendapatkan tanggapan dari anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS Fahmy Alaydroes.

Menurut Fahmy, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyatakan Ari Kuncoro sebagai Rektor Universitas Indonesia (UI) telah melanggar ketentuan pasal 35 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Indonesia.

Baca Juga

Perubahan Statuta UI Dinilai Berpotensi Gerus Independensi Kampus

"Peraturan tersebut jelas-jelas melarang Rektor dan Wakil Rektor merangkap sebagai pejabat struktural di BUMN/BUMD maupun di perusahaan swasta,” terang Fahmy dalam keteranganya kepada wartawan, Kamis (22/7).

Namun, bukannya menegur atau memposisikan kembali agar Rektor UI tersebut mentaati peraturan, imbuhnya, malah kemudian Pemerintah merevisi PP tersebut.

“Presiden Jokowi dengan sigap dan tanggap, menanda-tangani perubahan PP ini,” sindir Fahmy.

Padahal, kata Fahmy, Jokowi selaku Presiden seharusnya menjadi yang terdepan untuk menampilkan keteladanan dalam menjunjung tinggi, menegakan dan melaksanakan aturan.

“Perubahan revisi Statuta UI ini mencerminkan sikap Pemerintah yang kurang serius dalam upaya mengembangkan mutu Pendidikan Tinggi,” jelas dja.

UI
Universitas Indonesia

Rangkap jabatan ini, lanjut Fahmy, berpotensi menjadikan seorang rektor tidak fokus untuk mencurahkan perhatian dan pemikirannya untuk kemajuan dan perkembangan mutu kampus.

Terlebih bila rangkap jabatan tersebut menuntut kerja dan tanggung jawab yang strategis. Fahmy melihat, Pemerintah tidak mendukung independensi dan kebebasan kampus.

“Pemberian jabatan rangkap seorang rektor dengan jabatan komisaris di BUMN misalnya, tentu akan membuat sang Rektor akan bersikap ‘melunak’ dan tidak enak hati untuk bersikap kritis kepada Pemerintah,” tegas Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat V ini.

Fahmy menduga, apa yang dilakukan Pemerintah patut dicurigai perubahan PP ini dalam rangka ‘mengendalikan’ kampus-kampus negeri untuk berdiri pada posisi mendukung semua kebijakan Pemerintah. Meskipun kebijakan tersebut melukai atau mencederai demokrasi dan tidak berpihak kepada rakyat.

“Kita khawatir, pada gilirannya Pemerintah akan melakukan ‘peng-kebirian’ kampus-kampus melalui tangan-tangan Rektor (yang diberikan jabatan menarik) agar tidak bersuara kritis terhadap segala kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Bila benar demikian, selamat tinggal demokrasi, selamat datang oligarki!,” pungkasnya. (Knu)

Baca Juga

PKS Nilai PP Statuta UI Jadi Preseden Buruk bagi Independensi Akademik

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tetap Gelar Upacara 17 Agustus, Pemprov DKI Batasi Tamu
Indonesia
Tetap Gelar Upacara 17 Agustus, Pemprov DKI Batasi Tamu

Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia tahun 2020 ini akan terasa berbeda dari tahun sebelumnya karena pandemi COVID-19.

Kemendag Dorong Pengusaha Lokal Ekspor Kayu Ringan di Pasar Eropa
Indonesia
Kemendag Dorong Pengusaha Lokal Ekspor Kayu Ringan di Pasar Eropa

"Ekspor kayu ringan masih didominasi ke Tiongkok sebesar 95 persen dan Taiwan sebesar 5 persen," ucap Singgih

PPKM Darurat Ganti Nama, Polda Metro Sebut Tak Ada Perubahan Pengamanan
Indonesia
PPKM Darurat Ganti Nama, Polda Metro Sebut Tak Ada Perubahan Pengamanan

Pemerintah pusat telah menetapkan perpanjangan masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 25 Juli 2021.

Awal Libur Panjang, 153.985 Kendaraan Tinggalkan Jakarta
Indonesia
Awal Libur Panjang, 153.985 Kendaraan Tinggalkan Jakarta

Sebanyak 153.985 kendaraan meninggalkan wilayah Jabotabek pada H-1 libur panjang Isra Mikraj dan Hari Raya Nyepi, Rabu (10/3).

Vietnam Lebih Baik `dari Indonesia Dalam Penanganan Ekonomi Akibat Pandemi
Indonesia
Vietnam Lebih Baik `dari Indonesia Dalam Penanganan Ekonomi Akibat Pandemi

"Kontraksi ekonomi cukup moderat dan defisit APBN sebesar 6 persen, juga relatif lebih kecil dibanding negara lain yang di atas 10 persen," kata Sri Mulyani.

Cuaca Ekstrem Akibat La Nina, Pemkot Solo Siaga Bencana
Indonesia
Cuaca Ekstrem Akibat La Nina, Pemkot Solo Siaga Bencana

"Sesuai prediksi BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) ada potensi ancaman bencana yang bakal terjadi akibat fenomena La Nina di tanah air. Kami perlu melakukan kesiapsiagaan mulai dari sekarang," ujar Ade

Terus Usut Dugaan Kebocoran Data BPJS, Polisi: Tergantung Kepentingannya
Indonesia
Terus Usut Dugaan Kebocoran Data BPJS, Polisi: Tergantung Kepentingannya

Penyidik masih bekerja memeriksa sejumlah pejabat BPJS Kesehatan dan vendor teknologi informasi

[HOAKS atau FAKTA] BIN Ungkap Data Jakarta Jadi Zona Hitam COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] BIN Ungkap Data Jakarta Jadi Zona Hitam COVID-19

Pada foto tersebut, lima wilayah Ibu Kota disebut zona hitam.

KPU Sulut Siap Gelar Pilkada Serentak 2020
Indonesia
KPU Sulut Siap Gelar Pilkada Serentak 2020

KPU Sulut akan melakukan pendaftaran bakal calon kepala daerah (cakada) untuk empat kabupaten, tiga kota, dan pilgub.

Bank DKI Tak Berhenti Berinovasi Ciptakan Produk dan Layanan Permudah Masyarakat
Indonesia
Bank DKI Tak Berhenti Berinovasi Ciptakan Produk dan Layanan Permudah Masyarakat

Penghargaan ini menjadi penanda kepercayaan nasabah yang kian meningkat kepada Bank DKI