PKS Sebut Perubahan Statuta UI Cara Pemerintah Kendalikan Kampus Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS Fahmy Alaydroes. Foto: Humas PKS

MerahPutih.com - Kebijakan pemerintah yang melakukan revisi statuta Universitas Indonesia (UI) tentang Rektor yang rangkap jabatan mendapatkan tanggapan dari anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS Fahmy Alaydroes.

Menurut Fahmy, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyatakan Ari Kuncoro sebagai Rektor Universitas Indonesia (UI) telah melanggar ketentuan pasal 35 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Indonesia.

Baca Juga

Perubahan Statuta UI Dinilai Berpotensi Gerus Independensi Kampus

"Peraturan tersebut jelas-jelas melarang Rektor dan Wakil Rektor merangkap sebagai pejabat struktural di BUMN/BUMD maupun di perusahaan swasta,” terang Fahmy dalam keteranganya kepada wartawan, Kamis (22/7).

Namun, bukannya menegur atau memposisikan kembali agar Rektor UI tersebut mentaati peraturan, imbuhnya, malah kemudian Pemerintah merevisi PP tersebut.

“Presiden Jokowi dengan sigap dan tanggap, menanda-tangani perubahan PP ini,” sindir Fahmy.

Padahal, kata Fahmy, Jokowi selaku Presiden seharusnya menjadi yang terdepan untuk menampilkan keteladanan dalam menjunjung tinggi, menegakan dan melaksanakan aturan.

“Perubahan revisi Statuta UI ini mencerminkan sikap Pemerintah yang kurang serius dalam upaya mengembangkan mutu Pendidikan Tinggi,” jelas dja.

UI
Universitas Indonesia

Rangkap jabatan ini, lanjut Fahmy, berpotensi menjadikan seorang rektor tidak fokus untuk mencurahkan perhatian dan pemikirannya untuk kemajuan dan perkembangan mutu kampus.

Terlebih bila rangkap jabatan tersebut menuntut kerja dan tanggung jawab yang strategis. Fahmy melihat, Pemerintah tidak mendukung independensi dan kebebasan kampus.

“Pemberian jabatan rangkap seorang rektor dengan jabatan komisaris di BUMN misalnya, tentu akan membuat sang Rektor akan bersikap ‘melunak’ dan tidak enak hati untuk bersikap kritis kepada Pemerintah,” tegas Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat V ini.

Fahmy menduga, apa yang dilakukan Pemerintah patut dicurigai perubahan PP ini dalam rangka ‘mengendalikan’ kampus-kampus negeri untuk berdiri pada posisi mendukung semua kebijakan Pemerintah. Meskipun kebijakan tersebut melukai atau mencederai demokrasi dan tidak berpihak kepada rakyat.

“Kita khawatir, pada gilirannya Pemerintah akan melakukan ‘peng-kebirian’ kampus-kampus melalui tangan-tangan Rektor (yang diberikan jabatan menarik) agar tidak bersuara kritis terhadap segala kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Bila benar demikian, selamat tinggal demokrasi, selamat datang oligarki!,” pungkasnya. (Knu)

Baca Juga

PKS Nilai PP Statuta UI Jadi Preseden Buruk bagi Independensi Akademik

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA] : Jokowi Sebut Vaksinasi COVID Hanya Buat Peserta BPJS Kesehatan Aktif
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Jokowi Sebut Vaksinasi COVID Hanya Buat Peserta BPJS Kesehatan Aktif

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa vaksinasi Covid-19 diberikan gratis untuk semua rakyat Indonesia dan tidak ada kaitannya dengan keanggotaan BPJS Kesehatan.

Wagub DKI Sangkal Pernyataan Anak Buahnya Soal Truk Angkut Jenazah Pasien COVID-19
Indonesia
Wagub DKI Sangkal Pernyataan Anak Buahnya Soal Truk Angkut Jenazah Pasien COVID-19

Selain itu, masih ada pihak-pihak lain yang memilik ambulans

Syarief Hasan Sebut Moeldoko Tidak Punya Hak Pakai Atribut Demokrat
Indonesia
Syarief Hasan Sebut Moeldoko Tidak Punya Hak Pakai Atribut Demokrat

Moeldoko tidak punya hak dan legalitas memakai atribut partai berlambang mercy tersebut.

PLN Jadikan Limbah Batu Bara Untuk Bangun Rumah Warga
Indonesia
PLN Jadikan Limbah Batu Bara Untuk Bangun Rumah Warga

Dalam hitungan PLN, satu rumah tipe 72 membutuhkan sekitar 1.600 batako melalui pemanfaatan 11 ton FABA sebagai bahan baku pembuatan.

PNS Dilarang Ambil Cuti Tambahan Buat Lebaran
Indonesia
PNS Dilarang Ambil Cuti Tambahan Buat Lebaran

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 yang berisi penetapan cuti bersama pegawai aparatur sipil negara (ASN) untuk 2021 sebanyak dua hari.

Aset Tommy Soeharto Rp 600 Miliar Disita Satgas BLBI
Indonesia
Aset Tommy Soeharto Rp 600 Miliar Disita Satgas BLBI

Lahan 124 hektare itu adalah lahan PT Timor Putra Nasional, perusahaan milik Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto.

Warga Bantul Positif COVID-19 Bakal Diberikan Oksigen Gratis
Indonesia
Warga Bantul Positif COVID-19 Bakal Diberikan Oksigen Gratis

Pemberian oksigen gratis akan dilakukan usai pembangunan instalasi oksigen generator rampung.

Larangan Mudik, PT KAI Hanya Operasikan KA Prioritas
Indonesia
Larangan Mudik, PT KAI Hanya Operasikan KA Prioritas

Pengamanan stasiun selama Lebaran dilakukan dengan sangat ketat

Massa Buruh Tutup Jalan Depan Balai Kota DKI, Tuntut Anies Naikkan UMP
Indonesia
Massa Buruh Tutup Jalan Depan Balai Kota DKI, Tuntut Anies Naikkan UMP

Besaran upan minimun provinsi (UMP) yang hanya naik 1,09 persen sesuai ketentuan Kementerian Ketenagakerjaan mendapatkan penolakan dari massa buruh.

Ma'ruf Amin Tegaskan Pasar Muamalah di Depok Tak Sesuai Prinsip Syariah
Indonesia
Ma'ruf Amin Tegaskan Pasar Muamalah di Depok Tak Sesuai Prinsip Syariah

Sementara, di Indonesia telah memiliki regulasi dan lembaga keuangan berbasis syariah