PKS Sebut Pengajuan Hak Interpelasi Formula E Berbau Politis Ketua Fraksi PKS DPRD DKU Achmad Yani (dok Humas Fraksi PKS DKI Jakarta)

MerahPutih.com - Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta memastikan tidak akan mengikuti langkah Fraksi PDIP dan PSI menggulirkan hak interpelasi untuk Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terkait rencana gelaran Formula E.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Achmad Yani menilai, hak interpelasi yang diajukan PSI dan PDIP itu bukan jalan untuk menyelesaikan masalah Formula E. Sebab, tegasnya, rencana perhelatan Formula E telah dibahas pada komisi-komisi terkait dan sudah diberikan penjelasan dari Pemprov DKI.

Baca Juga

PDIP Yakin Ada Fraksi Lain Ikut Gulirkan Hak Interpelasi Formula E

"Untuk apa lagi kita meminta keterangan? berarti ini kelihatannya ada nilai politis di belakang itu," ucap Achmad Yani.

Menurutnya, saat ini bukan waktu yang tepat untuk menjalankan hak interpelasi bagi anggota Legislator Kebon Sirih. Yang perlu dilakukan DPRD sekarang adalah fokus memberikan pelayanan dan memperjuangkan nasib rakyat di tengah kondisi pandemi COVID-19.

"Dengan apa? Dengan pembangunan yang akan kita lakukan," lanjutnya.

Sebanyak 33 Anggota DPRD DKI resmi mengajukan hak interpelasi penyelanggaraan Formula E. (Foto: MP/Asropih)
Sebanyak 33 Anggota DPRD DKI resmi mengajukan hak interpelasi penyelanggaraan Formula E. (Foto: MP/Asropih)

Salah satu cara untuk berkontribusi dalam pembangunan Ibu Kota itu, tegas dia, Anggota Dewan harus segera membahas revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sebab sejauh ini sudah diparipurnakan tapi belum dibahas.

"Kemudian soal APBD perubahan. dan juga kita mempersiapkan RAPBD tahun 2022," tutur Anggota Komisi B DPRD DKI ini.

Diakuinya, Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta akan mengajak kolegnya di fraksi lain, termasuk pimpinan DPRD untuk segera menyelesaikan pembahasan regulasi itu. Sebab, tegasnya, nasib rakyat Jakarta ditentukan oleh regulasi yang saat ini masih digodok oleh dewan.

"Kalau ini tidak terjadi bagaimana nasib rakyat? kalau ini tidak berjalan maka berarti kita mengorbankan rakyat. Janganlah kita mengabaikan apa yang menjadi hak warga masyarakat," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga

Gedung DPRD DKI Dibanjiri Karangan Bunga Dukungan Hak Interpelasi Formula E

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Pertajam Bukti Keterlibatan Bank Panin dalam Kasus Suap Pajak
Indonesia
KPK Pertajam Bukti Keterlibatan Bank Panin dalam Kasus Suap Pajak

KPK menyatakan pihaknya tengah mempertajam bukti keterlibatan pihak lain dan koorporasi dalam kasus dugaan suap penurunan nilai pajak pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak Kemenkeu).

KPK Periksa Direktur Cipta Mitra Artha Terkait Kasus Bansos
Indonesia
KPK Periksa Direktur Cipta Mitra Artha Terkait Kasus Bansos

Vloro Maxi akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Matheus Joko Santoso, pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kementerian Sosial.

Penambahan Kasus Positif COVID-19 di Bawah 10 Ribu
Indonesia
Penambahan Kasus Positif COVID-19 di Bawah 10 Ribu

kasus terkonfirmasi positif COVID-19 menembus 3.989.060 orang.

Gempa Magnitudo 5.0 Guncang Gunung Kidul
Indonesia
Gempa Magnitudo 5.0 Guncang Gunung Kidul

Gempa bumi dengan magnitudo 5.0 mengguncang wilayah Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Rabu (20/1) dini hari.

KPK Cecar Adik Legislator PDIP Ihsan Yunus soal Pembagian Kuota Paket Bansos
Indonesia
KPK Cecar Adik Legislator PDIP Ihsan Yunus soal Pembagian Kuota Paket Bansos

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, dalam pemeriksaan itu, tim penyidik mencecar Rakyan mengenai pembagian jatah dan kuota untuk para vendor yang mendistribusikan bansos COVID-19.

Sukses Usung Bajo di Pilwalkot Solo, Ormas Tikus Pithi Bidik Kursi Pilgub Jateng
Indonesia
Sukses Usung Bajo di Pilwalkot Solo, Ormas Tikus Pithi Bidik Kursi Pilgub Jateng

Ketua Tikus Pithi Hanata Baris, Tuntas Subagyo mengatakan, kekalahan Bajo di Pilwalkot Solo tidak membuat Ormas Tikus Pithi kapok untuk kembali terjun ke dunia politik lewat jalur independen.

Polisi Belum Bisa Tentukan Penangguhan Penahanan Terhadap Ferdinand Hutahaean
Indonesia
Polisi Belum Bisa Tentukan Penangguhan Penahanan Terhadap Ferdinand Hutahaean

Ferdinand sudah berstatus tersangka atas kasus dugaan ujaran kebencian

Eks Penyidik KPK AKP Robin Bakal Bersaksi di Sidang Azis Syamsuddin
Indonesia
Eks Penyidik KPK AKP Robin Bakal Bersaksi di Sidang Azis Syamsuddin

"Rencana saksi-saksi pertama mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Stepanus Robin Pattuju, Pengacara Maskur Husain, dan Sebastian D Merawa," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (20/12).

Sorot PP Nomor 57/2021, Ketua DPD Minta Mendikbud Hindari Trial and Error
Indonesia
Sorot PP Nomor 57/2021, Ketua DPD Minta Mendikbud Hindari Trial and Error

Kontroversi Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), turut menyita perhatian Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti.

TNI-Polri Sepakat Bangun Belasan Posko PPKM Mikro di Zona Merah COVID-19
Indonesia
TNI-Polri Sepakat Bangun Belasan Posko PPKM Mikro di Zona Merah COVID-19

Menurut Argo, ada sejumlah hal yang dibahas dalam rapim TNI-Polri, di antaranya sinergitas TNI-Polri dalam menjaga keutuhan bangsa, penanganan COVID-19, PPKM Mikro, pembentukan kampung tangguh Nusantara, dan operasi-operasi penegakan hukum.