PKS Sebut Pengajuan Hak Interpelasi Formula E Berbau Politis

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 03 September 2021
PKS Sebut Pengajuan Hak Interpelasi Formula E Berbau Politis
Ketua Fraksi PKS DPRD DKU Achmad Yani (dok Humas Fraksi PKS DKI Jakarta)

MerahPutih.com - Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta memastikan tidak akan mengikuti langkah Fraksi PDIP dan PSI menggulirkan hak interpelasi untuk Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terkait rencana gelaran Formula E.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Achmad Yani menilai, hak interpelasi yang diajukan PSI dan PDIP itu bukan jalan untuk menyelesaikan masalah Formula E. Sebab, tegasnya, rencana perhelatan Formula E telah dibahas pada komisi-komisi terkait dan sudah diberikan penjelasan dari Pemprov DKI.

Baca Juga

PDIP Yakin Ada Fraksi Lain Ikut Gulirkan Hak Interpelasi Formula E

"Untuk apa lagi kita meminta keterangan? berarti ini kelihatannya ada nilai politis di belakang itu," ucap Achmad Yani.

Menurutnya, saat ini bukan waktu yang tepat untuk menjalankan hak interpelasi bagi anggota Legislator Kebon Sirih. Yang perlu dilakukan DPRD sekarang adalah fokus memberikan pelayanan dan memperjuangkan nasib rakyat di tengah kondisi pandemi COVID-19.

"Dengan apa? Dengan pembangunan yang akan kita lakukan," lanjutnya.

Sebanyak 33 Anggota DPRD DKI resmi mengajukan hak interpelasi penyelanggaraan Formula E. (Foto: MP/Asropih)
Sebanyak 33 Anggota DPRD DKI resmi mengajukan hak interpelasi penyelanggaraan Formula E. (Foto: MP/Asropih)

Salah satu cara untuk berkontribusi dalam pembangunan Ibu Kota itu, tegas dia, Anggota Dewan harus segera membahas revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sebab sejauh ini sudah diparipurnakan tapi belum dibahas.

"Kemudian soal APBD perubahan. dan juga kita mempersiapkan RAPBD tahun 2022," tutur Anggota Komisi B DPRD DKI ini.

Diakuinya, Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta akan mengajak kolegnya di fraksi lain, termasuk pimpinan DPRD untuk segera menyelesaikan pembahasan regulasi itu. Sebab, tegasnya, nasib rakyat Jakarta ditentukan oleh regulasi yang saat ini masih digodok oleh dewan.

"Kalau ini tidak terjadi bagaimana nasib rakyat? kalau ini tidak berjalan maka berarti kita mengorbankan rakyat. Janganlah kita mengabaikan apa yang menjadi hak warga masyarakat," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga

Gedung DPRD DKI Dibanjiri Karangan Bunga Dukungan Hak Interpelasi Formula E

#Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Bagikan