PKS Sebut New Normal Jadi 'Dalang' Kasus COVID-19 Cetak Rekor Ilustrasi Rapid Test COVID-19. Foto: Net

MerahPutih.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta menilai, peningkatan kasus pasien positif COVID-19 yang mencetak rekor tertinggi dalam dua hari terakhir ini. Hal itu disebabkan kebijakan pemerintah melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan new normal.

Menurut Sukamta, masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan saat pemerintah menerapkan new normal dan melonggarkan PSBB.

Baca Juga

Reisa Broto Asmoro Jadi Anggota Komunikasi Penanganan COVID-19, Begini Komentar Pengamat

"Kondisi ini saya kira tidak lepas dari wacana pelonggaran dan juga new normal yang sering disampaikan pemerintah. Sebagian masyarakat mempersepsikan pernyataan-pernyataan pemerintah dengan menganggap kondisi saat ini sudah normal dan bisa beraktivitas seperti biasa," kata Sukamta dalam keterangannya, Kamis (11/6).

Seharusnya, pemerintah memperketat PSBB dan memperbanyak tes COVID-19 massal untuk melacak virus. Kemudian, pemerintah bisa memperkuat layanan fasilitas kesehatan, dan banyak melakukan sosialisasi protokol kesehatan.

Seorang dokter menunjukkan alat tes swab virus Corona berupa Polymerase Chain Reaction diagnostic kit (PCR) di Laboratorium Rumah Sakit Pertamina Jaya, Cempaka Putih, Jakarta, Senin (6/4/2020). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj. (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)
Seorang dokter menunjukkan alat tes swab virus Corona berupa Polymerase Chain Reaction diagnostic kit (PCR) di Laboratorium Rumah Sakit Pertamina Jaya, Cempaka Putih, Jakarta, Senin (6/4/2020). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj. (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)

Jika pemerintah lebih khawatir soal ekonomi dibanding kesehatan dan nyawa masyarakat, harga yang akan dibayar tidak hanya jiwa tetapi kondisi ekonomi juga tidak akan membaik.

"Kami paham masyarakat butuh makan, sehingga perlu bekerja di luar rumah. Namun demikian, kondisi pemerintah yang kadang kebijakannya membingungkan jangan sampai menurunkan kewaspadaan dan disiplin protokol kesehatan karena virus corona masih ada di sekitar kita," papar dia.

Baca Juga

Penghapusan Batas 50 Persen Penumpang Berpotensi Tingkatkan Kasus COVID-19

Untuk diketahui, dalam dua hari belakangan ini peningkatan pasien positif COVID-19 mencetak rekor tertinggi. Data Selasa (9/6), penambahan pasien positif COVID-19 sebanyak 1.043 orang. Angka ini lebih tinggi dari rekor sebelumnya pada 6 Juni yang tercatat sebanyak 993 orang.

Data Rabu (10/6), rekor tertinggi kembali terpecahkan. Kala itu, penambahan pasien positif COVID-19 sebanyak 1.241 orang atau meningkat dari data sehari sebelumnya dengan 1.043. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dijaga Ribuan Aparat, Demo Hari Buruh Dilarang Longmarch
Indonesia
Dijaga Ribuan Aparat, Demo Hari Buruh Dilarang Longmarch

Karoops Polda Metro Jaya Kombes Marsudianto meminta anggota untuk tetap humanis dan melakukan langkah pencegahan jika ada potensi gangguan keamanan.

Jabar Antisipasi Lonjakan Limbah Medis Vaksin COVID-19
Indonesia
Jabar Antisipasi Lonjakan Limbah Medis Vaksin COVID-19

Program vaksinasi COVID-19 berpotensi besar meningkatkan produksi limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun).

Kubu Moeldoko Diyakini 'Bedol Desa' Gabung Partai Lain
Indonesia
Kubu Moeldoko Diyakini 'Bedol Desa' Gabung Partai Lain

Kubu Moeldoko dimungkinkan bergabung dengan partai politik lain, setelah Kemenkumham menolak Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang.

Risma Surati KPK hingga UI Minta Kawal Pengelolaan Bansos
Indonesia
Risma Surati KPK hingga UI Minta Kawal Pengelolaan Bansos

Tri Rismaharini mengaku telah berkirim surat kepada KPK, Kejaksaan Agung, dan Mabes Polri, serta Universitas Indonesia, meminta pengawalan pengelolaan bantuan sosial.

Datangi KPU, AHY Serahkan Bukti Jika Kubu Moeldoko Kader Pecatan Partai
Indonesia
Datangi KPU, AHY Serahkan Bukti Jika Kubu Moeldoko Kader Pecatan Partai

Menurut AHY, bukti-bukti otentik yang diserahkan ke Kemenkum HAM dan KPU itu bisa dipastikan keabsahannya dengan Sipol (Sistem Informasi Partai Politik).

KPK Buka Peluang Panggil Anies Baswedan Terkait Kasus Korupsi Lahan
Indonesia
KPK Buka Peluang Panggil Anies Baswedan Terkait Kasus Korupsi Lahan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memanggil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pembelian tanah di DKI Jakarta.

Puluhan Pelanggar Dibawa ke GOR Kemayoran, Diminta Nonton Film Bahaya Corona
Indonesia
Puluhan Pelanggar Dibawa ke GOR Kemayoran, Diminta Nonton Film Bahaya Corona

Mereka rata-rata tak menggunakan masker dan anak-anak kecil yang bermain di warnet di tengah jam sekolah.

Buntut Hajatan Rizieq Shihab, Camat dan Lurah Dapat Surat Panggilan Polisi
Indonesia
Buntut Hajatan Rizieq Shihab, Camat dan Lurah Dapat Surat Panggilan Polisi

Polisi bakal meminta klarifikasi kepada mereka guna mencari tahu apakah ada dugaan pidana

Anak Nurhadi Bungkam Usai Diperiksa KPK
Indonesia
Anak Nurhadi Bungkam Usai Diperiksa KPK

Rizqi diperiksa dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di MA yang menjerat sang ayah

Basarah: Semua Pemuka Agama Harus Dilindungi dan Diberi Kebebasan Sampaikan Dakwah
Indonesia