PKS Sebut Bamus Formula E Salahi Aturan DPRD Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Sebagian anggota dewan Kebon Sirih menyebut keputusan rapat hak interpelasi Formula E, Selasa (28/9) besok, membuat bingung.

Sebab, agenda Badan Musyawarah (Bamus) hari ini yang membahas soal rencana rapat Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2021, ujuk-ujuk menyinggung soal hak interpelasi.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Achmad Yani mengaku terkejut ketika pimpinan dewan Prasetyo Edi Marsudi memutuskan, rapat interpelasi Formula E Selasa besok berdasarkan rapat Bamus.

Baca Juga:

Besok DPRD DKI Gelar Rapat Paripurna Hak Interpelasi Formula E, Gerindra: Ngebet Banget

“Jadi ternyata di rapat Bamus itu, ada peserta Bamus mengusulkan jadwal paripurna interpelasi dan main diketok (disetujui) saja oleh ketua. Harusnya, kalau enggak ada (dijadwal), itu enggak bisa diputuskan,” ujar Yani saat dikonfirmasi awak media, Senin (27/9).

Ia pun menilai, jadwal agenda paripurna interpelasi Formula E yang rencananya digelar besok menyalahi aturan. Dalam rapat Bamus yang dibuat undangannya ketua itu, tidak ada agenda menentukan jadwal paripurna interpelasi.

"Berarti kalau memang muncul (soal interpelasi), itu berarti menyalahi tata tertib,” katanya.

 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) dan Chief Championship Officer Formula E Alberto Longo di Lapangan Monas, Jumat (20/9/2019). ANTARA/Livia Kristianti/aa. (Antara/Livia Kristianti)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) dan Chief Championship Officer Formula E Alberto Longo di Lapangan Monas, Jumat (20/9/2019). ANTARA/Livia Kristianti/aa. (Antara/Livia Kristianti)

Menurut Yani, usulan jadwal paripurna interpelasi harus dibuat ulang melalui rapat Bamus. Kata dia, setiap anggota Bamus bakal mendapat surat undangan dari Ketua DPRD DKI yang tentunya telah disepakati empat wakilnya.

“Jadi (sudah diputuskan bersama) secara kolektif kolegial (oleh pimpinan dewan),” imbuhnya.

Yani menyatakan, undangan paripurna interpelasi Formula E juga belum tentu diterbitkan. Setelah dirapatkan dalam Bamus, undangan rapat paripurna harus disetujui oleh tiga pimpinan DPRD DKI Jakarta.

“Selain disetujui ketua, minimal ada dua wakil ketua yang tanda tangan. Jadi, kalau dua wakil enggak tanda tangan ya enggak bisa digelar,” jelas Yani.

Baca Juga:

Besok, DPRD DKI Gelar Rapat Paripurna Hak Interpelasi Formula E

Seperti diketahui, Senin (27/9) pagi tadi sejumlah anggota DPRD DKI menggelar rapat Badan Busyawarah (Bamus) terkait Formula E. Dalam Bamus tersebut diputuskan Selasa (28/9) besok legislator Kebon Sirih melaksanakan rapat paripurna (rapur) tentang hak interpelasi Formula E kepada Gubernur Anies Baswedan.

Agenda rapur interpelasi Formula E ini direncanakan akan berlangsung pada pukul 10.00 WIB.

"28 (September) besok paripurna (hak interpelasi Formula E)," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi di Jakarta, Senin (26/9).

Berdasarkan Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib (Tatib) DPRD DKI Jakarta, hak interpelasi dapat digulirkan minimal diajukan oleh 15 orang dan dua fraksi.

Sementara pada interpelasi kali ini, tercatat ada 33 anggota dewan dari dua fraksi yang mengajukan hak itu. Sebanyak 33 anggota dewan itu berasal dari Fraksi PDIP. (Asp)

Baca Juga:

Pengajuan Hak Interpelasi Formula E Mandek, Fraksi PDIP Datangi Ketua DPRD DKI

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
LaNyalla Ingatkan Polemik Tukar Guling Aset Negara Ketika Ibu Kota Pindah
Indonesia
LaNyalla Ingatkan Polemik Tukar Guling Aset Negara Ketika Ibu Kota Pindah

DPD sempat dilibatkan dalam pembahasan UU IKN, namun beberapa catatan dari mereka tidak diakomodasi.

Legislator Tegaskan Perpanjangan Masa Jabatan Panglima TNI di Tangan Jokowi
Indonesia
Legislator Tegaskan Perpanjangan Masa Jabatan Panglima TNI di Tangan Jokowi

Revisi UU TNI tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021

Herry Wirawan Lolos Kebiri dan Vonis Mati, Kejati Jabar Banding
Indonesia
Herry Wirawan Lolos Kebiri dan Vonis Mati, Kejati Jabar Banding

Perbuatan Herry Wirawan merupakan kejahatan sangat serius dengan ada banyak korban.

Diduga Sebarkan Hoaks Megawati Sakit, Youtuber Ini Dilaporkan ke Polisi
Indonesia
Diduga Sebarkan Hoaks Megawati Sakit, Youtuber Ini Dilaporkan ke Polisi

DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melaporkan Youtuber berinisial HA di SPKT Polda Metro Jaya pada Rabu (15/9).

DPRD Jabar Soroti Insentif Nakes Telat dan PHK Massal
Indonesia
DPRD Jabar Soroti Insentif Nakes Telat dan PHK Massal

DPRD Jawa Barat menyoroti persoalan penyaluran insentif untuk tenaga kesehatan yang kerap terlambat.

Ucapan dan Serangan Giring Bakal Untungkan Anies
Indonesia
Ucapan dan Serangan Giring Bakal Untungkan Anies

Hal tersebut juga pernah dilakukan oleh mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) pada Joko Widodo (Jokowi). Dan akhirnya Jokowi dua periode jadi presiden.

TNI Tegaskan Kuasai Distrik Suru-Suru dari KKB
Indonesia
TNI Tegaskan Kuasai Distrik Suru-Suru dari KKB

Kondisi di kawasan itu sudah terkendali dan kini sudah ditempatkan 70 prajurit di Suru-suru termasuk prajurit tempur.

Akibat COVID-19, 250 Ribu Lebih Warga Menganggur Sampai Sekarang
Indonesia
Akibat COVID-19, 250 Ribu Lebih Warga Menganggur Sampai Sekarang

Sebanyak dua ratus ribu lebih warga Jakarta yang menganggur karena kena pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan akibat wabah corona per Februari 2021.

PPKM Diperpanjang, DPR Minta Kejelasan Jaminan dan Kompensasi bagi Rakyat
Indonesia
PPKM Diperpanjang, DPR Minta Kejelasan Jaminan dan Kompensasi bagi Rakyat

“Apa terobosan yang akan dilakukan serta mampukah pemerintah beri jaminan perubahan kondisi dari kebijakan perpanjangan PPKM tersebut,” ucap Johan

Disebut Incar Kuning, KPK: Anak Bela Orangtua Itu Biasa
Indonesia
Disebut Incar Kuning, KPK: Anak Bela Orangtua Itu Biasa

KPK mempersilakan sekaligus menghormati yang bersangkutan maupun keluarganya yang lain untuk membela sesuai koridor hukum sebagai hak tersangka.