PKS Sebut Bahas Amandemen UUD 1945 di Tengah Pandemi Dinilai tidak Etis Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Al Habsyi. Foto : Dok/Man/dpr.go.id

MerahPutih.com - Wacana membahas rencana Amandemen Konstitusi UUD 1945 tidaklah tepat. Sebab, kondisi saat ini rakyat sedang menghadapi duka dan kesusahan.

“Banyak rakyat yang ditinggal wafat sanak saudara, banyak juga yang sedang berjuang melawan COVID-19, belum lagi banyak sekali yang berjuang bertahan hidup ditengah himpitan ekonomi,” ujar Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Aboe Bakar Al-Habsyi, Kamis (19/8).

Baca Juga

Amandemen UUD Tergantung Putusan Pimpinan Partai Politik

Bila saat ini membahas amandemen UUD 1945, menurut Aboe Bakar seolah memperlihatkan ketidakpekaan dengan situasi saat ini. Terlebih ketika yang dibahas adalah penambahan masa jabatan Presiden.

“Pada situasi seperti saat ini, seharusnya semua elemen bangsa saat ini fokus dan berupaya untuk menangani pandemi,” jelas dia.

Bendahara Fraksi PKS ini melanjutkan, perlu diperhatikan layanan kesehatan untuk mengurangi risiko kematian akibat COVID-19, maupun upaya pemulihan ekonomi agar rakyat bisa makan dan bertahan hidup ditengah PPKM.

“Dari pada membahas amandemen UUD 1945, lebih urgen jika saat ini kita menyiapkan roadmap jangka panjang penanganan COVID-19," papar Aboe Bakar.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Aboe Bakar Al-Habsyi
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Aboe Bakar Al-Habsyi

Ia mengingatkan slogan Salus populi suprema lex esto, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi.

"Jadi tidak ada yang lebih penting dari pada keselamatan rakyat, ini harus kita pegang teguh,” tegasnya.

Sekjen DPP PKS ini mengatakan, road map jangka panjang Indonesia dalam menangani COVID-19 ini sangat diperlukan agar kebijakan dalam pandemi ini jelas peta jalannya.

"Jangan sampai rakyat melihat penanganan pandemi hanya berganti ganti nama saja tanpa orientasi yang jelas," tutupnya.

Isu amandemen Undang-undang 1945 kembali menjadi perbincangan hangat di publik setelah Ketua MPR Bambang Soesatyo menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor, Jumat (13/8) lalu.

Salah satu yang dikhawatirkan adalah nantinya bakal membahas soal penambahan masa jabatan Presiden.

Saat itu, pria yang karib disapa Bamsoet itu mengaku bahwa Presiden Jokowi setuju ihwal rencana MPR melakukan amandemen terbatas UUD 1945 terkait untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dan tidak melebar ke persoalan lain. (Knu)

Baca Juga

MPR Diminta Pertimbangkan Urgensi Melakukan Amandemen Terbatas UUD 1945

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PPKM Mikro Berlanjut, Peningkatan Kasus COVID-19 Harus Dikendalikan
Indonesia
PPKM Mikro Berlanjut, Peningkatan Kasus COVID-19 Harus Dikendalikan

Kasus terkonfirmasi tercatat naik 27,32 persen, kasus aktif meningkat 3,97 persen, kasus kematian naik 7,92 persen dan jumlah pasien dirawat di RS juga meningkat 24,5 persen.

Relaksasi PPKM di Bandung Bakal Diperluas
Indonesia
Relaksasi PPKM di Bandung Bakal Diperluas

"Minggu ini akan ada ratas (rapat terbatas) untuk evaluasi relaksasi yang sudah diberikan kepada pelaku ekonomi maupun sosial yang ada di Kota Bandung," kata Yana.

Kemenag Buka Penerimaan CPNS 10.819 Formasi, Berikut Syarat dan Ketentuannya
Indonesia
Kemenag Buka Penerimaan CPNS 10.819 Formasi, Berikut Syarat dan Ketentuannya

Kementerian Agama membuka rekrutmen CPNS dan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) untuk seleksi tahun 2021.

Polisi Buru Dua Pelaku Penembakan di Exit Tol Bintaro
Indonesia
Polisi Buru Dua Pelaku Penembakan di Exit Tol Bintaro

Peristiwa penembakan itu terjadi pada Jumat (27/11) sekitar pukul 19.00 WIB.

Penetapan PPKM Level 4 Jadi Peringatan untuk Masyarakat DIY
Indonesia
Penetapan PPKM Level 4 Jadi Peringatan untuk Masyarakat DIY

Pemerintah pusat telah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di seluruh kabupaten/kota Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Anies Tambah Waktu Makan di Warteg Jadi 30 Menit
Indonesia
Anies Tambah Waktu Makan di Warteg Jadi 30 Menit

Pemprov DKI Jakarta mengubah aturan baru dalam kebijakan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 yang berlaku mulai 16 hingga 23 Agustus 2021.

Tekan Angka Pengangguran, Pemerintah Dorong Usaha Rakyat Kelola SDA Dioptimalkan
Indonesia
Tekan Angka Pengangguran, Pemerintah Dorong Usaha Rakyat Kelola SDA Dioptimalkan

"Kita memiliki banyak sekali potensi yang bisa dikembangkan agar perekonomian dasar masyarakat dapat terus bergerak. Dengan konsep usaha rakyat bersama melalui koperasi," kata LaNyalla dalam keterangannya, Minggu (26/12).

Pengalihan Program Subsidi Rumah LFPP Jangan Bikin Bingung Pengembang
KPR
Pengalihan Program Subsidi Rumah LFPP Jangan Bikin Bingung Pengembang

Program FLPP yang merupakan KPR bersubsidi itu masih sangat diminati masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah, bahkan di masa pandemi seperti sekarang ini.

Semua Kontak Erat Pasien COVID-19 Wajib Karantina, Menkes: Supaya Tidak Menularkan
Indonesia
Semua Kontak Erat Pasien COVID-19 Wajib Karantina, Menkes: Supaya Tidak Menularkan

Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali

Formula E Jadi Bahan Kritikan PSI, Sahroni: Saya Enggak Peduli
Indonesia
Formula E Jadi Bahan Kritikan PSI, Sahroni: Saya Enggak Peduli

"Saya enggak peduli kalau kritikan itu ada niat politik, maksud politik atau apapun itu. Atau mungkin Giring punya sentimen khusus pada seseorang, saya tidak peduli," ucap Sahroni.