PKS Sebut Ada Invisible Hand di Balik Penolakan RUU Pemilu Sidang pengesahan RUU Pemilu pada sidang Paripurna DPR ke-32 masa persidangan V tahun sidang 2016-2017 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (21/7) dini hari. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyebut ada invisible hand yang bermain di balik sikap sejumlah partai politik yang "balik kanan" dan menolak revisi UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu.

Diketahui, sejumlah parpol menolak Revisi UU Pemilu seusai menggelar pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Negara beberapa waktu lalu.

"Ada invisible hand. Ketika Pak Jokowi menyatakan perubahan," kata anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera dalam sebuah diskusi, Kamis (11/2).

Baca Juga:

Perludem Sayangkan DPR Tak Lanjutkan Pembahasan RUU Pemilu

Meski demikian, Mardani menegaskan PKS akan tetap mendesak agar Revisi UU Pemilu terealisasi demi perbaikan demokrasi di tanah air.

Pasalnya, kata Mardani, secara fundamental demokrasi di Indonesia sedang "sakit".

Menurut dia, saat ini demokrasi di Indonesia hanya bersifat prosedural bukan substansial.

Pengunjung mengamati maket alur penggunaan hak suara pada pilkada di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Kediri, Jawa Timur, Rabu (20/9).  (ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani)
Ilustrasi - Pengunjung mengamati maket alur penggunaan hak suara pada pilkada di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Kediri, Jawa Timur, Rabu (20/9). (ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani)

"PKS tegas, lanjutkan Revisi UU Pemilu. Kita kawal untuk Indonesia yang lebih maju dan lebih sehat. Kita akan teriak selalu pembahasan RUU Pemilu dan pilkada," pungkas Mardani.

Baca Juga:

Gerindra Soroti Sikap PKS dan Demokrat Terkait RUU Pemilu

Diberitakan sebelumnya, Partai Gerindra merespons keberatan sejumlah partai di parlemen terkait dengan kesepakatan Komisi II DPR untuk tidak melanjutkan pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat dua partai di Senayan yang keberatan dengan keputusan Komisi II atas tidak dilanjutkanya pembahasan RUU Pemilu termasuk jadwal pilkada.

"Dulu juga kami beda pendapat dengan fraksi lain dan kalah, ya engga apa," kata anggota Komisi II DPR Fraksi Gerindra Elnino Mohi kepada wartawan, Kamis, (11/2). (Pon)

Baca Juga:

Maret, DPR Putuskan Pembahasan Revisi UU Pemilu

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penembakan Laskar FPI, Bareskrim Periksa Hasil Investigasi Komnas HAM
Indonesia
Penembakan Laskar FPI, Bareskrim Periksa Hasil Investigasi Komnas HAM

- Penyidik Bareskrim Polri rencananya akan menggelar rapat bersama untuk membahas hasil investigasi Komnas HAM terkait kasus kematian enam laskar Front Pembela Islam.

[HOAKS atau FAKTA]: Pengakuan Relawan Vaksin COVID-19 yang Jadi Plonga-plongo
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pengakuan Relawan Vaksin COVID-19 yang Jadi Plonga-plongo

Akun Kim Joong-Un Juga menambahkan narasi pada unggahannya tersebut yang berbunyi, sebagai berikut: “Waduh Menular…”

KPK Sebut Suap Masih Menjadi Modus Pelaku Usaha
Indonesia
KPK Sebut Suap Masih Menjadi Modus Pelaku Usaha

KPK menyebutkan perilaku suap masih menjadi modus utama pelaku usaha di Indonesia.

ICW Kritisi Pelantikan Perwira Tinggi Polri Jadi Pejabat KPK
Indonesia
ICW Kritisi Pelantikan Perwira Tinggi Polri Jadi Pejabat KPK

“Secara umum, problematika pelantikan pejabat struktural baru KPK dapat dipandang sebagai upaya dari pimpinan untuk semakin mengikis independensi kelembagaan,” kata Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana

Anies Teken Pergub Gage untuk Motor, Polisi: Belum Diterapkan
Indonesia
Anies Teken Pergub Gage untuk Motor, Polisi: Belum Diterapkan

"Belum diterapkan. Acuan kita pergub 88 tahun 2019," jelas Sambodo

Pemerintah Perketat PSBB Jawa & Bali, La Nyalla Minta Roda Ekonomi Harus Berputar
Indonesia
Pemerintah Perketat PSBB Jawa & Bali, La Nyalla Minta Roda Ekonomi Harus Berputar

Bagi bekas Ketua Umum PSSI itu, aspek kesehatan tetap menjadi prioritas utama, namun roda ekonomi masyarakat juga harus berputar.

Rahayu Saraswati: Balas Hoaks dengan Visi Misi dan Program
Indonesia
Rahayu Saraswati: Balas Hoaks dengan Visi Misi dan Program

Rahayu Saraswati mengaku geregetan, gemas dan prihatin kalau ada anak-anak muda yang apatis terhadap politik, padahal mereka berperan penting terhadap daerahnya.

Anies Persilakan Warga Takbiran di Masjid
Indonesia
Anies Persilakan Warga Takbiran di Masjid

"Dilakukan di masjid setempat dengan kapasitas 10 persen, maksimal," ungkapnya.

 Pemprov DKI Sanksi 15 Rumah Makan di Jakarta Langgar Aturan PSBB
Indonesia
Pemprov DKI Sanksi 15 Rumah Makan di Jakarta Langgar Aturan PSBB

Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin, menyampaikan penegakan sanksi terhadap pelanggar PSBB itu diharapkan agar para pemilik usaha dapat bekerja sama mematuhi PSBB

BNN Bongkar 33 Jaringan Narkoba Selama 2019
Indonesia
BNN Bongkar 33 Jaringan Narkoba Selama 2019

Kebanyakan melalui online, jasa pengiriman, tetapi masih ada jalur laut