PKS Sebut Ada Invisible Hand di Balik Penolakan RUU Pemilu Sidang pengesahan RUU Pemilu pada sidang Paripurna DPR ke-32 masa persidangan V tahun sidang 2016-2017 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (21/7) dini hari. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyebut ada invisible hand yang bermain di balik sikap sejumlah partai politik yang "balik kanan" dan menolak revisi UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu.

Diketahui, sejumlah parpol menolak Revisi UU Pemilu seusai menggelar pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Negara beberapa waktu lalu.

"Ada invisible hand. Ketika Pak Jokowi menyatakan perubahan," kata anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera dalam sebuah diskusi, Kamis (11/2).

Baca Juga:

Perludem Sayangkan DPR Tak Lanjutkan Pembahasan RUU Pemilu

Meski demikian, Mardani menegaskan PKS akan tetap mendesak agar Revisi UU Pemilu terealisasi demi perbaikan demokrasi di tanah air.

Pasalnya, kata Mardani, secara fundamental demokrasi di Indonesia sedang "sakit".

Menurut dia, saat ini demokrasi di Indonesia hanya bersifat prosedural bukan substansial.

Pengunjung mengamati maket alur penggunaan hak suara pada pilkada di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Kediri, Jawa Timur, Rabu (20/9).  (ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani)
Ilustrasi - Pengunjung mengamati maket alur penggunaan hak suara pada pilkada di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Kediri, Jawa Timur, Rabu (20/9). (ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani)

"PKS tegas, lanjutkan Revisi UU Pemilu. Kita kawal untuk Indonesia yang lebih maju dan lebih sehat. Kita akan teriak selalu pembahasan RUU Pemilu dan pilkada," pungkas Mardani.

Baca Juga:

Gerindra Soroti Sikap PKS dan Demokrat Terkait RUU Pemilu

Diberitakan sebelumnya, Partai Gerindra merespons keberatan sejumlah partai di parlemen terkait dengan kesepakatan Komisi II DPR untuk tidak melanjutkan pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat dua partai di Senayan yang keberatan dengan keputusan Komisi II atas tidak dilanjutkanya pembahasan RUU Pemilu termasuk jadwal pilkada.

"Dulu juga kami beda pendapat dengan fraksi lain dan kalah, ya engga apa," kata anggota Komisi II DPR Fraksi Gerindra Elnino Mohi kepada wartawan, Kamis, (11/2). (Pon)

Baca Juga:

Maret, DPR Putuskan Pembahasan Revisi UU Pemilu

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tetap di Rumah Disisa PPKM Darurat
Indonesia
Tetap di Rumah Disisa PPKM Darurat

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 925 tahun 2021 soal PPKM level empat pada 21-25 Juli 2021.

Penyuntik Vaksin Kosong di Pluit Mengaku Ikhlas Jadi Vaksinator
Indonesia
Penyuntik Vaksin Kosong di Pluit Mengaku Ikhlas Jadi Vaksinator

Yusri memastikan polisi akan memeriksa sejumlah saksi, termasuk saksi ahli

Penonton Tak Dibiarkan Berdiam Diri  Saat Upacara Penutupan PON Papua
Indonesia
Megawati Minta Bertemu Risma Bahas Kesenjangan Sosial
Indonesia
Megawati Minta Bertemu Risma Bahas Kesenjangan Sosial

Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa di Bulan Bung Karno, partai akan berkonsentrasi dalam konsolidasi menyeluruh.

Mau Ikut CAT CPNS,  Peserta Wajib Lakukan Tes Usap Antigen
Indonesia
Mau Ikut CAT CPNS, Peserta Wajib Lakukan Tes Usap Antigen

Ujian SKD (seleksi kompetensi dasar) dilaksanakan 25 Agustus hingga 4 Oktober 2021, dan tes SKB (seleksi kompetensi bidang) dilaksanakan 8 hingga 29 November 2021.

Pulihkan Ekonomi, Pemerintah Jaga Inflasi Tetap Rendah
Indonesia
Pulihkan Ekonomi, Pemerintah Jaga Inflasi Tetap Rendah

pemerintah dan BI menyepakati strategis untuk memperkuat pengendalian inflasi. Diantaranya, menjaga inflasi kelompok bahan pangan bergejolak (volatile food) dalam kisaran 3 persen – 5 persen persen.

Polres Metro Jaksel Pastikan Tidak Ada Alquran Dibakar
Indonesia
Polres Metro Jaksel Pastikan Tidak Ada Alquran Dibakar

Polres Metro Jakarta Selatan memastikan tidak ada Alquran dibakar dalam kasus penistaan agama yang akhir-akhir ini ramai di media sosial.

Dituding Ingin Kudeta Partai Demokrat, Moeldoko: Kenapa Mas AHY Takut
Indonesia
Dituding Ingin Kudeta Partai Demokrat, Moeldoko: Kenapa Mas AHY Takut

"Mas AHY, apalagi kemarin dipilih secara aklamasi. Kenapa mesti takut dia," katanya

Bupati Nganjuk Diduga Terima Setoran Hingga Rp50 Juta dari Kepala Desa
Indonesia
Bupati Nganjuk Diduga Terima Setoran Hingga Rp50 Juta dari Kepala Desa

Bupati Nganjuk dan enam tersangka lainnya dipindahkan ke Bareskrim menggunakan jalur darat

Hari Pertama Ganjil Genap di Jakarta, Polisi: Masih Banyak Pelanggaran
Indonesia
Hari Pertama Ganjil Genap di Jakarta, Polisi: Masih Banyak Pelanggaran

"Masih banyak kendaraan berpelat ganjil yang mencoba melintas, padahal hari ini kan tanggal 26 adalah genap," ujar Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo, di Jakarta, Kamis (26/8).