PKS Sarankan Pemerintah Tunjuk Distributor Terverifikasi Salurkan Minyak Goreng Curah Minyak goreng curah. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Penggunaan aplikasi PeduliLindungi dianggap tidak tepat menjadi syarat pembelian minyak goreng curah seharga Rp 14 ribu per liter.

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Amin Ak menyatakan,

masyarakat kelompok sasaran, harusnya cukup menunjukkan KTP atau nomor induk kependudukan (NIK) saja.

Baca Juga:

Warga Tangerang Selatan Keluhkan Kebijakan Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi

Menurut Amin, penggunaan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat pembelian akan menyulitkan karena penerima subsidi merupakan kelompok masyarakat bawah dan pelaku usaha mikro yang belum tentu memiliki aplikasi tersebut.

“Jangankan menggunakan aplikasi PeduliLindungi, sebagian dari mereka bahkan tidak memiliki smartphone,” ujar Amin kepada wartawan, Selasa (27/6).

Selain itu penggunaan aplikasi tersebut terkesan mengaitkan syarat penerima subsidi dengan kewajiban vaksinasi. Padahal, lanjut Amin, semua kelompok masyarakat menengah bawah dan pelaku usaha mikro berhak menikmati subsidi minyak goreng curah, tanpa kecuali.

“Kalau menunjukkan KTP atau NIK saya setuju, agar distribusi tepat sasaran dan penyalurannya tidak diselewengkan,” kata Amin.

Penggunaan NIK sebagai database penerima subsidi dengan menunjukkan KTP saat pembelian, itu sudah tepat.

Hal itu belajar dari penyelewengan distribusi minyak goreng bersubsidi sebelum ini. Maka, akan lebih baik apabila distribusi dilakukan secara tertutup.

Baca Juga:

Anggota DPR Sebut Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi Bikin Ribet

"Jadi tidak langsung ke pasar tapi kepada distributor yang sudah ditunjuk dan terverifikasi, yang akan menyalurkan ke masyarakat menengah ke bawah,” ungkap politikus PKS ini.

Sehingga, imbuh Amin, bisa dilakukan deteksi dini jika terjadi penyelewengan distribusi ke pihak yang tidak berhak.

“Namun demikian, saya meminta pemerintah untuk melakukan pemutakhiran data agar database-nya akurat,” imbuh dia.

Selain itu, tambah Amin, pemerintah juga harus memberikan waktu bagi kelompok sasaran penerima subsidi yang belum terdata untuk mendaftar secara mudah.

Ia juga menilai, pemerintah juga harus memberikan kesempatan yang adil bagi kelompok pedagang tradisional, koperasi, dan asosiasi pedagang yang selama ini berkecimpung di usaha ini.

"Dan tidak memunculkan monopoli distribusi maupun kolusi dan nepotisme pada rantai distribusi minyak goreng bersubsidi ini,” tutup Amin. (Knu)

Baca Juga:

Pedagang Minyak Goreng Curah Belum Dapat Sosialisasi Penggunaan PeduliLindungi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Awal April, Penambahan Kasus Harian COVID-19 Jauh di Bawah Angka Kesembuhan
Indonesia
Awal April, Penambahan Kasus Harian COVID-19 Jauh di Bawah Angka Kesembuhan

Dengan penambahan kasus hari ini, maka total kasus konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia telah mencapai 6.015.748.

Jumlah Daerah Terapkan PPKM Level 3 Turun Signifikan
Indonesia
Jumlah Daerah Terapkan PPKM Level 3 Turun Signifikan

Jumlah daerah yang berada di level 3 mengalami penurunan yang sangat signifikan dari 320 daerah menjadi 200 daerah.

Cak Imin Klaim Jadi Penentu Prabowo Menang di Pilpres 2024
Indonesia
Cak Imin Klaim Jadi Penentu Prabowo Menang di Pilpres 2024

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin angkat bicara merespons pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Desmond J Mahesa soal calon wakil presiden Prabowo Subianto.

PPKM Level 3 Nataru, Polri Dirikan Posko di Seluruh Pintu Tol
Indonesia
PPKM Level 3 Nataru, Polri Dirikan Posko di Seluruh Pintu Tol

Para pengendara yang tidak dapat menunjukkan surat kelengkapan seperti ijin dari lingkungan, surat vaksin dan swab antigen, akan diminta melakukan tes cepat COVID-19.

Jebol Senin, Penambalan Tanggul Laut Pelabuhan Semarang Belum Tuntas
Indonesia
Jebol Senin, Penambalan Tanggul Laut Pelabuhan Semarang Belum Tuntas

Teknis pembuatan tanggul darurat ini dilakukan melalui koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai

Investasi Jateng Tembus Rp 39,19 Triliun per Semester I/2022
Indonesia
Investasi Jateng Tembus Rp 39,19 Triliun per Semester I/2022

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng, Ratna Kawuri mengatakan dari capaian investasi semester 1 2022 di Jateng ini, telah menyerap tenaga kerja sebanyak 116.067 orang dengan jumlah proyek mencapai 8.298 unit. Untuk total nilai investasi tersebut didasarkan dua data.

Seleksi Terbuka Jabatan Dirjen Imigrasi
Indonesia
Seleksi Terbuka Jabatan Dirjen Imigrasi

Seleksi ini dapat diikuti oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil pusat maupun daerah, prajurit TNI, serta anggota Polri.

Anies Masuk PP, Ketua Umum: Seluruh Anggota Wajib Pilih Beliau di 2024
Indonesia
Anies Masuk PP, Ketua Umum: Seluruh Anggota Wajib Pilih Beliau di 2024

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi diangkat menjadi anggota organisasi masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila (PP).

[HOAKS atau FAKTA]: Penemu Vaksin BioNTech Menolak Divaksin karena Alasan Keamanan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Penemu Vaksin BioNTech Menolak Divaksin karena Alasan Keamanan

Akun Twitter dengan nama pengguna “AnonCitizenUK” mengunggah sebuah video wawancara CEO BioNTech, Ugur Sahin.

Baru 3,5 Persen Warga Divaksin Booster
Indonesia
Baru 3,5 Persen Warga Divaksin Booster

Airlangga terus mendorong vaksinasi di berbagai daerah agar masyarakat lebih siap dalam menghadapi Omicron termasuk dosis ketiga.