PKS Pertanyakan Nasib Vaksin COVID-19 Jika Hasil Uji Klinis Tidak Memadai Petugas memindahkan kontainer berisi vaksin COVID-19 setibanya di Kantor Pusat Bio Farma, Bandung, Jawa Barat. ANTARA FOTO/HO/Setpres-Muchlis Jr/wpa/hp./pri

MerahPutih.com - Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 Sinovac yang sudah tiba di tanah air belum mendapatkan izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher mempertanyakan nasib vaksin tersebut jika tingkat efikasinya tidak memadai.

Baca Juga

KPK Telusuri Vendor Bansos COVID-19

"Bagaimana nasib vaksin yang sudah tiba tersebut, jika ternyata hasil uji klinisnya tidak memadai?," kata Netty dalam keterangannya, Selasa (15/12).

Dalam pengadaan vaksin, kata Netty, pemerintah harus memastikan keamanan, efektivitas, kebermanfaatan, dan status kehalalannya.

"Setiap vaksin memiliki manfaat sekaligus risiko yang harus diantisipasi sebelum diberikan kepada masyarakat. Untuk itu, pemerintah harus konsisten dan patuh terhadap rekomendasi ilmiah sesuai evidence base practices," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, uji klinis tahap ketiga Sinovac masih berlangsung di Kota Bandung. Adapun hasil lengkap uji klinis tersebut baru tersedia akhir Desember atau awal Januari.

Petugas memindahkan vaksin COVID-19 setibanya di Kantor Pusat Bio Farma, Bandung, Jawa Barat, Senin (7/12/2020). (ANTARA FOTO/MUKHLIS JR)
Petugas memindahkan vaksin COVID-19 setibanya di Kantor Pusat Bio Farma, Bandung, Jawa Barat, Senin (7/12/2020). (ANTARA FOTO/MUKHLIS JR)

Untuk itu, Netty meminta pemerintah menunggu Emergency Use Authorization (EUA) dari BPOM, lolos sertifikat halal MUI serta terbukti efektif melawan COVID-19.

Menurut Netty, hingga saat ini pengujian oleh LPOM MUI masih mandek karena pihak produsen belum memenuhi semua persyaratan dokumen yang diminta. Dia menyayangkan ketergesaan pemerintah mendatangkan vaksin sementara uji klinis belum selesai.

"Kenapa pemerintah terburu-buru mendatangkan vaksin jadi? Ada apa? Siapa yang berani menjamin selama proses menunggu data, vaksin tidak akan rusak? Bukankah proses penyimpanannya juga membutuhkan biaya?," tutup dia. (Pon)

Baca Juga

Sri Mulyani: Jika Ingin Ekonomi Pulih, Jangan Remehkan COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Di Jakpus, Lima Gerai McDonald's Ditutup Gegara Kerumunan 'BTS Meal'
Indonesia
Di Jakpus, Lima Gerai McDonald's Ditutup Gegara Kerumunan 'BTS Meal'

Penyegelan 1x24 jam dan setelah itu apabila melanggar mereka akan dikenakan sanksi denda Rp 50 juta

Pembubaran FPI Dinilai Bentuk Pemberangusan Demokrasi
Indonesia
Pembubaran FPI Dinilai Bentuk Pemberangusan Demokrasi

Pembubaran Front Pembela Islam menuai polemik. Banyak yang mendukung, namun tak sedikit juga menolaknya.

Ini Kerusakan Sementara Akibat Gempa 6,2 yang Guncang Majene Sulbar
Indonesia
Ini Kerusakan Sementara Akibat Gempa 6,2 yang Guncang Majene Sulbar

Gempa memicu tanah longsor di tiga titik di sepanjang poros jalan Majene-Mamuju sehingga menyebabkan akses terputus.

Aksi Brutal KKB Papua, Tembak Mati Lagi Seorang Guru
Indonesia
Aksi Brutal KKB Papua, Tembak Mati Lagi Seorang Guru

Mereka menembak mati seorang guru SMPN 1 Julukoma yang merupakan pendatang dari Toraja di rumahnya sendiri.

Ajak Warga Ikut Vaksinasi, Wagub DKI: Jangan Percaya Hoaks
Indonesia
Ajak Warga Ikut Vaksinasi, Wagub DKI: Jangan Percaya Hoaks

"Jangan percaya berita hoaks. Sesuai dengan arahan Presiden, tadi sudah saya sampaikan, alhamdulillah Jakarta sudah mencapai 5,3 juta, sehingga target Insya Allah bisa dicapai," ucap Riza

Anies Sebut Kondisi IGD di RS COVID-19 DKI tak Lagi Membludak
Indonesia
Anies Sebut Kondisi IGD di RS COVID-19 DKI tak Lagi Membludak

Sekarang ini, kata Anies, pasien sudah bisa langsung masuk ke IGD.

Wakil Ketua DPR Minta Komjen Listyo Perbaiki Pola Komunikasi Polri
Indonesia
Wakil Ketua DPR Minta Komjen Listyo Perbaiki Pola Komunikasi Polri

Komjen Listyo Sigit Prabowo dipastikan bakal segera menduduki kursi Kapolri.

Mabes Polri Usut Dugaan Keterlibatan Munarman di Jaringan Teroris Makassar
Indonesia
Mabes Polri Usut Dugaan Keterlibatan Munarman di Jaringan Teroris Makassar

Densus 88 segera menyampaikan perkembangan dari hasil penyidikan itu

KPK: RUU Perampasan Aset Berikan Efek Jera bagi Koruptor
Indonesia
KPK: RUU Perampasan Aset Berikan Efek Jera bagi Koruptor

KPK menyambut baik langkah PPATK meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mendorong ditetapkannya RUU Perampasan Aset Tindak Pidana sebagai RUU prioritas.

[Hoaks atau Fakta]: Ketum PBNU Anak Aktivis PKI
Lainnya
[Hoaks atau Fakta]: Ketum PBNU Anak Aktivis PKI

Ayahhanda Kyai Aqil mewarisi darah ulama, dari pesantren Gedongan, Cirebon. la merupakan putra dari Kyai Siradj, yang masih keturunan dari Kyai Muhammad Said Gedongan, Cirebon.