Merahputih.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai bahwa kebijakan impor beras di situasi masih pandemi adalah persoalan yang serius.
Hal ini mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih difokuskan untuk penanggulangan pandemi COVID-19.
Baca Juga:
Kebijakan Impor Beras Berdampak Buruk Pada Produktivitas Pangan Indonesia
“Dengan APBN yang kian berat di masa pandemi, bagaimana menyediakan dana untuk impor? Jika bukan hal utama, untuk apa dilakukan,” kata Mardani kepada wartawan, Jumat (26/3).
Ia menangkap banyak keluhan publik tentang wacana kebijakan pemerintah tersebut. Mayoritas, mereka menolak kebijakan impor beras itu.
“Rencana impor beras yang akan pemerintah lakukan kian mendapat penolakan, terakhir dari beberapa kepala daerah,” ucapnya.
Ia berharap Presiden Joko Widodo bisa mengambil sikap tegas terkait dengan wacana impor berat 1 juta ton ini.
Apalagi wacana tersebut sudah berkembang luas dan disebut-sebut merupakan ide dari Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi.
“Pak Jokowi juga kerap mengungkapkan, Jangan buat kegaduhan baru. Impor beras adalah bagian noice tanpa voice yang berarti jika melihat kondisi saat ini,” ujarnya.
Kondisi ini terjadi lantaran jumlah produksi beras yang semakin melimpah karena memasuki musim panen raya. Jika impor ini tetap dilakukan di situasi tersebut, Mardani menyebut bahwa pemerintah telah melukai hati rakyatnya sendiri.
“Di tengah produksi melimpah dan kualitas gabah atau beras yang menurun, rencana impor mengkhianati usaha petani yang menunggu momentum panen raya,” pungkasnya.
Baca Juga:
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perdagangan kompak menginisiasi impor beras sebanyak 1 juta ton pada tahun ini.
Sebaliknya, Kementerian Pertanian dan Perum Bulog menyatakan stok dan pasokan beras dalam negeri berlimpah sehingga tak perlu impor. (Knu)
