PKS Pertanyakan Dana untuk Impor Beras di Tengah Pandemi Ilustrasi - Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Ketapang II, Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (22/3/2021). ANTARA FOTO/Budi Candra Setya/rwa. (ANTARA FOTO/BUDI CANDRA SETYA)

Merahputih.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai bahwa kebijakan impor beras di situasi masih pandemi adalah persoalan yang serius.

Hal ini mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih difokuskan untuk penanggulangan pandemi COVID-19.

Baca Juga:

Kebijakan Impor Beras Berdampak Buruk Pada Produktivitas Pangan Indonesia

“Dengan APBN yang kian berat di masa pandemi, bagaimana menyediakan dana untuk impor? Jika bukan hal utama, untuk apa dilakukan,” kata Mardani kepada wartawan, Jumat (26/3).

Ia menangkap banyak keluhan publik tentang wacana kebijakan pemerintah tersebut. Mayoritas, mereka menolak kebijakan impor beras itu.

“Rencana impor beras yang akan pemerintah lakukan kian mendapat penolakan, terakhir dari beberapa kepala daerah,” ucapnya.

Ia berharap Presiden Joko Widodo bisa mengambil sikap tegas terkait dengan wacana impor berat 1 juta ton ini.

Ilustrasi- Beras Impor (FOTO ANTARA/Zabur Karuru)
Ilustrasi- Beras Impor (FOTO ANTARA/Zabur Karuru)

Apalagi wacana tersebut sudah berkembang luas dan disebut-sebut merupakan ide dari Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi.

“Pak Jokowi juga kerap mengungkapkan, Jangan buat kegaduhan baru. Impor beras adalah bagian noice tanpa voice yang berarti jika melihat kondisi saat ini,” ujarnya.

Kondisi ini terjadi lantaran jumlah produksi beras yang semakin melimpah karena memasuki musim panen raya. Jika impor ini tetap dilakukan di situasi tersebut, Mardani menyebut bahwa pemerintah telah melukai hati rakyatnya sendiri.

“Di tengah produksi melimpah dan kualitas gabah atau beras yang menurun, rencana impor mengkhianati usaha petani yang menunggu momentum panen raya,” pungkasnya.

Baca Juga:

Faisal Basri Beberkan 3 Alasan Impor Beras Layak Ditolak

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perdagangan kompak menginisiasi impor beras sebanyak 1 juta ton pada tahun ini.

Sebaliknya, Kementerian Pertanian dan Perum Bulog menyatakan stok dan pasokan beras dalam negeri berlimpah sehingga tak perlu impor. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Koalisi Jokowi Makin Gemuk, PKS: Absolute Power Corrupts Absolutely
Indonesia
Koalisi Jokowi Makin Gemuk, PKS: Absolute Power Corrupts Absolutely

Hal ini disampaikan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyikapi langkah Partai Amanat Nasional (PAN) yang resmi bergabung ke koalisi pemerintah.

COVID-19 tak Kunjung Selesai, Gibran Ajukan Biaya Tidak Terduga Rp 110 Miliar ke DPRD
Indonesia
COVID-19 tak Kunjung Selesai, Gibran Ajukan Biaya Tidak Terduga Rp 110 Miliar ke DPRD

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka mengajukan belanja tidak terduga (BTT) senilai Rp 110 miliar ke DPRD Solo, Jawa Tengah. Dana tersebut diperuntukan bagi penanganan COVID-19 serta belanja lainnya terkait kebencanaan.

Penyandang Disabiltas Kesulitan Dapat Vaksin karena Terkendala NIK
Indonesia
Penyandang Disabiltas Kesulitan Dapat Vaksin karena Terkendala NIK

Dari 30 juta penyandang disabilitas di Indonesia, ternyata masih banyak di antara mereka yang tidak memiliki Nomor Induk Penduduk (NIK). Akibatnya, mereka tidak bisa berkesempatan untuk mendapatkan vaksin COVID-19.

Pemkot Bandung Gelar Upacara HUT ke-76 RI dengan Prokes Ketat
Indonesia
Pemkot Bandung Gelar Upacara HUT ke-76 RI dengan Prokes Ketat

Upacara peringatan akan digelar dengan menerapkan protokol kesehatan (Prokes) secara ketat.

BPK Temukan Pemprov DKI Masih Bayarkan Gaji dan Tunjangan Pegawai yang Telah Wafat
Indonesia
BPK Temukan Pemprov DKI Masih Bayarkan Gaji dan Tunjangan Pegawai yang Telah Wafat

Gaji yang diberikan kepada pegawai yang telah pensiun tersebut seluruhnya mencapai Rp 154,9 juta

Sejumlah Kriteria yang Wajib Dipenuhi Calon Komisioner KPU-Bawaslu
Indonesia
Sejumlah Kriteria yang Wajib Dipenuhi Calon Komisioner KPU-Bawaslu

Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia menyebut, ada lima kriteria standar yang dipegang Komisi II dalam menjalankan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU dan Bawaslu.

Hasil Uji Penyelaman Kapal Selam KRI Cakra-401
Indonesia
Hasil Uji Penyelaman Kapal Selam KRI Cakra-401

Kapal Selam KRI Cakra-401 telah merampungkan uji penyelaman, yang dilakukan sejak 11 September 2021 di Perairan Utara Situbondo untuk melaksanakan Sea Acceptance Test (SAT) sebagai rangkaian dari overhaul.

MUI Soroti Ketimpangan dan Hanya 1,32 Persen UMKM Dilayani Perbankan
Indonesia
MUI Soroti Ketimpangan dan Hanya 1,32 Persen UMKM Dilayani Perbankan

Jika kondisi itu terjadi maka akan menimbulkan kesenjangan sosial. Maka dari itu, MUI mengusulkan agar pemerintah memiliki langkah afirmatif bagi masyarakat golongan menengah ke bawah.

Pusako Ingatkan Jokowi Punya Wewenang Melantik 57 Pegawai KPK Jadi PNS
Indonesia
Pusako Ingatkan Jokowi Punya Wewenang Melantik 57 Pegawai KPK Jadi PNS

"Jangan semuanya diserahkan ke presiden, Itu kewenangan pejabat pembina," kata Jokowi dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi di Istana Kepresidenan, Rabu (15/9).

Korban Pinjol Banyak DM ke Instagram, Gibran: Saya Sudah Sebar Call Center Polisi
Indonesia
Korban Pinjol Banyak DM ke Instagram, Gibran: Saya Sudah Sebar Call Center Polisi

Pemerintah Kota Solo, Jawa Tengah menerima banyak aduan terkait maraknya pinjaman online ilegal.