PKS: Pandemi Tidak Dikelola dengan Baik Penyebab Perkantoran Jadi Klaster Baru COVID-19 Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Netty Prasetiyani Aher. Foto: pks.id

MerahPutih.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mengaku tak terkejut dengan munculnya klaster perkantoran lantaran meningkatnya kasus COVID-19.

“Pandemi ini kurang dikelola dengan baik sejak awal. Dimulai dari keterlambatan memitigasi, penerapan PSBB yang tidak efektif, dan manajemen komunikasi yang buruk membuat penurunan kurva pandemi menjadi sulit,” ujarnya usai mengunjungi Desa Bakung Kidul, Jamblang, Kabupaten Cirebon, Kamis, (30/7).

Baca Juga

Daerah Tujuan dan Asal Mudik Jadi Penyumbang COVID-19 Terbanyak

Menurut Netty, pembukaan sejumlah perkantoran, perusahaan, dan sekolah pasca wacana new normal seharusnya diikuti dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

“Sarana dan prasarana yang mendukung pemberlakuan kebiasaan baru, seperti masker, hand sanitizer serta media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) harus tersedia dan mudah didapatkan oleh masyarakat.

Selain itu, Pemerintah dan perusahaan hendaknya membantu atau memberikan subsidi pembiayaan bahkan menggratiskan rapid test bagi para pekerja yang tidak mampu,” katanya.

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Netty Prasetiyani Aher

Ketua Tim COVID-19 FPKS DPR RI ini mengingatkan agar munculnya klaster perkantoran ini ditanggapi serius.

“Karyawan yang berhubungan dengan pasien positif harus benar-benar di-tracing dan dipastikan aktivitasnya agar tidak terjadi transmisi ke orang lain,” ujarnya

Lebih lanjut Netty meminta pemerintah mengantisipasi new wave dengan melakukan tiga hal. Pertama, pasien PDP, ODP dan pasien positif COVID-19 yang sembuh harus didata melalui telusur kontak.

Baca Juga

Klaster Kantor Melonjak, Anak Buah Anies Tegaskan Tes COVID-19 Dibebankan di Perusahaan

Kedua, lanjut dia, para PDP, ODP dan pasien yang sembuh harus terus dipantau dan meminta agar puskesmas dan dinas kesehatan melakukan koordinasi, serta melibatkan perangkat RW dan RT di lingkungan tempat tinggal.

"Ketiga, setiap pihak harus saling mengingatkan untuk menjaga pola hidup sehat dan bersih baik dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan tidak berkerumun,” demikian Netty Aher. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Denda Pelanggar Protokol Kesehatan Capai Rp3,5 Miliar
Indonesia
Denda Pelanggar Protokol Kesehatan Capai Rp3,5 Miliar

Kepolisian memberlakukan operasi yustisi 2020 untuk menekan pelanggaran protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

Kejagung Blokir Aset Tanah dan Bangunan Eks Dirut PT Asabri Adam Damiri
Indonesia
Kejagung Blokir Aset Tanah dan Bangunan Eks Dirut PT Asabri Adam Damiri

Kejaksaan Agung (Kejagung) memblokir aset berupa tanah dan bangunan milik mantan Direktur Utama PT Asabri (Persero) Adam Rahmat Damiri.

Selain Bansos Jabodetabek, KPK Dalami Dugaan Korupsi Bansos Difabel dan Lain-Lain
Indonesia
Selain Bansos Jabodetabek, KPK Dalami Dugaan Korupsi Bansos Difabel dan Lain-Lain

Karyoto menegaskan, tak tertutup kemungkinan KPK akan membuka penyelidikan baru untuk mendalami berbagai informasi mengenai program-program bansos lainnya.

Ketua MPR Ingatkan Pemprov DKI tak Kendor Lakukan PSBB Transisi
Indonesia
Ketua MPR Ingatkan Pemprov DKI tak Kendor Lakukan PSBB Transisi

Menurut Bamsoet, pemerintah sebaiknya memperketat penerapan protokol kesehatan.

Kampung Jokowi Zona Hitam COVID-19, Ganjar: Mungkin Itu Bajumu
Indonesia
Kampung Jokowi Zona Hitam COVID-19, Ganjar: Mungkin Itu Bajumu

Ganjar juga mempertanyakan dasar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Solo dalam penetapan zona hitam.

Erick Thohir: Inpres Pelibatan TNI-Polri Bukan untuk Takuti Masyarakat
Indonesia
Erick Thohir: Inpres Pelibatan TNI-Polri Bukan untuk Takuti Masyarakat

Keluarnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tak berarti pemerintah menakut-nakuti masyarakat.

PKS Tegas Minta Pembahasan RUU HIP Dibatalkan, Syaratnya....
Indonesia
PKS Tegas Minta Pembahasan RUU HIP Dibatalkan, Syaratnya....

Penekanan kembali pada trisila dan ekasila bisa mengacaukan konstruksi pemahaman Pancasila

Wagub DKI Tegaskan Trotoar Tak Boleh Dipakai Main Skateboard
Indonesia
Wagub DKI Tegaskan Trotoar Tak Boleh Dipakai Main Skateboard

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan, olahraga skateboard tidak boleh dimainkan di atas trotoar.

Kemenangan Telak Anak dan Mantu Jokowi
Indonesia
Kemenangan Telak Anak dan Mantu Jokowi

Bobby dan Gibran yang merupakan keluarga Presiden Joko Widodo dinilai kredibel dan sosok muda yang membawa perubahan ke arah lebih baik.

Anies Harusnya Dorong Masyarakat di Rumah, PSI: Apa Urgensi Pembukaan CFD?
Indonesia
Anies Harusnya Dorong Masyarakat di Rumah, PSI: Apa Urgensi Pembukaan CFD?

Pemprov DKI harus mendorong masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan sebagai tatanan baru di fase transisi