PKS Nyatakan Belum Terikat Koalisi dengan NasDem Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Al Habsyi. (ANTARA/HO-PKS)

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih terbuka koalisi dengan semua partai untuk menatap Pilpres 2024.

PKS menyatakan, hingga saat ini belum terikat koalisi Pilpres 2024 dengan partai mana pun, termasuk NasDem.

"Kita (PKS dan NasDem) akan bicarakan secara bertahap perlahan, waktu kita masih panjang, semoga obrolan dalam taaruf kita makin kuat, tetapi belum ada yang terikat," kata Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al-Habsy, Kamis (7/7).

Baca Juga:

Presiden PKS Ungkap 3 Alasan Ajukan Uji Materi PT 20 Persen ke MK

Aboe mengaku, PKS dan NasDem sedang membuat tim kecil untuk mempersiapkan koalisi Pilpres 2024. Namun, tim kecil tersebut tidak mengikat PKS termasuk harus memutuskan capres-cawapres yang akan diusung koalisi.

"Iya dong harus kita buat tim-tim kecil. Itu penting supaya kita bisa berbicara lebih jauh apa pun, tetapi belum ada yang mengikat," ujarnya.

Bahkan, kata dia, PKS masih membuka kemungkinan berkoalisi dengan partai-partai yang tergabung di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) atau Koalisi Semut Merah bersama PKB.

Baca Juga:

Besok, PKS Daftar Judicial Review Presidential Threshold 20 Persen ke MK

Dalam kesempatan ini, Aboe juga menegaskan, PKS tidak merasa ditinggalkan ketika PKB hendak berkoalisi dengan Partai Gerindra.

"Siapa ditinggalkan, enggak lah PKS yang membuat (Koalisi Semut Merah) kok ditinggalkan, santai saja, kita biasa ada yang bertepuk sebelah tangan, ada yang bersama, tunggu saja keputusan nanti ya," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: PKS Dibubarkan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Peran Empat Orang Terduga Teroris yang Ditangkap di Batam
Indonesia
Peran Empat Orang Terduga Teroris yang Ditangkap di Batam

Sebagai perwakilan menyerahkan uang 80 juta kepada DS

Pemerintah Pastikan Pajak Karbon Berlaku Juli 2022
Indonesia
Pemerintah Pastikan Pajak Karbon Berlaku Juli 2022

Pajak karbon merupakan salah satu instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat

Sanksi Tegas bagi Pelanggar Karantina, Dipenjara dan Denda Rp 100 Juta
Indonesia
Sanksi Tegas bagi Pelanggar Karantina, Dipenjara dan Denda Rp 100 Juta

Jika tidak, nantinya pelanggar karantina dapat terancam hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp 100 juta. Penyidik menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

DPD Sebut M Taufik Belum Dipecat, Majelis Kehormatan Gerindra Hanya Rekomendasi
Indonesia
DPD Sebut M Taufik Belum Dipecat, Majelis Kehormatan Gerindra Hanya Rekomendasi

Majelis Kehormatan Partai Gerindra secara resmi memecat M Taufik sebagai kader Partai Gerindra pada Selasa (7/6) kemarin.

Daftar UMK 2022 di Jawa Timur, Surabaya Masih Tertinggi!
Indonesia
Daftar UMK 2022 di Jawa Timur, Surabaya Masih Tertinggi!

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2022.

Temui Pendemo, Pimpinan DPR Pastikan Tak Lakukan Penundaan Pemilu
Indonesia
Temui Pendemo, Pimpinan DPR Pastikan Tak Lakukan Penundaan Pemilu

Pimpinan DPR RI memastikan tak akan melakukan penundaan Pemilu 2024. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, saat menemui massa aksi di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/4).

Tak Boleh Ikut Pemilu Jadi Alasan Megawati Bentuk PDIP
Indonesia
Tak Boleh Ikut Pemilu Jadi Alasan Megawati Bentuk PDIP

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merayakan hari jadinya yang ke-49 tahun pada Senin (10/1).

Berbagai Masalah Masih Hantui Target Swasembada Gula di 2025
Indonesia
Berbagai Masalah Masih Hantui Target Swasembada Gula di 2025

Jika dulu Indonesia mampu mengeskpor 2 juta ton kini justru mengimpor 2 juta ton gula.

Gunung Anak Krakatau Masih Berstatus Waspada
Indonesia
Gunung Anak Krakatau Masih Berstatus Waspada

Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral saat ini masih menetapkan status waspada untuk Gunung Anak Krakatau walaupun beberapa waktu lalu sempat terjadi aktivitas vulkanik.

Lonjakan Kasus COVID-19 Pasca-Libur Nataru Tak Terjadi
Indonesia
Lonjakan Kasus COVID-19 Pasca-Libur Nataru Tak Terjadi

Pemerintah memberikan kabar baik penanganan COVID-19 setelah Natal dan Tahun Baru 2022 (Nataru).