PKS Nilai Wacana Penghapusan Wali Kota dan Bupati DKI Bentuk Kekalutan Monumen Nasional (Monas). (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Wacana penghapusan wali kota dan bupati di Jakarta setelah ibu kota pindah ke Kalimantan Timur oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendapat tanggapan berbagai pihak.

Ketua Penasehat Fraksi PKS DPRD DKI Karyatin Subiantoro mengatakan, dia lebih setuju pemerintah pusat membuat provinsi megapolitan seperti konsep Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso (1997-2007), dibanding harus menghapus jabatan wali kota dan bupati.

Menurut dia, konsep ini dianggap mampu menyatukan penanganan dalam menata infrastruktur di wilayah Jakarta dan sekitarnya menjadi lebih baik. Mulai dari penanganan banjir, kemacetan, dan penataan ruang.

Baca Juga:

Jakarta Tanpa Wali Kota dan Bupati Setelah Ibu Kota Pindah ke Kalimantan

"Menurut hemat saya terkait dengan megapolitannya, bukan cuma sekadar memindahkan ibu kota ke sana (Kaltim), dan kemudian tidak terintegrasi untuk menangani permasalahan yang ada di DKI, apalagi nanti dengan konsep sentralistik," kata Karyatin saat dihubungi Senin (28/11).

Ia pun menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah kalut dengan mewacanakan penghapusan jabatan wali kota dan bupati di DKI. Penghapusan itu ditengarai dengan rencana revisi UU Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan DKI sebagai Ibu Kota NKRI.

Regulasi itu harus direvisi karena adanya UU Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN), yang mengatur bahwa Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi IKN baru menggantikan DKI Jakarta.

"Kalau menurut hemat saya nih, ini kan kekalutan Presiden dan Gubernur akan terjadinya otorisasi ketika dicabutnya UU kekhususan DKI Jakarta, yang akan pindah menjadi IKN," paparnya.

Baca Juga:

Pemprov DKI dan Bappenas Bentuk Tim Kecil Bahas Jakarta Usai Tak Jadi Ibu Kota

Karyatin mengatakan, pemindahan IKN dari Jakarta ke Kaltim bisa memicu konsekuensi logis baru. Salah satu yang paling krusial, yaitu tuntutan adanya pemerintahan tingkat dua, sehingga perlu dibuatkan DPRD kota dan kabupaten.

Karena itulah, dia menganggap pemerintah pusat mewacanakan untuk menghapus jabatan wali kota dan bupati. Dengan begitu, pemerintah pusat tidak perlu membuatkan DPRD kota dan kabupaten.

"Selama ini kan tidak ada DPRD tingkat dua (kota/kabupaten) hanya di tingkat satu saja (provinsi). Nah kalau tidak ada maka harus ada muncul yang namanya otonomi daerah di tingkat kota/kabupaten," ungkapnya. (Asp)

Baca Juga:

Populasi Ibu Kota Baru Diperkirakan 1,9 Juta Jiwa pada 2045

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPU Targetkan Aturan Sosialisasi Parpol Sebelum Kampanye Selesai Bulan Ini
Indonesia
KPU Targetkan Aturan Sosialisasi Parpol Sebelum Kampanye Selesai Bulan Ini

Komisioner KPU RI Mochammad Afifudin mengatakan aturan tersebut akan selesai pada akhir Januari 2023.

Pesan Menteri Tito ke Heru Budi: Bersama Hadapi Krisis Global dan Pemilu 2024
Indonesia
Pesan Menteri Tito ke Heru Budi: Bersama Hadapi Krisis Global dan Pemilu 2024

Usai dilantik, Tito Karnavian berpesan kepada Pj Heru untuk dapat menjalankan tugas dan amanah sebaik-baik. Mengingat permasalahan di Jakarta cukup kompleks.

Kasus COVID-19 Naik dan Vaksin Booster Rendah, Gibran Ditelepon Luhut
Indonesia
Kasus COVID-19 Naik dan Vaksin Booster Rendah, Gibran Ditelepon Luhut

"Barusan Pak Menko (Luhut) telpon saya. Beliau (Luhut) bilang kasusnya naik dan vaksin booster masih sedikit dan diminta dipercepat," kata Gibran di Balai Kota, Kamis (10/2).

Target Partai Demokrat di Pemilu 2024
Indonesia
Target Partai Demokrat di Pemilu 2024

Sesuai mendaftar, AHY mengatakan, dalam Pemilu 2024 nanti partai berlogo bintang mercy biru itu menargetkan bisa merebut 15 persen kursi DPR RI.

Tabrak Bocah di Minahasa, Mobil Kunker Anggota DPRD Kota Solo Dirusak Massa
Indonesia
Tabrak Bocah di Minahasa, Mobil Kunker Anggota DPRD Kota Solo Dirusak Massa

Peristiwa itu dibenarkan oleh Ketua DPRD Solo Budi Prasetyo. Ia memastikan kejadian itu sudah diselesaikan antara rental pemilik mobil dan keluarga korban.

Jokowi Sebut Kaesang Jalani Pingitan di Jakarta
Indonesia
Jokowi Sebut Kaesang Jalani Pingitan di Jakarta

"Dia (Kaesang) dipingit di kantornya di Jakarta," kata Presiden Jokowi

Waspada, Gempa Bumi dan Tsunami di Pesisir Selatan Cianjur
Indonesia
Waspada, Gempa Bumi dan Tsunami di Pesisir Selatan Cianjur

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan warga di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, akan ancaman gempa bumi hingga tsunami.

Harga Bahan Pokok di Medan Masih Normal setelah Tarif BBM Naik
Indonesia
Harga Bahan Pokok di Medan Masih Normal setelah Tarif BBM Naik

"Hari ini masih normal karena kemarin kan sudah naik semua, seperti beras, cabai merah, dan telur," ucap salah satu pedagang sembako di Pasar Sei Sekambing Medan, Senin (5/9).

Kronologi KA Lodaya Tabrak Truk di Yogyakarta
Indonesia
Kronologi KA Lodaya Tabrak Truk di Yogyakarta

Kecelakaan antara kereta api (KA) Lodaya dengan sebuah truk dump terjadi di Bale catur, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (26/04) malam.

Bharada E Menyesal Habisi Nyawa Brigadir J
Indonesia
Bharada E Menyesal Habisi Nyawa Brigadir J

Bharada E mengungkapkan penyesalannya membantu Ferdy Sambo menghabisi nyawa Brigadir Yosua.