PKS Nilai Usul Golkar soal Pembubaran Kementerian BUMN Mengada-ada Gedung Kementerian BUMN. ANTARA/Aji Cakti

MerahPutih.com - Usulan pembubaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR Fraksi Partai Golkar Maman Abdurrahman tidak memiliki alasan yang kuat dan mengada-mengada.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi VI DPR Amin Ak merespons usulan Maman Abdurrahman tersebut. Maman sebelumnya menyebut Kementerian BUMN menyebabkan kultur profesionalisme hilang sehingga tidak pernah maju.

Baca Juga

Bos-Bos BUMN Siap-Siap Dicopot, Intip Kriteria Perombakan Erick Thohir

"Usulan pembubaran Kementerian BUMN tidak memiliki alasan kuat sama sekali. Kalau alasanya Kementerian BUMN menyebabkan hilangnya kultur profesionalisme, itu alasan yang terlalu mengada-ada," kata Amin Ak kepada wartawan, Selasa (19/10).

Amin menjelaskan, profesionalisme terkait dengan komitmen, integritas dan kompetensi dan didukung dengan regulasi yang baik. Hal tersebut melibatkan banyak pihak, stockholder (pemegang saham) dan stakeholder.

"Harus diakui bahwa BUMN kita masih banyak yang bermasalah dan kinerjanya masih jauh dari harapan. Penyebabnya adalah masih rendahnya komitmen dari pemerintah sendiri untuk memajukan BUMN," ujarnya.

Amin Ak
Anggota Komisi VI DPR Amin Ak

Menurut Amin, rendahnya komitmen pemerintah terlihat saat ada BUMN yang diberi penugasan untuk mengerjakan proyek-proyek merugi seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

"Jalan tol yang secara kajian obyektif dari sisi bisnis tidak menguntungkan dan lain-lain," imbuhnya.

Politikus PKS ini melanjutkan, ditunjuknya orang-orang yang kurang profesional dan rekam jejak serta integritasnya diragukan juga menjadi alasan kurangnya komitmen pemerintah.

Hal ini, lanjut dia, telah menyebabkan banyak perusahaan plat merah yang merugi dan terjadi korupsi di dalamnya.

"Masih banyaknya pengelola BUMN yang rangkap jabatan, sebagaimana temuan KPPU beberapa waktu lalu," ujarnya.

Dengan demikian, kata Amin, untuk memperbaiki kinerja BUMN yang perlu dilakukan adalah komitmen dari Presiden untuk benar-benar memajukan BUMN.

"Lalu, core value 'AKHLAK' yang sudah dibuat Kementrian BUMN harus benar-benar diterapkan," kata dia.

Selain itu, menurut Amin, revisi UU BUMN harus segera diselesaikan untuk menunjang berkembangnya kultur profesionalisme.

"Dan memitigasi terjadinya penyimpangan," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Menteri Erick Klaim Kenaikan Laba BUMN Setahun Terakhir 356 Persen

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah dan DPR Didesak Masukkan Revisi UU ITE ke Prolegnas Prioritas 2021
Indonesia
Pemerintah dan DPR Didesak Masukkan Revisi UU ITE ke Prolegnas Prioritas 2021

Pemerintah dan DPR dinilai tidak memahami kebutuhan masyarakat terkait regulasi atau aturan hukum.

Ini Penyesuaian MRT Jakarta Selama PPKM Mikro
Indonesia
Ini Penyesuaian MRT Jakarta Selama PPKM Mikro

PT MRT Jakarta menyesuaikan waktu keberangkatan kereta melalui perubahan jarak antarkereta (headway) menjadi 10 menit tetap untuk seluruh jam operasional.

Kabar Baik! Tingkat Kesembuhan Pasien COVID-19 di DKI Capai 97 Persen
Indonesia
Kabar Baik! Tingkat Kesembuhan Pasien COVID-19 di DKI Capai 97 Persen

Sedangkan, jumlah kasus konfirmasi secara total di Jakarta sampai hari ini sebanyak 836.687 kasus. Dari jumlah tersebut, total orang dinyatakan telah sembuh sebanyak 813.898 dengan tingkat kesembuhan 97,3 persen, dan total 12.908 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian 1,5 persen.

Anies Kembali Perpanjang PSBB Selama Dua Pekan Hingga 23 Februari
Indonesia
Anies Kembali Perpanjang PSBB Selama Dua Pekan Hingga 23 Februari

Pemprov DKI terus meningkatkan kapasitas ketersediaan ICU

545 Warga Binaan Rutan Surakarta Dapat Vaksin, Termasuk Napi Korupsi Kena OTT KPK
Indonesia
545 Warga Binaan Rutan Surakarta Dapat Vaksin, Termasuk Napi Korupsi Kena OTT KPK

Sebanyak 545 warga binaan Rutan Kelas IA Surakarta menjalani vaksinasi massal dosis pertama.

Lawan Hoaks, Pemerintah  Harus Terbuka Soal Kandungan Vaksin Sinovac
Indonesia
Lawan Hoaks, Pemerintah Harus Terbuka Soal Kandungan Vaksin Sinovac

Pemerintah harus membangun kepercayaan masyarakat terhadap program vaksinasi melalui komunikasi publik yang baik.

[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Umumkan Warga Bebas Masker
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Umumkan Warga Bebas Masker

Video tersebut nampak sama dengan gambar tangkapan layar di Facebook

Kapolri Prediksi 'Herd Immunity' di Jawa Timur Terbentuk Akhir Agustus
Indonesia
Kapolri Prediksi 'Herd Immunity' di Jawa Timur Terbentuk Akhir Agustus

Sigit kembali mensosialisasikan kepada masyarakat soal pentingnya kebijakan PPKM darurat Jawa-Bali

AKP Robin Ancam Bos PT Tenjo: Senin tidak Dibayar, Bapak Tersangka
Indonesia
AKP Robin Ancam Bos PT Tenjo: Senin tidak Dibayar, Bapak Tersangka

"Terdakwa (Robin) lalu menyampaikan 'bapak bayar Rp 350.000.000, saja untuk tim dan tidak harus sekali bayar lunas. Yang penting masuk dananya hari Senin, karena jika tidak hari Senin dibayar, Bapak akan dijadikan tersangka pada ekspos pada hari Senin jam 16.00'," kata Lie.