PKS Nilai PPN Sembako dan Pendidikan Tidak Pancasilais Beras Bulog. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pimpinan MPR tegas menolak wacana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembako dan sekolah serta jasa Pendidikan dalam draft revisi Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid secara mengatakan, wacana kebijakan tersebut tidak hanya berdampak negatif kepada rakyat menengah ke bawah, tetapi juga tidak mencerminkan 2 sila Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baca Juga:

Ini Tanggapan PP Muhammadiyah Soal Wacana Penerapan PPN Pendidikan

"Masyarakat menengah ke bawah, mayoritas rakyat Indonesia yang terhubung dengan sekolah dan sembako justru dikenakan pertambahan pajak, sedangkan para orang kaya/konglomerat diberikan kebijakan tax amnesty, juga pajak 0 persen untuk PPnBM," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu, (12/6)

Ia menegaskan, kebijakan seperti itu jelas sangat tidak adil dan tidak manusiawi, tidak sesuai dengan Pancasila pada sila ke 2 dan ke 5.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan pemerintah seharusnya tidak terpaku pada pemenuhan pajak di masa pandemi dan bisa berinovasi agar dapat melakukan kewajibannya melindungi, memakmurkan, dan mencerdaskan seluruh rakyat Indonesia.

"Karena pandemi COVID-19 mengakibatkan daya beli dan daya bayar Rakyat menurun drastis. Mestinya pemerintah membantu rakyat, jangan malah membebani dengan pajak-pajak yang tidak adil itu," tegas dia.

Sekolah. (Foto: Antara)
Sekolah. (Foto:Antara)

HNW berharap, Menteri Keuangan Sri Mulyani dapat berlaku adil dan profesional dalam memenuhi target-target penerimaan negara dari pajak.

"Misalnya memberlakukan penambahan pajak pada para konglomerat bukan malah membebani Rakyat dengan PPN," imbuhnya.

HNW meminta Sri Mulyani mengoreksi atau mencabut revisi UU Perpajakan. Dia juga meminta para legislator di Senayan agar benar-benar mendengarkan aspirasi publik.

"Memastikan bahwa tidak ada revisi UU perpajakan yang tidak adil yang justru menambahi beban Rakyat, seperti draft revisi RUU Perpajakan yang bocor dan beredar luas itu,” tandasnya. (Pon)

Baca Juga:

Pemerintah Diingatkan Soal Efek Domino PPN Sembako dan Pendidikan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Luhut Tegaskan Tingkat Kesembuhan COVID-19 di Indonesia Meningkat Banyak
Indonesia
Luhut Tegaskan Tingkat Kesembuhan COVID-19 di Indonesia Meningkat Banyak

Luhut yakin kasus COVID-19 di tanah air akan terkendali pada pekan depan

Jelang Libur Panjang, Penderita Corona Hampir Tembus 400 Ribu Kasus
Indonesia
Jelang Libur Panjang, Penderita Corona Hampir Tembus 400 Ribu Kasus

Jumlah pasien virus corona (COVID-19) di Indonesia bertambah 3.520 orang, per Selasa (27/10).

Survei LSI: Mayoritas Masyarakat Menilai Korupsi Meningkat 2 Tahun Terakhir
Indonesia
Survei LSI: Mayoritas Masyarakat Menilai Korupsi Meningkat 2 Tahun Terakhir

Sebanyak 1.200 responden berhasil ditelepon oleh LSI

Selasa Depan, Polisi Serahkan Rizieq Shihab ke Penuntut Umum
Indonesia
Selasa Depan, Polisi Serahkan Rizieq Shihab ke Penuntut Umum

"Kalau pun dipaksakan P-21, yah apa boleh buat kita akan fight di persidangan nanti, dan kami siap untuk itu," ujar Pengacara Ichwan Tuankotta.

Polisi Amankan 5 Pekerja Pasca Kebakaran Gedung BPOM
Indonesia
Polisi Amankan 5 Pekerja Pasca Kebakaran Gedung BPOM

Dari informasi yang dihimpun, ada lima orang yang diamankan.

Kapolda Metro Temui MUI, Minta Restu Tekan Penyebaran COVID di Jakarta
Indonesia
Kapolda Metro Temui MUI, Minta Restu Tekan Penyebaran COVID di Jakarta

Lebih-lebih kita berharap mudah-mudahan Jakarta ini, Allah angkat virus corona

Pembangunan Pos Lintas Batas Negara di Laut Natuna Ditargetkan Rampung 2022
Indonesia
Pembangunan Pos Lintas Batas Negara di Laut Natuna Ditargetkan Rampung 2022

PLBN Terpadu Serasan memiliki nilai strategis sebagai beranda terdepan Indonesia karena berbatasan langsung dengan Negara Vietnam dan Kamboja di sebelah utara serta Singapura dan Malaysia bagian barat dan timur.

2 Juta Data COVID-19 Belum Dientry, Ini Klaim Kemenko Maritim dan Investasi
Indonesia
2 Juta Data COVID-19 Belum Dientry, Ini Klaim Kemenko Maritim dan Investasi

"Bukan ada kasus positif yang ditutupi dan yang ditakutkan terjadi lonjakan rasa-rasanya tidak akan terjadi,” ujar Jodi," ujar Jodi.

Anies Jelaskan Penggunaan Dana PEN untuk Pembangunan TIM dan Stadion Persija
Indonesia
Anies Jelaskan Penggunaan Dana PEN untuk Pembangunan TIM dan Stadion Persija

Menurut Anies, pinjaman dana PEN yang sudah cair Rp3,26 Triliun dari BUMN itu memang dikhususkan untuk pembangunan infrastruktur yang terancam mangkrak akibat wabah corona.

Pemerintah Alokasikan Cadangan Program Vaksinasi 2021 Rp29,23 Triliun
Indonesia
Pemerintah Alokasikan Cadangan Program Vaksinasi 2021 Rp29,23 Triliun

Untuk gugus tugas sebesar Rp3,5 triliun, insentif perpajakan Rp3,49 triliun, cadangan penanganan kesehatan dan vaksin Rp5 triliun, serta cadangan program vaksinasi dan perlindungan sosial pada 2021 Rp29,23 triliun.