PKS Nilai PP Statuta UI Jadi Preseden Buruk bagi Independensi Akademik Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini. Foto: PKS

MerahPutih.com - Di tengah polemik rangkap jabatan Rektor UI sebagai Wakil Komisaris Utama BRI yang bertentangan dengan Statuta UI, pemerintah di luar dugaan justru mengeluarkan PP Statuta UI yang baru PP 75 Tahun 2021.

Dalam bleid baru tersebut terdapat perubahan aturan yang sebelumnya rektor dan pejabat kampus lainnya dilarang merangkap sebagai pejabat pada BUMN/BUMD maupun swasta, kata ‘pejabat’ diubah menjadi ‘direksi’. Itu artinya rektor UI bisa menjabat sebagai komisaris.

Baca Juga

Ubah Statuta Demi Rangkap Jabatan Rektor, Pengamat: Perparah Keadaan

Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menilai, langkah ini seperti menantang publik yang mengkritik praktek rangkap jabatan rektor UI yang melanggar statuta UI.

"Ini kan namanya akal-akalan aturan. Di mana etikanya ?,” kata Jazuli dalam keteranganya, Rabu (21/7).

Ia menilai PP Statuta UI yang baru preseden buruk bagi independensi akademik. "Rangkap jabatan rektor dengan jabatan yang tidak ada kaitan dengan dunia akademik merusak upaya memajukan pendidikan tinggi," jelas Jazuli.

Pelantikan Rektor UI Prof Ari Kuncoro periode 2019-2024. (ANTARA/ Feru Lantara)
Pelantikan Rektor UI Prof Ari Kuncoro periode 2019-2024. (ANTARA/ Feru Lantara)

Ia menduga, jangankan dari sudut independensi, secara teknis sudah pasti kerja Rektor dengan beban tanggung jawab yang sudah berat menjadi tidak fokus.

Alih-alih mengejar kualitas akademik dan menjadikan kampus UI sebagai universitas kelas dunia atau ‘world class university’, rangkap jabatan Rektor justru menjadi sumber masalah dan merusak upaya memajukan kualitas pendidikan.

"Bagaimana kampus-kampus kita bisa maju kalau begini prakteknya?,” ungkap Jazuli.

Jazuli menambahkan, jabatan komisaris BUMN di negeri ini kadung identik dengan kepentingan politik sebagai politik balas jasa dan oligarki penguasa.

Menjadikan Rektor atau pejabat kampus hanya akan menyeret kampus pada kepentingan politik sempit yang akhirnya bias kepentingan dan sudah pasti mengancam independensi akademik.

“Kalau sudah begitu dunia akademik tidak bisa leluasa alias ‘ewuh pakewuh’ mengkritik pemerintah. Janganlah pemerintah justru melanggengkan praktek yang mundur dalam demokrasi dan akademik ini,” pungkas Jazuli.

Di sisi pengelolaan BUMN yang profesional, menurut Jazuli, praktek rangkap-rangkap jabatan ini jelas merugikan. Jabatan BUMN dijadikan sampingan atau objek kepentingan sehingga pantas saja BUMN kita banyak yang merugi dan tidak maju-maju.

"Fakta bahwa saat BUMN banyak yang merugi harusnya disikapi dengan mencari orang yang tepat, yang bisa fokus dan konsentrasi mengurus BUMN agar tidak rugi terus,” pungkas Jazuli. (Knu)

Baca Juga

Statuta UI Diubah, Kini Hanya Direksi dan Pejabat Struktural Dilarang Rangkap Jabatan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
UEA Bangun Masjid Rp5,7 Triliun di Solo
Indonesia
UEA Bangun Masjid Rp5,7 Triliun di Solo

Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) resmi membangunkan masjid megah hadiah untuk Presiden Jokowi di Kelurahan Gilingan, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah.

Ada Demo Pro TWK, ICW: Pola Sama Setiap Ada Upaya Pelemahan KPK
Indonesia
Ada Demo Pro TWK, ICW: Pola Sama Setiap Ada Upaya Pelemahan KPK

Rangkaian aksi massa mendukung asesmen TWK dan pemecatan 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) digelar di sepanjang jalan menuju gedung KPK.

Arahan Kapolri dan Panglima TNI untuk Prajurit Bertugas di Papua
Indonesia
Arahan Kapolri dan Panglima TNI untuk Prajurit Bertugas di Papua

“Petakan dengan baik apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Papua,” kata Kapolri dalam keterangan tertulis, Kamis (27/5).

Gawat, Mutasi COVID-19 dari Kongo dan London Masuk ke Tanah Air
Indonesia
Gawat, Mutasi COVID-19 dari Kongo dan London Masuk ke Tanah Air

Mutasi virus COVID-19 dari Kongo dan London ditemukan di Jawa Timur.

Megawati Akui Bicara dengan Jokowi Agar Perkuat Riset Ruang Angkasa dengan Rusia
Indonesia
Megawati Akui Bicara dengan Jokowi Agar Perkuat Riset Ruang Angkasa dengan Rusia

Megawati mengaku dirinya sudah berbicara dengan Presiden Joko Widodo

Pemerintah Beberkan Alasan PPKM Gunakan Istilah Level
Indonesia
Pemerintah Beberkan Alasan PPKM Gunakan Istilah Level

Pemerintah menjelaskan alasan mengganti istilah PPKM Darurat menjadi PPKM dengan level tertentu.

Sumatra Barat Lantik 12 Kepala Daerah Terpilih di Akhir Februari
Indonesia
Sumatra Barat Lantik 12 Kepala Daerah Terpilih di Akhir Februari

Plh Gubernur Sumbar sudah menyurati kepala daerah 12 kabupaten kota tersebut untuk menyiapkan sekda masing-masing untuk ditunjuk jadi Plh.

KPK Harap Kepala Daerah Terpilih Jadi Pemimpin yang Berintegritas
Indonesia
KPK Harap Kepala Daerah Terpilih Jadi Pemimpin yang Berintegritas

"KPK tidak ingin pejabat publik yang dipilih melalui proses politik tersebut kemudian memanfaatkan jabatan publik untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya," kata Juru Bicara KPK Ipi Maryati

 September 2021 Holding BUMN Pangan Sudah Terbentuk
Indonesia
September 2021 Holding BUMN Pangan Sudah Terbentuk

Setelah Presiden RI menggelar rapat terbatas dengan Menteri BUMN Erick Thohir, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui terkait proses pembentukan holding BUMN pangan.