PKS Nilai PP Statuta UI Jadi Preseden Buruk bagi Independensi Akademik Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini. Foto: PKS

MerahPutih.com - Di tengah polemik rangkap jabatan Rektor UI sebagai Wakil Komisaris Utama BRI yang bertentangan dengan Statuta UI, pemerintah di luar dugaan justru mengeluarkan PP Statuta UI yang baru PP 75 Tahun 2021.

Dalam bleid baru tersebut terdapat perubahan aturan yang sebelumnya rektor dan pejabat kampus lainnya dilarang merangkap sebagai pejabat pada BUMN/BUMD maupun swasta, kata ‘pejabat’ diubah menjadi ‘direksi’. Itu artinya rektor UI bisa menjabat sebagai komisaris.

Baca Juga

Ubah Statuta Demi Rangkap Jabatan Rektor, Pengamat: Perparah Keadaan

Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menilai, langkah ini seperti menantang publik yang mengkritik praktek rangkap jabatan rektor UI yang melanggar statuta UI.

"Ini kan namanya akal-akalan aturan. Di mana etikanya ?,” kata Jazuli dalam keteranganya, Rabu (21/7).

Ia menilai PP Statuta UI yang baru preseden buruk bagi independensi akademik. "Rangkap jabatan rektor dengan jabatan yang tidak ada kaitan dengan dunia akademik merusak upaya memajukan pendidikan tinggi," jelas Jazuli.

Pelantikan Rektor UI Prof Ari Kuncoro periode 2019-2024. (ANTARA/ Feru Lantara)
Pelantikan Rektor UI Prof Ari Kuncoro periode 2019-2024. (ANTARA/ Feru Lantara)

Ia menduga, jangankan dari sudut independensi, secara teknis sudah pasti kerja Rektor dengan beban tanggung jawab yang sudah berat menjadi tidak fokus.

Alih-alih mengejar kualitas akademik dan menjadikan kampus UI sebagai universitas kelas dunia atau ‘world class university’, rangkap jabatan Rektor justru menjadi sumber masalah dan merusak upaya memajukan kualitas pendidikan.

"Bagaimana kampus-kampus kita bisa maju kalau begini prakteknya?,” ungkap Jazuli.

Jazuli menambahkan, jabatan komisaris BUMN di negeri ini kadung identik dengan kepentingan politik sebagai politik balas jasa dan oligarki penguasa.

Menjadikan Rektor atau pejabat kampus hanya akan menyeret kampus pada kepentingan politik sempit yang akhirnya bias kepentingan dan sudah pasti mengancam independensi akademik.

“Kalau sudah begitu dunia akademik tidak bisa leluasa alias ‘ewuh pakewuh’ mengkritik pemerintah. Janganlah pemerintah justru melanggengkan praktek yang mundur dalam demokrasi dan akademik ini,” pungkas Jazuli.

Di sisi pengelolaan BUMN yang profesional, menurut Jazuli, praktek rangkap-rangkap jabatan ini jelas merugikan. Jabatan BUMN dijadikan sampingan atau objek kepentingan sehingga pantas saja BUMN kita banyak yang merugi dan tidak maju-maju.

"Fakta bahwa saat BUMN banyak yang merugi harusnya disikapi dengan mencari orang yang tepat, yang bisa fokus dan konsentrasi mengurus BUMN agar tidak rugi terus,” pungkas Jazuli. (Knu)

Baca Juga

Statuta UI Diubah, Kini Hanya Direksi dan Pejabat Struktural Dilarang Rangkap Jabatan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Selama Pandemi, 52 Pegawai Kejaksaan Agung Gugur Akibat COVID-19
Indonesia
Selama Pandemi, 52 Pegawai Kejaksaan Agung Gugur Akibat COVID-19

Dia pun meminta agar para anggotanya tetap berjuang maksimal agar bisa sembuh dari COVID-19

Ratusan Ribu Konten Hoaks Diblokir Selama 2021
Indonesia
Ratusan Ribu Konten Hoaks Diblokir Selama 2021

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memblokir ratusan konten hoaks di media sosial selama 2021.

PPP: Sikap Jokowi ke Menteri Tegaskan Wacana Tunda Pemilu Bukan dari Presiden
Indonesia
PPP: Sikap Jokowi ke Menteri Tegaskan Wacana Tunda Pemilu Bukan dari Presiden

"(sikap Jokowi) Itu menegaskan bahwa usulan penundaan pemilu bukan dari presiden, sehingga tak ada lagi dugaan-dugaan liar di lapangan," kata Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi kepada wartawan, Rabu (6/4).

Orang Kaya Bakal Kena Pajak 35 Persen
Indonesia
Orang Kaya Bakal Kena Pajak 35 Persen

WP badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka, memiliki jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40 persen.

Edhy Prabowo Divonis 5 Tahun, KPK: Memenuhi Analisis Yuridis JPU
Indonesia
Edhy Prabowo Divonis 5 Tahun, KPK: Memenuhi Analisis Yuridis JPU

Secara umum telah memenuhi seluruh isi analisis yuridis dalam tuntutan tim JPU

Ketua DPD RI Kritik BLT Minyak Goreng: Oligarki Sawit Menang Hattrick
Indonesia
Ketua DPD RI Kritik BLT Minyak Goreng: Oligarki Sawit Menang Hattrick

Keputusan pemberian BLT tersebut dinilai Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti, sebagai shortcut, karena pemerintah tidak mampu melakukan paksaan terhadap perusahaan kelapa sawit dan turunannya untuk memastikan DMO (domestic market obligation) menjadi prioritas dan HET (harga eceran tertinggi) tetap di Rp 14 ribu per liter dapat berjalan di lapangan.

Pria Penendang Sesajen Semeru di Tangkap di Bantul
Indonesia
Pria Penendang Sesajen Semeru di Tangkap di Bantul

Saat dilakukan penangkapan yang di-backup tim Polda DIY dan dipimpin Direktur Ditreskrimum Polda DIY Kombes Ade Ary Syam Indradi tidak ada perlawanan dari pelaku.

Pimpinan DPD Minta DPR Tambah Definisi Penyimpangan Seksual di RUU TPKS
Indonesia
Pimpinan DPD Minta DPR Tambah Definisi Penyimpangan Seksual di RUU TPKS

DPD menilai setiap tindakan kekerasan seksual tentu memiliki motif dan penyebabnya, maka kebebasan dan penyimpangan seksual juga patut dikontrol oleh hukum.

 Kiai Sepuh Minta Muktamar Bertepatan Dengan Harlah Ke-96 NU
Indonesia
Kiai Sepuh Minta Muktamar Bertepatan Dengan Harlah Ke-96 NU

Para kiai sepuh juga berharap agar Muktamar Ke-34 NU dapat berlangsung secara kekeluargaan, persaudaraan, dan kebersamaan.

Densus 88 Tangkap Seorang Pemuda di Banjarmasin
Indonesia
Densus 88 Tangkap Seorang Pemuda di Banjarmasin

Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri kembali melakukan penangkapan terhadap terduga teroris.