PKS Nilai Posisi Wamen PAN-RB Mubazir dan Habisin Anggaran Negara Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil. Foto : Arief/Man

MerahPutih.com - Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah posisi Wakil Menteri Pendayahgunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamenpan RB) menuai kritikan.

Anggota Komisi III Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil meniilai, saat ini tidak dibutuhkan posisi tersebut. Apalagi, kata dia, Tjahjo Kumolo sebagai Menpan-RB dinilai sudah sangat mumpuni dalam mengelola di kementerian tersebut.

Baca Juga

Ngaku Tolak Jabatan Wamen PUPR, Rudy Pilih Kembali Lagi Jadi Tukang Las

“Saya khawatir Wamennya tidak ada kerja alias hanya menghabisi anggaran negara saja,” kata Nassir kepada wartawan di Jakarta, Senin (7/6).

Ia mengusulkan kepada Presiden Jokowi hal yang jauh lebih penting dibandingkan harus menambah posisi jabatan Wamenpan-RB. Usulan itu terkait dengan perampingan lembaga.

Justru yang harus dilakukan presiden adalah menindaklanjuti perampingan struktur dan melikuidasi lembaga-lembaga negara penunjang.

"Terutama yang tak memberikan dampak dalam upaya mewujudkan demokratisasi dan peningkatan taraf hidup rakyat,” ujar dia.

Sementara itu, politisi PKS Mardani Ali Sera menilai penambahan wamen tak sesuai dengan reformasi birokrasi.

"Pertama, memperbesar pos wakil menteri tidak sesuai dengan semangat reformasi birokrasi yang menegaskan prinsip 'miskin struktur dan kaya fungsi'," ujar anggota Komisi II ini kepada awak media.

Anggota Komisi III Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil

Mardani menilai satu orang pemimpin dalam kementerian sudah cukup. Sebab, jika perlu bantuan, ada sekretaris menteri (sesmen) dan beberapa direktur jenderal (dirjen) lainnya.

"Karena sekarang pun sudah dibantu dengan Sesmen dan beberapa pembantu lainnya," ucapnya.

Lagi pula, menurut Mardani, pengelolaan birokrasi aparatur sipil negara (ASN) saat ini dibantu oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Maka, menurutnya, mubazir jika harus ditambah wamen.

"Kedua, untuk urusan pengelolaan birokrasi dan ASN juga sudah ada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Jadi mubazir," jelasnya.

Mardani lantas curiga adanya posisi baru hanya untuk menyiapkan tempat guna memperbesar koalisi. "Ketiga, jangan-jangan ini bagian dari pos menyiapkan kelompok atau orang baru masuk ke koalisi yang sudah superbesar ini," tuturnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menambah jabatan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PAN-RB).

Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kemenpan-RB). Dalam beleid yang ditandatangani pada 19 Mei 2021 itu ada klausul baru yang ditambahkan yakni posisi Wamen PAN-RB.

“Dalam memimpin Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden,” bunyi isi Pasal 2 Perpres 47/2021 sebagaimana dilihat pada Jumat (4/6). (Knu)

Baca Juga

Perpres 47/2021 Diteken Jokowi, Posisi Wamen Nambah Lagi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Empat Hakim MK 'Bela' 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK
Indonesia
Empat Hakim MK 'Bela' 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK

"Yang mengharuskan untuk dapat dilakukan berbagai bentuk seleksi sehingga sebagiannya dapat dinyatakan “memenuhi syarat” dan sebagian lagi dapat dinyatakan “tidak memenuhi syarat”," kata Saldi Isra dalam sidang yang disiarkan di Chanel YouTube MK, Selasa (31/8).

Merosotnya Kasus COVID-19 Harus Diikuti Penurunan Angka Positivity Rate
Indonesia
Merosotnya Kasus COVID-19 Harus Diikuti Penurunan Angka Positivity Rate

Pekerjaan besar kita untuk terus menurunkan angka

Mahfud MD Pimpin Prosesi Pemakaman Sudi Silalahi
Indonesia
Mahfud MD Pimpin Prosesi Pemakaman Sudi Silalahi

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjadi inspektur upacara pemakaman mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi, di Taman Pemakaman Pahlawan (TMP), Kalibata, Jakarta, Selasa (26/10).

Jokowi Keluarkan Aturan Pertanahan di IKN Nusantara
Indonesia
Jokowi Keluarkan Aturan Pertanahan di IKN Nusantara

Dalam Rencana Induk IKN disebutkan pembangunan IKN akan terjadi dalam lima tahap. Tahap I pada 2022-2024 ialah pembangunan perkotaan, pembangunan infrastruktur dasar, dan pembangunan ekonomi serta relokasi TNI, Polri dan BIN.

Eks Ketua PWI Margiono Tutup Usia
Indonesia
Eks Ketua PWI Margiono Tutup Usia

Mantan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Margiono, meninggal dunia, Selasa (1/2).

RUU TPKS Diharap Atur Hak Prosedural Hingga Hak Layanan Korban
Indonesia
RUU TPKS Diharap Atur Hak Prosedural Hingga Hak Layanan Korban

Harus dibuka peluang pengaturan kompensasi untuk kekerasan seksual

Dua Event Jakarta Masuk Top 10 Kharisma Event Nusantara
Indonesia
Dua Event Jakarta Masuk Top 10 Kharisma Event Nusantara

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI memasukan Jakarta Dessert Week dan Indonesia Contemporary Art & Design ke dalam Top 10 Kharisma Event Nusantara (KEN).

Abraham Samad Minta Jokowi Angkat Novel Baswedan Cs Jadi ASN di KPK
Indonesia
Abraham Samad Minta Jokowi Angkat Novel Baswedan Cs Jadi ASN di KPK

Abraham Samad meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengangkat Novel Baswedan cs sebagai ASN di KPK bukan di Korps Bhayangkara.

Muncul Klaster Sekolah di Sejumlah Daerah, Komisi X Minta Pemda Lakukan Evaluasi
Indonesia
Muncul Klaster Sekolah di Sejumlah Daerah, Komisi X Minta Pemda Lakukan Evaluasi

Komisi X DPR meminta kepada pemerintah daerah (pemda) untuk segera mungkin melakukan evaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM).

Polisi Cari Formula Batasi Pergerakan Warga Saat Natal dan Tahun Baru
Indonesia
Polisi Cari Formula Batasi Pergerakan Warga Saat Natal dan Tahun Baru

"Kapolri akan memberi arahan kepada jajaran. Jadi nanti setelah itu kami detailkan cara bertindak di lapangan apa," kata Imam.