PKS Nilai Posisi Wamen PAN-RB Mubazir dan Habisin Anggaran Negara Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil. Foto : Arief/Man

MerahPutih.com - Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah posisi Wakil Menteri Pendayahgunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamenpan RB) menuai kritikan.

Anggota Komisi III Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil meniilai, saat ini tidak dibutuhkan posisi tersebut. Apalagi, kata dia, Tjahjo Kumolo sebagai Menpan-RB dinilai sudah sangat mumpuni dalam mengelola di kementerian tersebut.

Baca Juga

Ngaku Tolak Jabatan Wamen PUPR, Rudy Pilih Kembali Lagi Jadi Tukang Las

“Saya khawatir Wamennya tidak ada kerja alias hanya menghabisi anggaran negara saja,” kata Nassir kepada wartawan di Jakarta, Senin (7/6).

Ia mengusulkan kepada Presiden Jokowi hal yang jauh lebih penting dibandingkan harus menambah posisi jabatan Wamenpan-RB. Usulan itu terkait dengan perampingan lembaga.

Justru yang harus dilakukan presiden adalah menindaklanjuti perampingan struktur dan melikuidasi lembaga-lembaga negara penunjang.

"Terutama yang tak memberikan dampak dalam upaya mewujudkan demokratisasi dan peningkatan taraf hidup rakyat,” ujar dia.

Sementara itu, politisi PKS Mardani Ali Sera menilai penambahan wamen tak sesuai dengan reformasi birokrasi.

"Pertama, memperbesar pos wakil menteri tidak sesuai dengan semangat reformasi birokrasi yang menegaskan prinsip 'miskin struktur dan kaya fungsi'," ujar anggota Komisi II ini kepada awak media.

Anggota Komisi III Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil

Mardani menilai satu orang pemimpin dalam kementerian sudah cukup. Sebab, jika perlu bantuan, ada sekretaris menteri (sesmen) dan beberapa direktur jenderal (dirjen) lainnya.

"Karena sekarang pun sudah dibantu dengan Sesmen dan beberapa pembantu lainnya," ucapnya.

Lagi pula, menurut Mardani, pengelolaan birokrasi aparatur sipil negara (ASN) saat ini dibantu oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Maka, menurutnya, mubazir jika harus ditambah wamen.

"Kedua, untuk urusan pengelolaan birokrasi dan ASN juga sudah ada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Jadi mubazir," jelasnya.

Mardani lantas curiga adanya posisi baru hanya untuk menyiapkan tempat guna memperbesar koalisi. "Ketiga, jangan-jangan ini bagian dari pos menyiapkan kelompok atau orang baru masuk ke koalisi yang sudah superbesar ini," tuturnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menambah jabatan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PAN-RB).

Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kemenpan-RB). Dalam beleid yang ditandatangani pada 19 Mei 2021 itu ada klausul baru yang ditambahkan yakni posisi Wamen PAN-RB.

“Dalam memimpin Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden,” bunyi isi Pasal 2 Perpres 47/2021 sebagaimana dilihat pada Jumat (4/6). (Knu)

Baca Juga

Perpres 47/2021 Diteken Jokowi, Posisi Wamen Nambah Lagi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Firli Bahuri Lantik Sejumlah Pejabat Baru KPK
Indonesia
Firli Bahuri Lantik Sejumlah Pejabat Baru KPK

Bigjen Setyo menyingkirkan dua pesaingnya dari Korps Bhayangkara

Update COVID-19 Selasa (1/9) 177.571 Positif, 128.057 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Selasa (1/9) 177.571 Positif, 128.057 Sembuh

kasus COVID-19 di Indonesia kini ada 177.571 orang, terhitung sejak diumumkannya kasus pertama pada 2 Maret 2020.

Muladi Wafat, Ketua DPD: Indonesia Kehilangsan Salah Seorang Begawan Hukumnya
Indonesia
Muladi Wafat, Ketua DPD: Indonesia Kehilangsan Salah Seorang Begawan Hukumnya

La Nyalla menyebut banyak jasa-jasa Prof. Muladi bagi bangsa dan negara

[Hoaks atau Fakta] Vaksin COVID-19 Berbentuk Vape
Indonesia
[Hoaks atau Fakta] Vaksin COVID-19 Berbentuk Vape

Vaksin Covid-19 buatan Pfizer diberikan dengan penyuntikan di bagian atas lengan. Vaksin ini diberikan dalam dua dosis dengan jarak 21 hari.

Nekat Gelar Pernikahan Tanpa Izin, Restoran di Kelapa Gading Disegel
Indonesia
Nekat Gelar Pernikahan Tanpa Izin, Restoran di Kelapa Gading Disegel

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta menyegel Resto Golden Leaf di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu (12/12)

Kapolda Metro dan Dandim Jakarta Pusat Datangi Pasar Atom
Indonesia
Kapolda Metro dan Dandim Jakarta Pusat Datangi Pasar Atom

Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana mendatangi Pasar Atom di Sawah Besar, Jakarta Pusat.

Kelompok Buruh Desak Klaster Ketenagakerjaan Dihapus
Indonesia
Kelompok Buruh Desak Klaster Ketenagakerjaan Dihapus

Tawaran tertinggi (call) dari serikat buruh itu adalah dihapusnya klaster ketenagakerjaan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (RUU Ciptaker).

WHO: Anak 12 Tahun ke Atas Harus Gunakan Masker seperti Orang Dewasa
Dunia
WHO: Anak 12 Tahun ke Atas Harus Gunakan Masker seperti Orang Dewasa

Sedangkan anak usia 6 - 11 tahun harus menggunakan masker dengan prosedur berbasis risiko.

Polda Metro Minta Warga Korban Banjir yang SIM-nya Rusak Segera Diurus
Indonesia
Polda Metro Minta Warga Korban Banjir yang SIM-nya Rusak Segera Diurus

Sambodo berharap posko ini dapat membantu warga korban banjir

KPK Tindaklanjuti Munculnya Nama Azis dan Fahri di Sidang Suap Benur
Indonesia
KPK Tindaklanjuti Munculnya Nama Azis dan Fahri di Sidang Suap Benur

Safri membalas pesan tersebut dengan menyatakan kesiapannya