PKS Nilai Pengubahan Logo Halal Kontraproduktif Anggota DPR sekaligus Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini. Foto: ANTARA/Dokumentasi Pribadi

MerahPutih.com - Pemerintah telah menetapkan label Halal Indonesia berdasarkan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal. Terbitnya putusan ini merupakan pelaksanaan dari amanat Pasal 37 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Namun, pengubahan logo halal mendapatkan kritikan tajam dari sejumlah pihak. Salah satunya dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI.

Baca Juga

Logo Halal MUI Tetap Bisa Digunakan Selama 5 Tahun Kedepan

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menilai penggantian logo dinilai bukanlah hal yang urgent dari upaya perbaikan kualitas pelayanan JPH. Apalagi, logo baru ini mendapat reaksi dan kritik luas dari masyarakat bahkan menjadi tranding di sejumlah pemberitaan.

"Label halal baru yang dibuat BPJPH Kementerian Agama justru kontraproduktif bagi upaya membangun kepercayaan publik melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan jaminan produk halal bagi masyarakat khususnya konsumen muslim di Indonesia," ucap Jazuli di Jakarta, Senin (14/3).

Pengubahan logo halal. Foto: Kemenag

Jazuli mengatakan seharusnya BPJPH yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memulai kinerjanya dengan membangun kepercayaan publik bahwa negara hadir untuk menjamin JPH bagi masyarakat sebagaimana amanat konstitusi dan UU.

"BPJPH misalnya fokus pada upaya sosialisasi sistem dan mekanisme penyelenggaraan JPH yang baru yang lebih sederhana, mudah, dan tidak memberatkan para pelaku usaha UMKM," ujarnya.

Baca Juga

[HOAKS atau FAKTA]: MUI Dilarang Keluarkan Sertifikat Halal Makanan dan Minuman

Selain itu, kata anggota Komisi I DPR ini, BPJH semestinya menjamin kepercayaan publik bahwa sertifikasi kredibel dan terpercaya karena fatwa halal tetap menjadi domain ulama di Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"Jangan malah muncul dengan hal-hal yang bukan prioritas seperti penggantian logo atau label seperti ini yang jelas membutuhkan sosialisasi, proses administrasi barus, dan seterusnya," tegas dia.

Apalagi, lanjut Jazuli, logo baru ini tidak lebih baik, tidak lebih simpel dan tidak lebih jelas daripada logo lama sehingga bisa dipahami oleh konsumen sebagai label halal yang relatif universal bentuk dan modelnya di berbagai negara.

"Ini kan namanya menghabiskan energi yang tidak perlu. Padahal semangat dari UU JPH yang melahirkan BPJPH agar pelayanan publik atas jaminan kehalalan produk lebih baik, lebih efektif dan efisien sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman dalam membeli produk-produk konsumsi," pungkas Jazuli. (Pon)

Baca Juga

Kemenag Rilis Label Halal Baru Berlaku Nasional, Pahami Makna Filosofisnya!

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Densus 88 Tangkap 5 Orang Penyebar Propaganda ISIS di Medsos
Indonesia
Densus 88 Tangkap 5 Orang Penyebar Propaganda ISIS di Medsos

Penangkapan tersangka kasus terorisme terus berlangsung. Terkini, Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti-teror Polri menangkap lima orang tersangka teroris yang diduga terlibat dengan kelompok Daulah Islamiah Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

Warga Terdampak Bencana Erupsi Semeru Perlu Pendampingan Psikologi
Indonesia
Warga Terdampak Bencana Erupsi Semeru Perlu Pendampingan Psikologi

Warga terdampak erupsi Gunung Semeru perlu mendapat pendampingan psikologi untuk menyembuhkan trauma.

Yasonna Sebut Revisi Aturan Remisi untuk Pelaku Korupsi hingga Narkoba Sesuai Putusan MA
Indonesia
Yasonna Sebut Revisi Aturan Remisi untuk Pelaku Korupsi hingga Narkoba Sesuai Putusan MA

Revisi aturan terkait pemberian remisi bagi terpidana tindak pidana khusus, seperti korupsi, terorisme, dan narkoba, disebut sesuai dengan putusan Mahkamah Agung (MA).

Korban Pelecehan Herry Wirawan Dinilai Sulit Dapat Ganti Rugi dari Negara
Indonesia
Korban Pelecehan Herry Wirawan Dinilai Sulit Dapat Ganti Rugi dari Negara

ICJR memandang para korban berpotensi kesulitan untuk memperoleh ganti rugi tersebut.

Pemerintah Berburu Vaksin PMK
Indonesia
Pemerintah Berburu Vaksin PMK

Berdasarkan data Kementerian Pertanian per 20 Juni 2022, sebanyak 206 kabupaten-kota di 19 provinsi Indonesia terdampak wabah PMK.

Langgar Kode Etik, Lili Pintauli Siregar Hanya Dihukum Potong Gaji
Indonesia
Langgar Kode Etik, Lili Pintauli Siregar Hanya Dihukum Potong Gaji

Mantan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) itu juga dijatuhi sanksi berat berupa pemotongan gaji pokok 40 persen selama 12 bulan.

14 Warga Jabar Terpapar Omicron, Ridwan Kamil Sebut Wilayahnya Masih Aman
Indonesia
14 Warga Jabar Terpapar Omicron, Ridwan Kamil Sebut Wilayahnya Masih Aman

Mudah-mudahan dengan kewaspadaan kita Omicron ini bisa kita kendalikan lebih baik

Menko PMK Pastikan Bansos Segera Disalurkan Bagi Warga Terdampak PPKM Darurat
Indonesia
Menko PMK Pastikan Bansos Segera Disalurkan Bagi Warga Terdampak PPKM Darurat

Pencairan bantuan dilakukan seiring dengan rencana perpanjangan PPKM Darurat yang diwacanakan sampai akhir Juli

Kondisi 138 WNI di Ukraina Tetap Tenang
Indonesia
Kondisi 138 WNI di Ukraina Tetap Tenang

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kiev memastikan kondisi di Ukraina masih relatif kondusif.

Arus Balik Mudik Cetak Rekor Tertinggi 170.078 Kendaraan
Indonesia
Arus Balik Mudik Cetak Rekor Tertinggi 170.078 Kendaraan

Rekor arus balik tertinggi di sepanjang sejarah jalan tol di Indonesia kembali terjadi pada Sabtu (7/5), atau H+4 arus balik Lebaran 2022 ini. Volume lalu lintas kembali ke Jabotabek dari arah Timur (Surabaya, Solo, Semarang, Cirebon dan Bandung) mencapai 170.078 kendaraan.