PKS Nilai Pembahasan Amandemen UUD Bisa Jadi Bola Liar Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf ketika menyerahkan bantuan logistik di Jawa Tengah, Senin (20/4/2020). (Foto : dpr/go.id)

MerahPutih.com - Rencana amandemen UUD 1945 atau perubahan kelima terus mengemuka ke publik, setelah Ketua MPR Bambang Soesatyo, atau akrab disapa Bamsoet, menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor, Jumat (13/8) silam.

Anggota Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf menuturkan, belum ada urgensi untuk mengamandemen konstitusi untuk menghidupkan kembali GBHN, atau sekarang diistilahkan dengan sebutan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Baca Juga:

Amandemen UUD Tergantung Putusan Pimpinan Partai Politik

Fungsi GBHN sebagai pedoman dalam tata laksana pembangunan nasional sebenarnya sudah terkompensasi dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Lalu terakomodir dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

"Untuk saat ini, kami belum melihat adanya kondisi mendesak untuk menetapkan PPHN melalui TAP MPR. Lagipula, kedudukan GBHN saat ini sudah digantikan dengan adanya UU SPPN," katanya kepada wartawan, Jumat (20/8).

Politisi PKS ini mengungkapkan, memaksakan agenda amandemen UUD 1945 dalam situasi pandemi akan menghalang partisipasi publik lantaran terbatasnya akses dan mobilitas publik dalam mengawal agenda krusial tersebut.

Di sisi lain, dirinya juga khawatir perubahan kelima UUD 1945 ini berpotensi menjadi bola liar dan melebar ke pembahasan lain yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat dan cita-cita reformasi.

"Pasalnya, wacana ini seolah dipaksakan karena digulirkan di tengah situasi yang tidak tepat, sehingga wajar bila publik menaruh syak wasangka," lanjut Bukhori.

Ia menegaskan, apabila agenda ini tetap dipaksakan, dikhawatirkan akan muncul persepsi di tengah publik bahwa agenda amandemen ini menyimpan maksud terselubung.

"Dan saya bisa menjamin, mayoritas masyarakat tidak akan menyetujui ihwal rencana amandemen ini lantaran tidak sejalan dengan prioritas mereka di masa pandemi," katanya.

Sidang DPR
Rapat DPR. (Foto: dpr.go.id)

Anggota Komisi Sosial DPR mengingatkan, supaya pemerintah dan anggota dewan mengesampingkan hajat politik mereka. Dengan beralih pada upaya memaksimalkan aksi sosial dalam membantu kesulitan rakyat yang didera pandemi.

"Rakyat sedang berduka dan perlu mendapat perhatian penuh, santunan, dan perlindungan dari negara secara totalitas supaya kondisi mereka tidak semakin terpuruk."

Presiden Jokowi dikabarkan oleh Bambang Soesatyo setuju ihwal rencana MPR melakukan amandemen terbatas UUD 1945 untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dan tidak melebar ke persoalan lain. (Knu)

Baca Juga:

PKS Sebut Bahas Amandemen UUD 1945 di Tengah Pandemi Dinilai tidak Etis

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Yogyakarta Wajibkan Wisatawan Unduh Aplikasi Sugeng Rawuh Gantikan PeduliLindungi
Indonesia
Yogyakarta Wajibkan Wisatawan Unduh Aplikasi Sugeng Rawuh Gantikan PeduliLindungi

Penggunaan aplikasi tersebut dapat mengurangi jumlah wisatawan di Malioboro Pihaknya juga dapat mengawasi dan memecah jika munculnya kerumunan.

Kasus Rahmat Effendi, KPK Amankan Dokumen Proyek Ganti Rugi Lahan di Bekasi
Indonesia
Kasus Rahmat Effendi, KPK Amankan Dokumen Proyek Ganti Rugi Lahan di Bekasi

"Bukti-bukti yang kembali ditemukan di antaranya adalah berbagai dokumen proyek ganti rugi lahan di Bekasi," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (11/1).

Ambang Batas Presiden 20 Persen Dinilai Bikin Mumet Partai Politik
Indonesia
Ambang Batas Presiden 20 Persen Dinilai Bikin Mumet Partai Politik

Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro meyakini ambas batas presiden bakal bikin mumet atau pusing parpol tanah air.

[HOAKS atau FAKTA]:  Saat Perut Kosong Makan Buah Sembuhkan Kanker
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Saat Perut Kosong Makan Buah Sembuhkan Kanker

Dokter gizi bernama Dr. Nurul Manikam, M.Gizi., Sp.GK., menyatakan bahwa klaim makan buah saat perut kosong untuk sembuhkan kanker adalah hoaks.

Gerindra Bulat Dukung Prabowo Capres di Pilpres 2024
Indonesia
Gerindra Bulat Dukung Prabowo Capres di Pilpres 2024

"Dukungan terhadap Prabowo itu sudah bulat," kata Muzani

Fraksi PAN Tetapkan Ashabul Kahfi sebagai Ketua Komisi VIII DPR
Indonesia
Fraksi PAN Tetapkan Ashabul Kahfi sebagai Ketua Komisi VIII DPR

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menetapkan Ashabul Kahfi sebagai Ketua Komisi VIII DPR RI, mengganti Yandri Susanto yang kini menjabat sebagai wakil ketua MPR RI.

KPK Tangkap Eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti
Indonesia
KPK Tangkap Eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti

Haryadi Suyuti baru saja mengakhiri masa jabatan sebagai Wali Kota Yogyakarta beberapa pekan lalu, tepatnya pada 22 Mei 2022.

Pilpres 2024 Masih Jauh, Relawan Mulai Genit Usung Capres
Indonesia
Pilpres 2024 Masih Jauh, Relawan Mulai Genit Usung Capres

Ini menjadi semacam "alat tawar politik" bagi kandidat yang diusung relawan untuk mendapat tiket nominasi dari parpol dengan mengonversi dukungan relawan.

Marak Kebocoran Data, Keamanan Siber Kementerian dan Lembaga Negara Harus Diaudit
Indonesia
Marak Kebocoran Data, Keamanan Siber Kementerian dan Lembaga Negara Harus Diaudit

"Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai leading sector segera lakukan audit keamanan siber di semua kementerian dan lembaga negara. Dari hasil audit, bisa segera ditindaklanjuti dengan melakukan penguatan sistem keamanan data,” tegasnya.

Pengusaha Transportasi Diminta Gratiskan Antar Lansia ke Tempat Vaksinasi
Indonesia
Pengusaha Transportasi Diminta Gratiskan Antar Lansia ke Tempat Vaksinasi

Menurut Uu, Pemda Provinsi Jabar telah mempersiapkan matang vaksinasi booster ini. Mulai dari sarana prasarana, struktur, infrastruktur, hingga suprastruktur.