PKS Nilai Pembahasan Amandemen UUD Bisa Jadi Bola Liar Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf ketika menyerahkan bantuan logistik di Jawa Tengah, Senin (20/4/2020). (Foto : dpr/go.id)

MerahPutih.com - Rencana amandemen UUD 1945 atau perubahan kelima terus mengemuka ke publik, setelah Ketua MPR Bambang Soesatyo, atau akrab disapa Bamsoet, menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor, Jumat (13/8) silam.

Anggota Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf menuturkan, belum ada urgensi untuk mengamandemen konstitusi untuk menghidupkan kembali GBHN, atau sekarang diistilahkan dengan sebutan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Baca Juga:

Amandemen UUD Tergantung Putusan Pimpinan Partai Politik

Fungsi GBHN sebagai pedoman dalam tata laksana pembangunan nasional sebenarnya sudah terkompensasi dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Lalu terakomodir dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

"Untuk saat ini, kami belum melihat adanya kondisi mendesak untuk menetapkan PPHN melalui TAP MPR. Lagipula, kedudukan GBHN saat ini sudah digantikan dengan adanya UU SPPN," katanya kepada wartawan, Jumat (20/8).

Politisi PKS ini mengungkapkan, memaksakan agenda amandemen UUD 1945 dalam situasi pandemi akan menghalang partisipasi publik lantaran terbatasnya akses dan mobilitas publik dalam mengawal agenda krusial tersebut.

Di sisi lain, dirinya juga khawatir perubahan kelima UUD 1945 ini berpotensi menjadi bola liar dan melebar ke pembahasan lain yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat dan cita-cita reformasi.

"Pasalnya, wacana ini seolah dipaksakan karena digulirkan di tengah situasi yang tidak tepat, sehingga wajar bila publik menaruh syak wasangka," lanjut Bukhori.

Ia menegaskan, apabila agenda ini tetap dipaksakan, dikhawatirkan akan muncul persepsi di tengah publik bahwa agenda amandemen ini menyimpan maksud terselubung.

"Dan saya bisa menjamin, mayoritas masyarakat tidak akan menyetujui ihwal rencana amandemen ini lantaran tidak sejalan dengan prioritas mereka di masa pandemi," katanya.

Sidang DPR
Rapat DPR. (Foto: dpr.go.id)

Anggota Komisi Sosial DPR mengingatkan, supaya pemerintah dan anggota dewan mengesampingkan hajat politik mereka. Dengan beralih pada upaya memaksimalkan aksi sosial dalam membantu kesulitan rakyat yang didera pandemi.

"Rakyat sedang berduka dan perlu mendapat perhatian penuh, santunan, dan perlindungan dari negara secara totalitas supaya kondisi mereka tidak semakin terpuruk."

Presiden Jokowi dikabarkan oleh Bambang Soesatyo setuju ihwal rencana MPR melakukan amandemen terbatas UUD 1945 untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dan tidak melebar ke persoalan lain. (Knu)

Baca Juga:

PKS Sebut Bahas Amandemen UUD 1945 di Tengah Pandemi Dinilai tidak Etis

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Varian Omicron Sudah Ada Sejak Pertengahan Tahun 2021
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Varian Omicron Sudah Ada Sejak Pertengahan Tahun 2021

Tercatat dalam artikel yang dicantumkan pada narasi tersebut bahwa artikel tentang varian Omicron yang terbit di situs resmi WEF terbit bulan November 2021.

BPBD DIY Dorong Satgas COVID-19 Desa Aktif dan Gencar Pantau Pasien Isoman
Indonesia
BPBD DIY Dorong Satgas COVID-19 Desa Aktif dan Gencar Pantau Pasien Isoman

Kepala Bidang Pencegahan BPBD DIY, Danang Samsurizal menuturkan, para satgas COVID-19 tingkat desa diminta aktif mendeteksi dini warga yang terkonfirmasi positif di lingkungannya. Kemudian mendorong mereka melakukan isolasi secara terpusat di selter yang telah disediakan pemerintah daerah.

Pekerja Migran yang Tiba di Tanah Air Wajib Diisolasi di RSD COVID-19
Indonesia
Pekerja Migran yang Tiba di Tanah Air Wajib Diisolasi di RSD COVID-19

Ada juga yang berbayar sendiri, yaitu di hotel-hotel isolasi yang disiapkan

PDIP Lobi Fraksi Lain Gulirkan Hak Interpelasi Formula E
Indonesia
PDIP Lobi Fraksi Lain Gulirkan Hak Interpelasi Formula E

"Jadi lima orang ini kan inisiator. Sekarang lagi menggalang dukungan dari anggota fraksi lain," kata Gembong

Perubahan Statuta UI Dinilai Berpotensi Gerus Independensi Kampus
Indonesia
Perubahan Statuta UI Dinilai Berpotensi Gerus Independensi Kampus

Penerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (UI) sebagai pengganti PP Nomor 68 Tahun 2013 di dalamnya mengubah aturan rangkap jabatan menuai kritik.

Kecelakaan Parah Dekat Polda Metro Jaya Libatkan Ambulans Pengangkut Jenazah
Indonesia
Kecelakaan Parah Dekat Polda Metro Jaya Libatkan Ambulans Pengangkut Jenazah

Kecelakaan melibatkan mobil ambulans dan mobil boks terjadi di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

Lima Orang Meninggal Dunia Akibat Tanah Longsor di Pamekasan Madura
Indonesia
Lima Orang Meninggal Dunia Akibat Tanah Longsor di Pamekasan Madura

BPBD mencatat 50 warga Kampung Jepun terdampak

Rencana BPN Terbitkan Sertifikat Tanah Elektronik Menuai Kritik
Indonesia
Rencana BPN Terbitkan Sertifikat Tanah Elektronik Menuai Kritik

Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), bakal memberlakuan sertifikat tanah elektronik (sertifikat-el). Untuk saat ini, uji coba dilakukan terhadap tanah yang masih terbatas di Jakarta dan Surabaya.

Kemhan Pesan 2 Kapal Patroli Bagi TNI AL Buatan Lampung
Indonesia
Kemhan Pesan 2 Kapal Patroli Bagi TNI AL Buatan Lampung

First Steel Cutting adalah momen penting sebagai tanda dimulainya proses pembangunan fisik kapal dan diharapkan menjadi awal yang baik untuk kelanjutan pembangunan kapal.

 PTM Wajib Dilakukan Jika 100 Persen Pengajar Sudah Divaksin
Indonesia
PTM Wajib Dilakukan Jika 100 Persen Pengajar Sudah Divaksin

Pemerintah sedang mempercepat pelaksanaan vaksinasi bagi pendidik seperti guru dan dosen serta tenaga kependidikan untuk mempersiapkan kegiatan PTM, khususnya di zona Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2 dan 3.