PKS Nilai Kebijakan New Normal Sangat Berbahaya Jika Dipaksakan Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera. Foto: MP/Ponco

MerahPutih.com - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mendesak, pemerintah tetap tidak bisa gegabah dalam memutuskan New Normal.

Pasalnya, belum ada bukti yang menunjukkan bahwa penularan COVID-19 bisa kita kendalikan. Menurut Mardani, pemerintah jangan mengikuti negara lain.

Baca Juga

Ini Alasan Jakarta Disebut Siap Berlakukan New Normal

"Hati-hati dalam menilai realita di lapangan. Jangan karena negara lain melakukan relaksasi, kita juga ikut-ikutaan," kata dia, dikutip dari cuitannya, Kamis (28/5).

Menurutnya, kondisi disini amat berbeda dengan negara-negara lain seperti Jepang, Singapura, Korea Selatan yang dilihat dari segi grafik sudah menurun. Sedangkan di Indonesia angkanya masih naik, itupun dengan jumlah peserta rapid/swab test yang terbatas.

"Berbahaya jika dipaksakan," tegas dia.

Mardani Ali Sera
Politikus PKS Mardani Ali Sera (Fotografer : Djo, Aziz/ PKSFoto)

Dia mempertanyakan, apakah rencana penerapan New Normal ini sudah melibatkan Pemerintah Daerah (Pemda). Menurutnya, wilayah terutama yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) lebih mengetahui kondisi masing-masing.

Mulai dari tingkat penyebaran virus, jumlah tes per hari, sampai ketersediaan fasilitas kesehatan. Terlebih Pemda juga tengah berjuang keras untuk memutus rantai penyebaran di wilayah masing-masing.

"Terakhir, COVID-19 merupakan krisis kesehatan dan ini yang utama. Mindset ini hrs menjadi dasar bagi pemerintah dalam membuat berbagai kebijakan," kata dia.

Dia menggunakan beberapa indikator mengenai penanganan COVID-19 yang tidak berjalan secara baik.

Pemerintah, menurutnya, sejak awal masa pandemi COVID-19 terkesan meremehkan dan menolak peringatan kemungkinan virus corona sudah masuk ke Indonesia. Hal itu telah disampaikan lembaga dunia dan peneliti.

“Jadi ya begitulah lucunya rezim ini. Saya saja masih ingat ada pejabat mengatakan ‘Corona pergi dari Indonesia’, ‘COVID-19 tidak sampai ke Indonesia karena perizinannya berbelit-belit’, dan lain-lain,” tutur dia.

Alumni Universitas Indonesia itu menerankan penanganan dampak multisektoral dari pandemi COVID-19 terkesan lemah dan lambat. Pengangguran dan kemiskinan semakin meningkat karena lemahnya permasalahan data.

Baca Juga

Ini Sikap PDIP Soal Kebijakan 'New Normal' Presiden Jokowi

Pemerintah harus menjadikan survei Indobarometer itu sebagai bahan evaluasi diri agar penanganan COVID-19 lebih baik lagi. Mardani berharap Pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin menjadikan survei itu sebagai pelecut semangat untuk bekerja lebih keras lagi.

“Harusnya melibatkan para pakar/scientist dalam membuat (kebijakan) dan berbasis data). Selain itu, kurangi kebijakan yang mencla-mencle. Alur kinerja dan komunikasi harus lebih sistematis dengan rantai komando yang jelas dari pusat hingga level RT dan RW,” pungkasnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jatim dan DKI Pimpin Lonjakan Kasus, Karena Masyarakatnya 'Bandel'
Indonesia
Jatim dan DKI Pimpin Lonjakan Kasus, Karena Masyarakatnya 'Bandel'

Yuri mengingatkan masyarakat untuk memakai masker

Terapkan Protokol Kesehatan, Warga Dilarang Lihat Pemotongan Hewan Kurban di Masjid
Indonesia
Terapkan Protokol Kesehatan, Warga Dilarang Lihat Pemotongan Hewan Kurban di Masjid

Dalam Surat Edaran Dirjen PKH tersebut, kata dia, antara lain mengatur petugas pemotonan hewan di batasi dalam jumlah tertentu, guna menghindari kerumunan.

6 Orang Terkait OTT Rektor UNJ Dilepaskan, KPK Dinilai Makin Ngawur
Indonesia
6 Orang Terkait OTT Rektor UNJ Dilepaskan, KPK Dinilai Makin Ngawur

Ia mengakui ada janji KPK sendiri yang akan mengurangi OTT dengan memperbanyak pencegahan.

DPR Tidak Perlu Bahas RUU Minuman Beralkohol
Indonesia
DPR Tidak Perlu Bahas RUU Minuman Beralkohol

Pendekatan pelarangan minuman beralkohol dapat memberi dampak negatif untuk peradilan pidana di Indonesia.

  Pengamat Sarankan Kontra Radikalisme Diajarkan Sejak Pendidikan Dasar
Indonesia
Pengamat Sarankan Kontra Radikalisme Diajarkan Sejak Pendidikan Dasar

"Di mana cara-cara berpikir yang indoktrinatif perlu dihindarkan, dan diganti dengan keberanian untuk mempertanyakan dan meragukan setiap opini dan fakta yang ada.

Saksi Rahmat Benarkan Ponselnya Diminta Pinangki agar Tak Disita Kejagung
Indonesia
Saksi Rahmat Benarkan Ponselnya Diminta Pinangki agar Tak Disita Kejagung

Pengusaha Rahmat mengakui ponselnya diminta oleh Pinangki Sirna Malasari agar tak disita tim penyidik Kejaksaan Agung.

Purnomo Ungkap Bisik-Bisiknya dengan Gibran Saat Persis Solo Dihajar Persib
Indonesia
Purnomo Ungkap Bisik-Bisiknya dengan Gibran Saat Persis Solo Dihajar Persib

Pertemuan keduanyan menjadi pusat perhatian Pasoepati yang datang ke Stadion Manahan

Regenerasi Politik Jangan Hanya Diisi Anak Pejabat
Indonesia
Regenerasi Politik Jangan Hanya Diisi Anak Pejabat

Alasannya, memang jumlah pemilih kaum muda pada 2024 sementara 60% lebih pemilih milenial di situ.

Komnas HAM Temukan Fakta Baru Kasus Kematian 6 Laskar FPI
Indonesia
Komnas HAM Temukan Fakta Baru Kasus Kematian 6 Laskar FPI

Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung menuturkan, telah menemukan bukti baru sebagai titik terang investigasi kasus tewasnya 6 laskar FPI.

Petugas Pemakaman COVID-19 Dapat Layanan SIM Gratis
Indonesia
Petugas Pemakaman COVID-19 Dapat Layanan SIM Gratis

Petugas pemakaman jenazah COVID-19 yang bertugas di wilayah DKI Jakarta mendapatkan prioritas permohonan SIM A dan C baru maupun perpanjangan masa berlaku.