PKS Nilai Kebijakan New Normal Sangat Berbahaya Jika Dipaksakan Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera. Foto: MP/Ponco

MerahPutih.com - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mendesak, pemerintah tetap tidak bisa gegabah dalam memutuskan New Normal.

Pasalnya, belum ada bukti yang menunjukkan bahwa penularan COVID-19 bisa kita kendalikan. Menurut Mardani, pemerintah jangan mengikuti negara lain.

Baca Juga

Ini Alasan Jakarta Disebut Siap Berlakukan New Normal

"Hati-hati dalam menilai realita di lapangan. Jangan karena negara lain melakukan relaksasi, kita juga ikut-ikutaan," kata dia, dikutip dari cuitannya, Kamis (28/5).

Menurutnya, kondisi disini amat berbeda dengan negara-negara lain seperti Jepang, Singapura, Korea Selatan yang dilihat dari segi grafik sudah menurun. Sedangkan di Indonesia angkanya masih naik, itupun dengan jumlah peserta rapid/swab test yang terbatas.

"Berbahaya jika dipaksakan," tegas dia.

Mardani Ali Sera
Politikus PKS Mardani Ali Sera (Fotografer : Djo, Aziz/ PKSFoto)

Dia mempertanyakan, apakah rencana penerapan New Normal ini sudah melibatkan Pemerintah Daerah (Pemda). Menurutnya, wilayah terutama yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) lebih mengetahui kondisi masing-masing.

Mulai dari tingkat penyebaran virus, jumlah tes per hari, sampai ketersediaan fasilitas kesehatan. Terlebih Pemda juga tengah berjuang keras untuk memutus rantai penyebaran di wilayah masing-masing.

"Terakhir, COVID-19 merupakan krisis kesehatan dan ini yang utama. Mindset ini hrs menjadi dasar bagi pemerintah dalam membuat berbagai kebijakan," kata dia.

Dia menggunakan beberapa indikator mengenai penanganan COVID-19 yang tidak berjalan secara baik.

Pemerintah, menurutnya, sejak awal masa pandemi COVID-19 terkesan meremehkan dan menolak peringatan kemungkinan virus corona sudah masuk ke Indonesia. Hal itu telah disampaikan lembaga dunia dan peneliti.

“Jadi ya begitulah lucunya rezim ini. Saya saja masih ingat ada pejabat mengatakan ‘Corona pergi dari Indonesia’, ‘COVID-19 tidak sampai ke Indonesia karena perizinannya berbelit-belit’, dan lain-lain,” tutur dia.

Alumni Universitas Indonesia itu menerankan penanganan dampak multisektoral dari pandemi COVID-19 terkesan lemah dan lambat. Pengangguran dan kemiskinan semakin meningkat karena lemahnya permasalahan data.

Baca Juga

Ini Sikap PDIP Soal Kebijakan 'New Normal' Presiden Jokowi

Pemerintah harus menjadikan survei Indobarometer itu sebagai bahan evaluasi diri agar penanganan COVID-19 lebih baik lagi. Mardani berharap Pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin menjadikan survei itu sebagai pelecut semangat untuk bekerja lebih keras lagi.

“Harusnya melibatkan para pakar/scientist dalam membuat (kebijakan) dan berbasis data). Selain itu, kurangi kebijakan yang mencla-mencle. Alur kinerja dan komunikasi harus lebih sistematis dengan rantai komando yang jelas dari pusat hingga level RT dan RW,” pungkasnya. (Knu)



Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH