PKS Ngotot UU Pemilu Perlu Revisi UU Pemilu PKS. (Foto: PKS

MerahPutih.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menegaskan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu harus terus jalan untuk memperbaiki kualitas demokrasi melalui penyelenggaraan pemilu.

"Kami melihat ada kebutuhan dan kepentingan revisi UU Pemilu," ujar Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini di Jakarta, Minggu (8/2).

Baca Juga:

PPP Nilai UU Pemilu Tidak Perlu Direvisi

Ia mengklaim, semua fraksi di Komisi II DPR sudah setuju terkait revisi dan saat ini drafnya sudah ada di Badan Legislasi (Baleg) untuk harmonisasi dan sinkronisasi.

"Semua fraksi melihat urgensi dari revisi tersebut," ujarnya.

Ia memaparkan, sejumlah isu strategis antara lain ambang batas parlemen, ambang batas presiden, alokasi kursi, keserentakan pemilu hingga perbaikan rekapitulasi yang lebih baik.

"Tak kalah penting desain pemilu yang mencegah keterbelahan seperti pengalaman Pemilu 2019," ucap Jazuli.

Ia mengungkapkan, Fraksi PKS pada prinsipnya ingin agar syarat pencalonan presiden lebih ringan sehingga lebih banyak alternatif capres yang muncul.

"Itu jelas baik bagi rakyat dan mencegah polarisasi atau keterbelahan seperti Pemilu 2019," katanya.

Fraksi PKS menginginkan agar pilkada serentak dinormalisasi pada 2022/2023 agar kepemimpinan daerah di masa pandemik oleh pejabat definitif.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini. (Foto: dpr.go.id)
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini. (Foto: dpr.go.id)

"Jika digelar pada 2024 beban dan ongkos ekonomi, sosial, dan politik menjadi sangat berat," katanya.

Normalisasi, lanjut ia akan meringangkan penyelenggara, karena vaktu pilpres dan pileg jadi satu, sangat berat bagi penyelenggara hingga menimbulkan banyak korban jiwa.

"Apalagi ini akan ditambah dengan pilkada serentak. Dengan seluruh urgensi tersebut, menurut Jazuli, tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan revisi UU Pemilu," katanya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
100 Anggota Polres Jakarta Pusat Divaksin COVID-19
Indonesia
100 Anggota Polres Jakarta Pusat Divaksin COVID-19

Sebanyak 100 anggota Polres Metro Jakarta Pusat menjalani proses vaksinasi COVID-19. Pemberian vaksin ini dilakukan bergilir untuk mencegah adanya penumpukan.

Prof Azyumardi Azra Ingatkan Risiko Peleburan LIPI, BPPT, Lapan, dan Batan ke BRIN
Indonesia
Prof Azyumardi Azra Ingatkan Risiko Peleburan LIPI, BPPT, Lapan, dan Batan ke BRIN

BRIN hanya mengoordinasikan perencanaan dan anggaran, bukan pelaksana litbangjirap

Jokowi Sebut Banyak Penindakan Bukan Tolok Ukur Pemberantasan Korupsi
Indonesia
Jokowi Sebut Banyak Penindakan Bukan Tolok Ukur Pemberantasan Korupsi

Orientasi serta pola pikir atau mindset pengawasan dan penegakan hukum perlu diarahkan pada perbaikan tata kelola pencegahan tipikor.

Sampai September, 70.000 Warga Solo Belum Divaksin
Indonesia
Sampai September, 70.000 Warga Solo Belum Divaksin

Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo mencatat sebanyak 70.000 warga dari berbagai umur belum divaksin sama sekali. Hal itu menjadi catatan Pemkot Solo karena mereka rawan terpapar corona.

Orang Gangguan Jiwa dan Rakyat Miskin Dipersiapkan untuk Divaksin COVID-19
Indonesia
Orang Gangguan Jiwa dan Rakyat Miskin Dipersiapkan untuk Divaksin COVID-19

Kemenkes memastikan kelompok masyarakat miskin, disabilitas, hingga orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) masuk dalam prioritas sasaran program vaksinasi nasional tahap ketiga.

Satgas COVID-19 Terapkan Sistem Bubble untuk Peserta PON XX Papua
Indonesia
Satgas COVID-19 Terapkan Sistem Bubble untuk Peserta PON XX Papua

Satgas Penanganan COVID-19 memperkenalkan sistem bubble untuk menghindari penularan dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-XX di Papua.

Tak Bentuk TGPF Tewasnya Enam Laskar FPI, Mahfud MD: Itu Urusan Komnas Ham
Indonesia
Tak Bentuk TGPF Tewasnya Enam Laskar FPI, Mahfud MD: Itu Urusan Komnas Ham

Mahfud juga mempersilakan Komnas HAM mengumumkan hasil investigasi mereka

Komnas HAM Bakal Turun Tangan Selidiki Penganiayaan Jurnalis di Surabaya
Indonesia
Komnas HAM Bakal Turun Tangan Selidiki Penganiayaan Jurnalis di Surabaya

Jurnalis adalah salah satu elemen penting dalam penegakan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia.

Biar Bisnis Penerbangan Membaik, Syarat Tes PCR Harus Dihapuskan
Indonesia
Biar Bisnis Penerbangan Membaik, Syarat Tes PCR Harus Dihapuskan

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat meminta pihak bandara untuk memperbaiki layanan sebagaimana syarat penerbangan yang sudah ditentukan.

Ramaikan HUT Jakarta Ke-494, Ondel-ondel Nyelam Laut Ancol
Indonesia
Ramaikan HUT Jakarta Ke-494, Ondel-ondel Nyelam Laut Ancol

Ondel-ondel underwater merupakan salah satu hiburan unik yang dapat disaksikan oleh masyarakat secara daring atau online maupun secara langsung.