PKS Ngotot UU Pemilu Perlu Revisi UU Pemilu PKS. (Foto: PKS

MerahPutih.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menegaskan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu harus terus jalan untuk memperbaiki kualitas demokrasi melalui penyelenggaraan pemilu.

"Kami melihat ada kebutuhan dan kepentingan revisi UU Pemilu," ujar Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini di Jakarta, Minggu (8/2).

Baca Juga:

PPP Nilai UU Pemilu Tidak Perlu Direvisi

Ia mengklaim, semua fraksi di Komisi II DPR sudah setuju terkait revisi dan saat ini drafnya sudah ada di Badan Legislasi (Baleg) untuk harmonisasi dan sinkronisasi.

"Semua fraksi melihat urgensi dari revisi tersebut," ujarnya.

Ia memaparkan, sejumlah isu strategis antara lain ambang batas parlemen, ambang batas presiden, alokasi kursi, keserentakan pemilu hingga perbaikan rekapitulasi yang lebih baik.

"Tak kalah penting desain pemilu yang mencegah keterbelahan seperti pengalaman Pemilu 2019," ucap Jazuli.

Ia mengungkapkan, Fraksi PKS pada prinsipnya ingin agar syarat pencalonan presiden lebih ringan sehingga lebih banyak alternatif capres yang muncul.

"Itu jelas baik bagi rakyat dan mencegah polarisasi atau keterbelahan seperti Pemilu 2019," katanya.

Fraksi PKS menginginkan agar pilkada serentak dinormalisasi pada 2022/2023 agar kepemimpinan daerah di masa pandemik oleh pejabat definitif.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini. (Foto: dpr.go.id)
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini. (Foto: dpr.go.id)

"Jika digelar pada 2024 beban dan ongkos ekonomi, sosial, dan politik menjadi sangat berat," katanya.

Normalisasi, lanjut ia akan meringangkan penyelenggara, karena vaktu pilpres dan pileg jadi satu, sangat berat bagi penyelenggara hingga menimbulkan banyak korban jiwa.

"Apalagi ini akan ditambah dengan pilkada serentak. Dengan seluruh urgensi tersebut, menurut Jazuli, tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan revisi UU Pemilu," katanya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pembubaran FPI Langgar Hak Berserikat dan Gerus Kebebasan Sipil
Indonesia
Pembubaran FPI Langgar Hak Berserikat dan Gerus Kebebasan Sipil

"Sehingga semakin menggerus kebebasan sipil di Indonesia," kata Usman

Disiplinkan Warga, Pemkot Cirebon Gelar Razia Masker
Indonesia
Disiplinkan Warga, Pemkot Cirebon Gelar Razia Masker

Pemerintah Kota Cirebon tidak sungkan akan melakukan tindakan tegas demi melindungi masyarakat terkait pencegahan penularan COVID-19.

 Ini Kelompok yang Bakal Untung Besar Ketika Proyek Kartu Prakerja Berjalan
Indonesia
Ini Kelompok yang Bakal Untung Besar Ketika Proyek Kartu Prakerja Berjalan

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, menilai, pihak yang diuntungkan dari program pelatihan Kartu Prakerja adalah penyedia modul pendidikan, bukan masyarakat terdampak Covid-19.

Lima Jenazah Korban Sriwijaya Air yang Berhasil Diidentifikasi Hari Ini
Indonesia
Lima Jenazah Korban Sriwijaya Air yang Berhasil Diidentifikasi Hari Ini

Rekonsiliasi ini menggunakan pemeriksaan sidik jari dan juga DNA

Eksis di Medsos Gegara Tawuran Manggarai, Bos Gengster Zwembath Diciduk Polisi
Indonesia
Eksis di Medsos Gegara Tawuran Manggarai, Bos Gengster Zwembath Diciduk Polisi

Luthfi juga menjadi pelaku penyerangan di puskesmas kecamatan Menteng

[HOAKS Atau FAKTA]: Buntut Kericuhan Demo Omnibus Law, Bakal Ada Pemblokiran Medsos
Indonesia
[HOAKS Atau FAKTA]: Buntut Kericuhan Demo Omnibus Law, Bakal Ada Pemblokiran Medsos

Kominfo hanya melakukan patroli siber. Patroli dilakukan petugas Security Operation Center Automatic Identification System (SOC-AIS).

UU Cipta Kerja Berpotensi Munculkan Titik Kemacetan Lalu Lintas
Indonesia
UU Cipta Kerja Berpotensi Munculkan Titik Kemacetan Lalu Lintas

“Memang akan mempercepat proses perizinan tapi berdampak pada bertambahnya kemacetan lalu lintas sekitar lokasi,” kata Munawar

Biar Tak Berpotensi 'Tabrak' Ajaran Agama, Pemerintah Diminta Konsultasi Sebelum Bikin Kebijakan
Indonesia
KPK Setorkan Cicilan Uang Pengganti Eni Maulani Saragih ke Kas Negara
Indonesia
KPK Setorkan Cicilan Uang Pengganti Eni Maulani Saragih ke Kas Negara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetor uang sejumlah Rp925.176.000 ke kas negara.

Wagub DKI Akui Muncul 'Klaster Perkantoran' di Jakarta
Indonesia
Wagub DKI Akui Muncul 'Klaster Perkantoran' di Jakarta

Kantor yang pegawainya terkonfirmasi positif COVID-19 diminta ditutup sementara