Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Fraksi PKS DPRD Jakarta kembali menegaskan desakan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) menjual saham yang dimiliki di PT Delta Djakarta Tbk.
“Walaupun secara hukum mungkin diperbolehkan, tapi kemudian secara etika publik, itu kami berpendapat tidak bisa dibenarkan,” kata anggota Komisi B DPRD dari Fraksi PKS, M Taufik Zoelkifli (MTZ), di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (27/1).
Saat ini, Pemprov DKI masih tercatat memiliki 26,25 persen saham di perusahaan produsen bir tersebut, dengan dividen rata-rata puluhan miliar rupiah setiap tahun.
Baca juga:
Pemprov DKI Serahkan Proses Penjualan Saham Bir PT Delta ke Pj Gubernur
Mudarat Saham Bir
Menurut MTZ, mudarat yang dihasilkan dengan mempertahankan saham di PT Delta Djakarta akan jauh lebih besar ketimbang manfaatnya.
PKS menilai kepemilikan saham bir tidak pantas bagi pemerintah karena dampak negatif alkohol terhadap masyarakat. MTZ mengutip laporan WHO Global Status Report on Alcohol and Health yang menyebut alkohol menyebabkan 3 juta kematian per tahun secara global.
Politikus PKS itu juga menyoroti risiko kesehatan seperti penyakit hati, kanker, gangguan mental, kecelakaan lalu lintas, hingga kekerasan dalam rumah tangga akibat mengonsumsi alkholol.
"Kita bisa lihat ya misalnya dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan sosial, bagaimana dia meningkatkan kekerasan dalam rumah tangga juga atau kemudian menjadi hal yang memicu orang untuk berbuat kriminal dan lain-lain," tuturnya.
Baca juga:
Terus Dijegal Pimpinan DPRD, Anies DIminta Pakai Diskresi Lepas Saham Bir
Janji Kampanye Pramono Anung
Karena itu, MTZ menyarankan agar Pemprov melepas saham PT Delta Djakarta. Apalagi, Gubernur Jakarta Pramono Anung pernah berjanji untuk melepas saham tersebut.
"Gubernur Pramono ketika kampanye di tahun 2024 itu menyatakan bahwa akan menjual saham PT Delta gitu ya, akan mengurus penjualannya, tapi kemudian sekarang setelah jadi belum ada suara lagi," ungkit dia.
"Walaupun pada saat itu beliau juga mengatakan bahwa itu, 'Saya serahkan kepada DPRD gitu'. Jadi penjualan, saya sedia siap, saya setuju saham dijual, tapi disampaikan kepada DPRD," tandas MTZ. (Asp)
