PKS Minta Publik Kawal Revisi UU ITE Legislator DPR RI F-PKS, Mardani Ali Sera. Foto: pks.id

MerahPutih.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menerbitkan Surat Edaran bernomor SE/2/11/2021 tentang penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Menanggapi hal itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera berharap tidak ada lagi kriminalisasi terhadap pihak yang berseberangan dengan pemerintah.

Baca Juga

Rencana Revisi UU ITE, Pemidanaan Bagi Aktivis yang Kritis Harus Dihentikan

"Karena itu, dalam revisi UU ITE, publik harus terus mengawal. Poin demi poin dari SE ini perlu dicermati dengan serius agar Polri dapat bertindak professional dan adil," kata Mardani dalam keterangannya, Rabu (24/2).

Pengambilan keputusan, kata Mardani juga harus dilakukan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta maupun data yang ada. Ia menilai, SE tidak cukup untuk menyelesaikan akar masalah. Masih banyak problem mendasar yang tidak dapat diatur melalui SE ini.

"Belum lagi tafsiran polisi atas berbagai kasus yang erat dengan UU ITE tidak dirincikan, sehingga dalam penerapannya subjektif dari kepolisian. Jangan sampai hal tersebut menimbulkan masalah baru," ujarnya.

Mardani Ali Sera
Politikus PKS Mardani Ali Sera (Fotografer : Djo, Aziz/ PKSFoto)

Anggota Komisi II DPR ini menegaskan, komitmen politik harus dijunjung tinggi dalam penerapannya.Ealuasi berkala juga perlu dilakukan, mengingat kemampuan membedakan mana kritik dan mana ujaran kebencian sangat diperlukan.

"Kuncinya ada di level memutuskan, apakah dijadikan perkara atau tidak," imbuh Mardani.

Mardani melanjutkan bahwa kebebasan berpendapat merupakan salah satu faktor penyebab anjloknya Indeks Demokrasi Indonesia.

"Ini kian diperparah karena ada kekhawatiran menjadi korban perundungan di media sosial," ujarnya.

Apalagi, lanjut Mardani, Survei Indikator Politik Indonesia pada September 2020 menyatakan, 69,6% responden sangat setuju dengan pendapat bahwa masyarakat makin takut untuk menyampaikan pendapat.

"Segera Revisi UU ITE merupakan jawabannya. UU ITE jangan lagi dijadikan sebagai alat efektif untuk melakukan kriminalisasi. Tidak hanya soal hukum, UU tersebut juga telah memberikan dampak sosial dan politik di tengah masyarakat," tutup Mardani. (Pon)

Baca Juga

Pimpinan DPR Nilai Pemerintah Perlu Memasukkan Revisi UU ITE ke Prolegnas 2021

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PPKM Mikro Bantu Positivity Rate COVID-19 Di Jatim Jadi 6 Persen
Indonesia
PPKM Mikro Bantu Positivity Rate COVID-19 Di Jatim Jadi 6 Persen

turunnya kasus dan positivity rate tersebut dibarengi penurunan BOR atau keterisian rumah sakit. Sebab saat ini BOR isolasi sudah turun dari 79 persen di awal PPKM menjadi 33 persen untuk isolasi biasa.

Pandemi COVID-19 Buat Stok Darah di PMI Yogyakarta Menurun Drastis
Indonesia
Pandemi COVID-19 Buat Stok Darah di PMI Yogyakarta Menurun Drastis

Ketua PMI DIY, dr. Suryanto, Sp.PK mengatakan, pada masa awal pandemi di Indonesia yaitu sekitar Maret 2020, stok darah di DIY menurun hingga 40-60 persen

Geram Pendataan Bansos Semrawut, Ketua MPR Tegur Pemerintah
Indonesia
Geram Pendataan Bansos Semrawut, Ketua MPR Tegur Pemerintah

Pemerintah daerah perlu memprioritaskan pemberian data ke pemerintah pusat.

Diskon Pajak dan DP Nol Persen, Bikin Industri Otomotif dan Perumahaan Bergeliat
Indonesia
Diskon Pajak dan DP Nol Persen, Bikin Industri Otomotif dan Perumahaan Bergeliat

Diskon pajak sebesar 100 persen dari tarif normal akan diberikan pada tiga bulan pertama (Maret-Mei), kemudian 50 persen dari tarif normal pada tiga bulan berikutnya (Juni-Agustus).

Update COVID-19 Nasional 27 Juli: Kasus Positif Indonesia Tembus 100 Ribu
Indonesia
Update COVID-19 Nasional 27 Juli: Kasus Positif Indonesia Tembus 100 Ribu

Kasus positif virus Corona (COVID-19) di Indonesia per 27 Juli 2020 bertambah 1.525.

Bioskop di DKI Kembali Dibuka, Ini Rekomendasi Satgas Penanganan COVID-19
Indonesia
Bioskop di DKI Kembali Dibuka, Ini Rekomendasi Satgas Penanganan COVID-19

Wiku menyampaikan pembukaan aktivitas sosial dan ekonomi, seperti bioskop harus memperhatikan aspek kesehatan secara ketat

Tiba di Ponpes Al Mukmin Ngruki, Ba'asyir Langsung Ajak Pengurus Salat di Masjid
Indonesia
Tiba di Ponpes Al Mukmin Ngruki, Ba'asyir Langsung Ajak Pengurus Salat di Masjid

Ba'asyir bebas murni setelah divonis 15 tahun dan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Gunung Sindur, Bogor.

Car Free Day Tidak Ditiadakan, Tapi Dipindah
Indonesia
Car Free Day Tidak Ditiadakan, Tapi Dipindah

Saat ini dimatangkan inventarisi tempatnya oleh masing-masing wilayah

Pelaku Pengambil Paksa Jenazah Corona di Makassar Dipastikan Reaktif COVID-19
Indonesia
Pelaku Pengambil Paksa Jenazah Corona di Makassar Dipastikan Reaktif COVID-19

"Setelah diperiksa rapid test akan diisolasi, namun proses pidananya tetap berjalan," katanya.

[HOAKS atau FAKTA] Usai Jadi Korban Penusukan, Syekh Ali Jabber Pulang ke Madinah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Usai Jadi Korban Penusukan, Syekh Ali Jabber Pulang ke Madinah

Akun Facebook MSayuti Sayuti mengunggah foto Syekh Ali Jaber yang tampak berjalan di sebuah ruangan bandara