PKS Minta Pemprov DKI Perketat Protokol Kesehatan bila Panti Pijat Dibuka Petugas Satpol PP DKI Jakarta menutup tempat usaha Spa Hotel Golden Hands karena masalah perizinan. (ANTARA/HO-Satpol Jakarta)

MerahPutih.com - Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta mengatakan Achmad Yani meminta Pemprov untuk menimbang dahulu pembukan panti pijat dan tempat hiburan malam setelah PSBB berakhir.

Menurutnya, pembukaan operasional panti pijat itu harus dilakukan dibarengi protokol kesehatan yang ketat.

Baca Juga:

Anies Diminta Buka Tempat Panti Pijat Paling Terakhir, Ini Alasannya

"Semua usaha-usaha yang memang ada izinnya, kemudian mereka mengikuti apa yang sudah ditetapkan protokol kesehatannya oleh pemerintah. Saya kira nanti protokolnya pasti kan ada jaga jarak, kalau memang dia panti pijat jaga jarak, yah pasti susah," kata Yani di Jakarta, Rabu (3/6).

Ilustrasi - Penyegelan diskotek di kawasan Mangga Besar, Taman Sari Jakaarta Barat, Sabtu (8/2/2020). (ANTARA/HO-Humas Satpol PP DKI Jakarta)
Ilustrasi - Penyegelan diskotek di kawasan Mangga Besar, Taman Sari Jakaarta Barat, Sabtu (8/2/2020). (ANTARA/HO-Humas Satpol PP DKI Jakarta)

Ia pun meyakini, jika tempat hiburan malam dan panti pijat dibuka saat corona belum terkendali dipastikan akan terjadi kasus selanjutnya. Sebab, lanjutnya, tidak sedikit orang asing yang mendatangi lokasi itu dan langsung bersentuhan dengan orang-orang di sekelilingnya.

"Apalagi nanti yang datang banyak orang-orang asing, terus enggak ketahuan bawa penyakit kan kasihan nanti malah tertular. Yah artinya kalau memang dibuatkan protokol, yah protokolnya harus ditaati kalau enggak siap ditindak tegas sesuai aturan (Pergub Nomor 31 tahun 2020)," jelasnya.

Baca Juga:

Bakal New Normal, KAJ Terapkan "Aturan Main" Baru di Setiap Peribadatan Gereja

Namun begitu, Yani mendukung rencana Pemda DKI untuk kembali mengoperasikan tempat pariwisata demi meningkatkan perekonomian. Tetapi, kata Yani, Pemprov harus segera menyampaikan konsep tatanan kehidupan baru kepada warga.

“Dampak ekonomi sangat terasa, kita juga sudah dengar kemarin (paparan Gubernur Anies Baswedan) untuk APBD 2020 yang dicanangkan Rp87,95 triliun sekarang perkiraan menjadi Rp47,2 triliun atau 53 persen penurunannya," tutup Yani. (Asp)

Baca Juga:

Masih Temukan Kasus Baru, Anies Perpanjang Kembali PSBB Selama 14 Hari?

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini Alasan Pangdam Jaya Beri Toleransi Acara Tabur Bunga Gatot cs di TMP Kalibata
Indonesia
Ini Alasan Pangdam Jaya Beri Toleransi Acara Tabur Bunga Gatot cs di TMP Kalibata

Pangdam Jaya, Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengatakan, Gatot dan kawan-kawan yang belum izin ke Kementerian Sosial (Kemensos) tetap diperbolehkan masuk, karena mereka telah berjasa buat negara.

Gibran Larang Lurah Terbitkan SKIM Tujuan Zona Merah COVID-19
Indonesia
Gibran Larang Lurah Terbitkan SKIM Tujuan Zona Merah COVID-19

Bagi warga Solo yang hendak melakukan perjalanan atau non mudik ke luar Solo pada saat diberlakukan larangan mudik, harus membawa SKIM yang bisa dibuat di kantor kelurahan.

Akhir Lembaga Antirasuah?
Indonesia
Akhir Lembaga Antirasuah?

Banyak pihak memandang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah berada di ambang kematian.

PN Jakarta Timur Siarkan Sidang Putusan Rizieq Shihab Lewat YouTube
Indonesia
PN Jakarta Timur Siarkan Sidang Putusan Rizieq Shihab Lewat YouTube

Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Rizieq Shihab hukuman penjara selama 10 bulan untuk kasus kerumunan di Megamendung saat peletakan batu pertama pembangunan pondok pesantren Agrikultural Markaz Syariah.

Modus Pesta Gay Apartemen Kuningan Berkedok Perayaan Kemerdekaan RI
Indonesia
Modus Pesta Gay Apartemen Kuningan Berkedok Perayaan Kemerdekaan RI

Peserta dan panitia diwajibkan memakai drescode masker merah putih.

Selama PPKM di Jakarta, Klaster Keluarga Meningkat 44 Persen
Indonesia
Selama PPKM di Jakarta, Klaster Keluarga Meningkat 44 Persen

Kenaikan kasus klaster keluarga terjadi pada periode 11 Januari sampai 17 Januari 2021.

Ganja Kembali Jadi Komoditas Binaan Tanaman Obat Kementan
Indonesia
Ganja Kembali Jadi Komoditas Binaan Tanaman Obat Kementan

Dalam aturan sebelumnya, Kepmentan No. 141 Tahun 2019 tentang Jenis Komoditas Tanaman Binaan Lingkup Kementerian Pertanian tamanan Ganja juga masuk dalam komoditas binaan tamanan obat

Polri dan Kejagung Tak Gubris Permintaan KPK Kirim Berkas Skandal Djoko Tjandra
Indonesia
Polri dan Kejagung Tak Gubris Permintaan KPK Kirim Berkas Skandal Djoko Tjandra

Berkas dan dokumen-dokumen tersebut diperlukan tim supervisi

Bawaslu Temukan Pidana Pemilu Berupa Dukungan Palsu
Indonesia
Bawaslu Temukan Pidana Pemilu Berupa Dukungan Palsu

Ini terkait fasilitasi anggaran untuk kampanye

Ketegangan dan Ancaman Keamanan Jelang Pelantikan Biden
Dunia
Ketegangan dan Ancaman Keamanan Jelang Pelantikan Biden

Pakar sejarah kepresidenan dari Universitas Virginia, Barbara Perry mengemukakan, Biden mungkin menghadapi kombinasi tahun 1861 dan 1933.