PKS Minta Pemilihan Wagub DKI Ditunda Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2019). (ANTARA/Andi Firdaus)

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi menyayangkan proses pemilihan wakil gubernur (wagub) yang dinilai tidak transparan.

Salah satunya kegiatan penyampaian visi-misi dan tanya jawab kedua cawagub DKI pada hari Jumat (3/4) yang tidak dapat dilihat oleh masyarakat atau tertutup.

Baca Juga:

Ramai Penolakan Pemakaman Jenazah COVID-19, Wali Kota Solo: Kami Terima dengan Baik

"Tadi saya mengikuti rapat (penyampaian visi dan misi kedua calon Wagub DKI) dari (aplikasi) Zoom, cuma disayangkan ternyata media dan masyarakat luas tidak bisa mengakses," kata Suhaimi saat dihubungi, Jumat (3/4) malam.

Padahal, lanjut Suhaimi, penyampaian visi dan misi kedua calon pendamping Gubernur Anies tersebut tujuannya supaya calon pengganti Sandiaga Uno lebih dikenal publik.

"Jadi kalau seperti visi-misi, itu sangat terbatas sekali yang mengetahui siapa yang akan mendampingi Pak Gubernur Anies, bagaimana kualitasnya, itu publik gak bisa mengakses, bahkan media juga gak bisa masuk langsung, itu sangat disayangkan sekali," jelasnya.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi. (MP/Asropih)
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi. (MP/Asropih)

Ia juga menegaskan bahwa Fraksi PKS DPRD DKI tetap kompak menyampaikan harapannya agar proses penetapan pejabat nomor dua di Jakarta tersebut ditunda.

"(Fraksi) PKS sepakat minta ditunda. Karena Pak Gubernur Anies sudah menetapkan (masa tanggap) darurat COVID-19 itu sampai 19 April," tegas Suhaimi.

Baca Juga:

Alumni UII Serahkan APD Penanganan COVID-19 ke Sejumlah Rumah Sakit

Penasehat Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta ini juga menilai tidak layak jika anggota DPRD DKI yang merupakan wakil rakyat tidak mematuhi masa status tanggap darurat virus corona yang ditetapkan Gubernur Anies Baswedan hingga 19 April 2020 mendatang.

"Sementara masyarakat di tempat lain salat Jumat dicegah, salat jamaah sementara dicegah, pernikahan juga sementara dicegah, kerumunan-kerumunan sementara dicegah karena untuk kepentingan bersama yaitu mengatasi virus corona ini," tutup dia. (Asp)

Baca Juga:

WHO Sebut Rentannya Timur Tengah dari Serangan Wabah Corona

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Cecar Dirut PT PAL Budiman Saleh Soal Aliran Dana Korupsi PT DI
Indonesia
KPK Cecar Dirut PT PAL Budiman Saleh Soal Aliran Dana Korupsi PT DI

Saat dugaan korupsi itu terjadi, Budiman menjabat sebagai Direktur Aircraft Integration 2010-2012 dan Direktur Niaga 2012-2017 PT DI.

Cara Menerima Paket Belanja Online Saat Pandemi COVID-19
Indonesia
Cara Menerima Paket Belanja Online Saat Pandemi COVID-19

Setelah paket diterima, bungkus atau wadah kemasan yang tak diperlukan harus segera dibuang. Kemudian, penerima paket wajib mencuci tangan.

Kata Anies Kenapa Kasus COVID-19 Jakarta Masih Tinggi
Indonesia
Kata Anies Kenapa Kasus COVID-19 Jakarta Masih Tinggi

Peningkatan kasus COVID-19 di Jakarta dikarenakan mobilitas masyarakat di luar rumah masing tinggi.

Ombudsman Jakarta Sebut PPDB DKI Pakai Usia Tak Langgar Aturan
Indonesia
Ombudsman Jakarta Sebut PPDB DKI Pakai Usia Tak Langgar Aturan

Ombudsman Jakarta Raya telah memintai keterangan Kadis Pendidikan (Kadisdik) DKI

Keluarga Roy Kiyoshi Ajukan Rehabilitasi
Indonesia
Keluarga Roy Kiyoshi Ajukan Rehabilitasi

Pihaknya kini tengah mengajukan permohonan rehab tersebut ke Badan Narkotika Nasional (BNN).

DPR Diminta Fokus Pada Tupoksi Kepolisian Saat Fit and Proper Test Listyo Sigit
Indonesia
Bibit Vaksin COVID-19 Merah Putih Segera Diolah Bio Farma
Indonesia
Bibit Vaksin COVID-19 Merah Putih Segera Diolah Bio Farma

Untuk masyarakat yang menolak vaksinasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.

Yasonna Sebut Ekstradisi Maria Pauline Lumowa Dilakukan 'Injury Time'
Indonesia
Yasonna Sebut Ekstradisi Maria Pauline Lumowa Dilakukan 'Injury Time'

"Kita betul-betul berupaya keras untuk mengekstradisi. Ini di injury time," kata Yasonna

Menko Maritim "Debat" dengan Pakar Ekonomi
Indonesia
Menko Maritim "Debat" dengan Pakar Ekonomi

Menko Luhut juga didampingi beberapa deputi dan tenaga ahli untuk membantu menyajikan data yang relevan.