PKS Minta Pemerintah Ubah Pola Pendekatan Pemberantasan KKB Jenazah korban penembakan KKB di Nduga telah tiba di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Senin (18/7/2022) (ANTARA/Fransiska Mariana Nuka)

MerahPutih.com - Kelompok Krìminal Bersenjata (KKB) menembaki 12 warga Kampung Nogolait, Nduga, Papua, Sabtu (16/7). Akibat penembakan brutal itu, sebanyak 10 orang warga tewas.

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Bidang Politik Hukum dan HAM Sukamta meminta TNI-Polri segera memberantas KKB agar tidak semakin meluas dan meresahkan masyarakat.

"Kami mengecam tindakan KKB Papua merdeka dan meminta tindakan ini harus segera dihentikan karena masyarakat sipil yang tidak bersalah menjadi korban," kata Sukamta dalam keterangannya, Selasa (19/7).

Baca Juga:

Aksi Brutal KKB Papua Tewaskan 9 Warga Sipil dan 1 Luka-luka

Anggota Komisi I DPR ini memberikan masukan kepada TNI-Polri terkait pola penanganan KKB Papua. Pertama, TNI-Polri perlu untuk mengubah pola pendekatan pemberantasan KKB.

Menurut Sukamta, jika selama ini cenderung defensif dengan pola melindungi objek vital dan membangun pos-pos pengamanan, sudah saatnya TNI-Polri memburu KKB sampai ke sarangnya.

"Proses penegakan hukum juga harus mengedepankan peran dan keterlibatan masyarakat sipil agar tidak terjadi salah sasaran," ujarnya.

Kedua, kata Sukamta, perang opini publik juga harus dilakukan oleh TNI-Polri. Saat ini, setidaknya ada 9 KKB Papua yang beranggotakan sekitar 150 orang. Sedangkan anggota KKB Papua yang bersembunyi atau sedang melakukan doktrinasi, penggalangan opini jumlahnya belum terpetakan.

"Langkah-langkah pemetaan dan penanganan ideologi Papua merdeka juga harus dilakukan sehingga tidak muncul anggota-anggota baru," imbuhnya.

Pemerintah, lanjut dia, harus membentuk opini publik berlandaskan data dan fakta. Kondisi di Papua juga harus terbuka agar tidak dimanfaatkan oleh KKB yang beroperasi dalam penggalangan opini publik.

Pasalnya, saat ini muncul upaya pembentukan opini bahwa TNI-Polri melakukan pelanggaran HAM di Papua. Informasi mengenai kejadian-kejadian krusial di Papua harus disampaikan secara terbuka jelas dan transparan agar publik tahu dan percaya bahwa TNI-Polri bertindak sesuai koridor hukum.

"Pun apabila ada oknum TNI-Polri bertindak di luar koridor penegakan hukum maka harus diproses secara tegas. Semua itu agar masyarakat Papua, rakyat Indonesia dan dunia percaya terhadap pemerintah Indonesia,” pesan anggota DPR Dapil DI Yogyakarta ini.

Selain penegakan hukum, Fraksi PKS berharap pemekaran di Papua berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meliputi kesejahteraan, kualitas hidup, pendidikan, kesehatan Orang Asli Papua (OAP) meningkat.

“Kami, FPKS DPR RI sangat mendukung pemekaran Papua asalkan benar-benar untuk peningkatan kualitas manusia Papua," ujarnya.

Kemudian, Fraksi PKS juga meminta pemerintah memerhatikan aspirasi rakyat Papua dan memiliki rencana strategis serta implementasi secara bertahap membangun manusia-manusia Papua.

"Pemekaran harus mampu meningkatkan Index Pembangunan Manusia (IPM) Papua dan Papua Barat yang hingga saat ini setiap tahun selalu berada di bawah rata-rata IPM nasional," tegas dia.

Baca Juga:

3 Warga Sipil Meninggal Ditembak Kelompok Bersenjata di Nduga Papua

Selama 20 tahun pelaksanaan Otonomi Khusus Papua, Sukamta menilai pemerintah terkesan hanya memberikan dana dari pusat ke daerah, kemudian membiarkan dana tersebut dikelola secara bebas oleh pemerintah daerah Papua dan Papua Barat.

“Dana puluhan triliun digelontorkan untuk Otsus namun dalam implementasi, pengawalan dan evaluasi terhadap hasil masih jauh sekali dari harapan rakyat Papua," ujarnya.

Menurut Sukamta, dana Otsus lebih banyak dialokasikan untuk untuk belanja birokrasi pemerintahan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Sedangkan kebutuhan layanan publik yang menyentuh rakyat secara langsung minim dan tidak berjalan baik.

Lebih jauh Sukamta menekankan bahwa pemekaran, otonomi khusus harus memprioritaskan subjek utama yaitu Orang Asli Papua (OAP). Pendekatan pembangunan manusia Papua harus khusus tertuju pada OAP yang selama ini merasa terpinggirkan, termarjinalkan, inferior dan merasa hanya diperalat saja.

Menurut Sukamta, OAP selama ini merasa semakin tersisih dengan hadirnya para pendatang dari berbagai daerah di Indonesia. Ini problem serius dan pemerintah harus fokus menyelesaikanya.

"Persoalan pemekaran, dana Otsus hanyalah metode atau sarana sedangkan sasaran, rencana penyelesaian, implementasi, monitoring dan evaluasi harus dilakukan dengan baik dan ketat agar tidak terulang lagi kegagalan dana Otsus dan pemekaran wilayah," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Bawaslu Petakan Indeks Kerawanan Pemilu di Tiga Provinsi Baru Papua dan IKN

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
RDP dengan Komisi III DPR, Kapolri: Kami Solid!
Indonesia
RDP dengan Komisi III DPR, Kapolri: Kami Solid!

“Sebelumnya kami laporkan Pak, kami hadir bersama-sama Timsus 18 orang. Kami sampaikan bahwa dalam hal penanganan kasus ini, kami solid!” kata Sigit.

Empat Narapidana High Risk Dipindahkan ke Nusakambangan
Indonesia
Empat Narapidana High Risk Dipindahkan ke Nusakambangan

"Mereka adalah narapidana kasus narkotika dan kasus tindak pidana umum pembunuhan yang masuk dalam kategori high risk," ujarnya.

Masuk Era Industri 4.0, DPD Minta Pemerintah Perbanyak Pendidikan Vokasi
Indonesia
Masuk Era Industri 4.0, DPD Minta Pemerintah Perbanyak Pendidikan Vokasi

Senator Jawa Timur ini ingin penyerapan tenaga ahli dan terampil nantinya dipenuhi dari lulusan dalam negeri. Bukan malah mendapatkan tenaga ahli dari luar negeri

Safari ke Daerah, Puan Mengaku Ditugasi Megawati
Indonesia
Safari ke Daerah, Puan Mengaku Ditugasi Megawati

Puan menjelaskan bahwa dirinya disuruh oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk berkeliling mengunjungi wilayah di Indonesia.

Dua Terdakwa Kasus Pembunuhan Anggota Menwa UNS Divonis 2 Tahun Penjara
Indonesia
Dua Terdakwa Kasus Pembunuhan Anggota Menwa UNS Divonis 2 Tahun Penjara

Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surakarta, Jawa Tengah akhirnya menjatuhkan vonis dua tahun penjara bagi kedua terdakwa kasus pembunuhan anggota Menwa Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.

Dea OnlyFans Ditangkap Polda Metro, Diduga Kerap Jual Konten Vulgar
Indonesia
Dea OnlyFans Ditangkap Polda Metro, Diduga Kerap Jual Konten Vulgar

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya meringkus Dea.

TNI AU Persiapkan Pertahanan Udara untuk Lindungi IKN Nusantara
Indonesia
TNI AU Persiapkan Pertahanan Udara untuk Lindungi IKN Nusantara

Salah satu yang menjadi fokus adalah kebutuhan alat tempur pertahanan guna melindungi kawasan itu dari serangan musuh.

Warga DKI Diimbau Waspadai Hujan Angin Kencang Sore Nanti
Indonesia
Warga DKI Diimbau Waspadai Hujan Angin Kencang Sore Nanti

Jakarta Selatan, Barat, dan Timur berpotensi hujan kilat serta angin kencang Sabtu (12/3) sore

Cek Riwayat Kesehatan Hewan Kurban Lewat Aplikasi e-Selamat
Indonesia
Cek Riwayat Kesehatan Hewan Kurban Lewat Aplikasi e-Selamat

sapi-sapi yang dijual untuk hewan kurban nantinya akan terdeteksi oleh aplikasi e-Selamat. Deteksi ini meliputi histori hewan kurban yang akan dijual.

Akhir Maret Ini JIS Rampung, Anies: Akhirnya 13 Tahun Penantian Menemui Ujungnya
Indonesia
Akhir Maret Ini JIS Rampung, Anies: Akhirnya 13 Tahun Penantian Menemui Ujungnya

Stadion JIS dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, bukan saja warga DKI, tapi semua warga Indonesia bahkan dunia.