PKS Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi COVID-19 Tenaga Kesehatan Anggota Komisi IX DPR, Kurniasih Mufidayati. Foto: Fraksi PKS DPR RI

MerahPutih.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI telah melakukan pengadaan vaksin COVID-19 sebanyak 426 juta dosis. Jumlah sebanyak itu bakal digunakan untuk melakukan vaksinasi terhadap 181,5 juta penduduk dengan masing-masing 2 dosis.

Menanggapai hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR, Kurniasih Mufidayati meminta agar pemerintah bisa lebih mempercepat pelaksanaan vaksinasi pada kelompok target kedua dan seterusnya yakni petugas layanan publik dan lansia.

Baca Juga

Lantik Pengurus DPTW DKI Baru, PKS Targetkan Tambah Kursi Pemilu 2024

“Jika tidak dilakukan upaya percepatan, maka target ini tidak akan bisa terealisasi dan akan berdampak pada kemunduran jadwal dan target keseluruhan," papar Mufida di Jakarta, Minggu (14/2)

Sebab saat ini, kata dia, setelah hampir satu bulan pelaksanaan vaksinasi, baru sekitar 1,01 juta tenaga medis yang sudah divaksin dosis pertama atau 70 persen dari target, sedangkan untuk dosis kedua baru 345 ribuan atau baru 23,5 persen dari target.

Melihat realisasi ini, maka pelaksanaan vaksinasi ini harus menambah fasilitas dan tenaga vaksinator sehingga jumlah yang divaksin setiap harinya bisa lebih banyak. Apalagi target pemerintah sampai bulan April sudah terlaksana vaksinasi untuk petugas publik (target 17,4 juta) dan lansia (target 21,5 juta).

Ia juga mendesak agar pemerintah juga bisa memastikan bahwa vaksin tersebut bisa tersedia segera sesuai kebutuhan. Mengingat sampai saat ini jumlah vaksin yang sudah masuk ke Indonesia baru sekitar 18 juta dosis dengan rincian 3 juta vaksin jadi dan 15 juta seed vaccine yang akan dijadikan vaksin oleh Biofarma.

Vaksin COVID-19 (ANTARA/HO)
Vaksin COVID-19 (ANTARA/HO)

Apalagi, ujarnya, dalam situasi pandemi yang melanda hampir seluruh negara, membuat semua negara berlomba mendapatan vaksin COVID-19.

Ia menyebut, negara-negara dengan jumlah konfirmasi positif besar seperti Amerika Serikat, India, Meksiko, Inggris yang perekonomiannnya kuat juga ikut memperebutkan vaksin ini.

“Kita minta pemerintah memberikan informasi yang jelas jadwal kedatangan daru vaksin yang sudah dipesan untuk menjamin ketersediaan,” paparnya.

Anggota DPR dari Fraksi PKS ini juga mengingatkan jangan sampai terjadi kebocoran dalam pelaksanaan vaksinasi ini seperti vaksin yang diberikan kepada yang tidak berhak untuk mendapat prioritas. Prioritas saat ini adalah tenaga kesehatan, petugas publik dan lansia yang memang harus dilindungi lebih dulu.

Mufida menekankan, di luar kelompok itu harus menunggu sesuai dengan termin waktu yang dirancang pemerintah. Oleh karena ini terkait dengan adanya upaya vaksin mandiri atau gotong royong.

Mufida meminta agar dipastikan bahwa pemerintah harus tetap fokus dan prioritas pada target vaksinasi nasional yang sudah ditentukan.

“Jangan sampai terganggu target vaksinasi nasional," ungkap Mufida.

Sejalan dengan vaksin dari luar, Mufida mengingatkan agar pemerintah dan semua pihak, mendorong percepatan proses uji klinis Vaksin Merah Putih, karya anak bangsa. (Asp)

Baca Juga

Kemenkes Keluarkan SE Vaksinasi COVID-19 Pada Lansia, Komorbid dan Penyintas

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Call Center Layanan Isi Ulang Oksigen Jatim Layani 1.600 Penelepon Per Hari
Indonesia
Call Center Layanan Isi Ulang Oksigen Jatim Layani 1.600 Penelepon Per Hari

Layanan isi ulang gratis oksigen dari Pemprov Jatim tersebut diresmikan pada 17 Juli 2021 lalu itu dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jatim.

[HOAKS atau FAKTA]: Elon Musk Beli Twitter, Akun Donald Trump Kembali Aktif
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Elon Musk Beli Twitter, Akun Donald Trump Kembali Aktif

Musk saat ini hanya memegang 9 persen saham Twitter dan tidak memiliki kemampuan untuk memulihkan akun Trump, seperti yang diklaim tweet tersebut.

Babak Baru Kasus Tewasnya Mahasiswa Menwa UNS
Indonesia
Babak Baru Kasus Tewasnya Mahasiswa Menwa UNS

Polresta Surakarta melimpahkan berkas perkara dan dua tersangka kasus penganiayaan anggota Menwa FPJ dan NFM ke JPU.

Jadi Tersangka Kasus Narkoba, 2 WN Iran Terancam Hukuman Mati
Indonesia
Jadi Tersangka Kasus Narkoba, 2 WN Iran Terancam Hukuman Mati

Dua orang warga negara Iran dibekuk jajaran Polres Metro Jakarta Barat terkait dengan industri rumahan pembuatan narkotika jenis sabu.

Gagalnya Timnas Indonesia U-23 Kemarin, Tak Lunturkan Harapan Menpora
Indonesia
Gagalnya Timnas Indonesia U-23 Kemarin, Tak Lunturkan Harapan Menpora

Kekalahan yang diperoleh Timnas Indonesia U-23 di laga perdana Grup A SEA Games 2021 tak lantas membuat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Republik Indonesia, Zainudin Amali hilang harapan. Amali percaya anak asuh Shin Tae-yong masih berpeluang lolos dari fase grup.

Komnas HAM Hari Ini Periksa Pengurus WP KPK
Indonesia
Komnas HAM Hari Ini Periksa Pengurus WP KPK

Komnas HAM menjadwalkan pemeriksaan terhadap 6 orang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (31/5).

PPATK Terima 73.000 Laporan Transaksi Mencurigakan Sepanjang 2021
Indonesia
PPATK Terima 73.000 Laporan Transaksi Mencurigakan Sepanjang 2021

PPATK menyampaikan telah menerima 73.000 laporan transaksi keuangan mencurigakan sepanjang tahun 2021.

[HOAKS atau FAKTA]: Sinar UV Tameng Tidak Terpapar Omicron
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Sinar UV Tameng Tidak Terpapar Omicron

Hanyalah spekulasi karena tidak memiliki bukti ilmiah yang mendukung.

Tamu Akad Nikah di DKI Jakarta Wajib Tunjukan Sertifikat Vaksin
Indonesia
Angkutan Sepeda Motor Gratis saat Mudik Dibuka
Indonesia
Angkutan Sepeda Motor Gratis saat Mudik Dibuka

Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan mengadakan program Angkutan Sepeda Motor Gratis (Motis).