MerahPutih.com - Pandemi telah memasuki tahun ketiga. Pemerintah seharusnya telah memiliki pola penanganan dan langkah antisipatif yang jelas dalam menghadapi setiap perkembangan kasus baru.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta pemerintah melakukan langkah antisipatif yang jelas dalam menghadapi ancaman COVID-19 varian Omicron, bukan sekedar keluarkan himbauan lansia jangan keluar rumah.
"Termasuk ancaman Omicron yang lebih mudah tingkat penularannya," kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPR, Netty Prasetiyani Aher dalam keterangannya, Selasa (8/2).
Baca juga:
Saat ini masyarakat membutuhkan bahasa positif yang menunjukkan kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi tantangan puncak gelombang ketiga COVID-19.
"Sosialisasi dan informasi tentang peningkatan infrastruktur kesehatan, ketersediaan ranjang rawat, ruang ICU, kecukupan alat dan bahan medis, serta percepatan pencapaian target vaksinasi tentu lebih menenangkan daripada info larangan lansia keluar rumah," ujarnya. Sebab, sejak awal pandemi, tinggal di rumah saja, apalagi untuk lansia dengan penyakit penyerta adalah hal yang sudah dipahami.
"Tentunya kita tidak ingin masyarakat berpresepsi ada ancaman kondisi buruk di balik himbauan tersebut," imbuhnya.
Netty meminta pemerintah agar menjelaskan percepatan target vaksinasi untuk lansia dan anak-anak di bawah 12 tahun; termasuk capaian target vaksinasi di daerah yang masih belum memenuhi minimal 70% target dosis lengkap.
Selain itu, Prediksi pemerintah tentang puncak gelombang ketiga harus sudah diikuti dengan kesiapsiagaan rumah sakit dan segala infrastruktur penunjangnya.
"Bagaimana langkah antisipasi dalam menghadapi kondisi terburuk? Bagaimana kesiapan obat-obatan, ranjang rawat, tenaga medis? Hal inilah yang perlu dijelaskan pada masyarakat secara terbuka," sambung Netty.
Hal lain yang perlu disampaikan pada masyarakat, adalah kesiapan dukungan obat-obatan, suplemen dan telemedicine untuk yang pasien isoman. "Belajar dari pengalaman menghadapi gelombang serangan varian Delta, pemerintah harus lebih sigap dan siap dalam segala sisi," ujarnya.
Baca Juga:
Vaksin COVID-19 Mengandung Magnet?
Netty kembali meminta pemerintah dan para pejabatnya menjadi contoh yang baik dalam penegakan disiplin prokes.
"Jangan sampai masyarakat diminta diam di rumah, sementara kunjungan kerja pemerintah yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa, seperti di Danau Toba, terus dilakukan," pungkasnya. (Pon)
