PKS Minta Pemerintah Bentuk Tim Pengawas Tindak Kartel Minyak Goreng Minyak goreng. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

MerahPutih.com - DPR mendesak pemerintah untuk membentuk tim pengawas untuk menuntaskan persoalan kelangkaan dan harga tinggi minyak goreng.

Tim ini bertugas mengawasi pelaksanaan domestic market obligation (DMO) dan crude palm oil (CPO), sekaligus menindak perusahaan CPO dan minyak goreng yang terbukti terlibat kartel.

Wakil Ketua FPKS DPR Mulyanto minta pemerintah jangan segan untuk menindak siapa pun yang terbukti mengacaukan sistem produksi dan distribusi minyak goreng. Perbuatan mereka telah menyengsarakan masyarakat.

"Tim terdiri dari kementerian terkait, kepolisian dan kejaksaan. Tim ini harus kuat karena berhadapan dengan kartel yang ditengarai mempunyai jaringan luas," tegasnya.

Baca Juga:

Polisi Pastikan Distribusi, Stok dan Harga Minyak Goreng Aman

Lebih lanjut, Mulyanto juga mendesak pemerintah untuk konsisten dan tegas dalam menerapkan kebijakan DMO CPO ini. Jangan sampai mencla-mencle dan terkesan takut kepada taipan minyak sawit.

"Hari ini masih banyak laporan masyarakat bahwa minyak goreng curah sulit ditemui di pasaran. Untuk itu, pemerintah mengawasi rantai distribusi CPO dan minyak goreng ini untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan DMO tersebut," terang Mulyanto.

Berkaca dari pengalaman DMO batubara, menurut dia, pemerintah perlu melakukan evaluasi bulanan dan penerapan denda fee kompensasi yang signifikan bagi pengusaha nakal. Bahkan bila perlu, dijatuhkan sanksi tegas berupa pencabutan izin ekspor atau izin produksi.

"DMO ini kan sebentuk sharing the pain dari para pengusaha sawit yang selama ini menikmati untung dari CPO untuk pembangunan nasional termasuk ketahanan energi.

Baca Juga:

Pencinta Gorengan Tak Perlu Panic Buying Memborong Minyak Goreng

Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga kuota CPO untuk memenuhi kebutuhan pasar minyak goreng dan biofuel domestik secara bersama-sama, apalagi kita telah berkomitmen untuk terus mengembangkan biofuel dalam rangka menekan impor BBM, reduksi karbon dan mengurangi defisit transaksi berjalan," ungkap Mulyanto.

Menurut Mulyanto, kompetisi antara bahan bakar (biofuel) dan bahan makanan (minyak goreng) terhadap CPO ini dapat dicegah dengan kebijakan DMO ini. Apalagi kedua komoditas tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang harganya harus dijaga stabil.

Untuk diketahui, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menetapkan kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) bagi eksportir crude palm oil (CPO). Melalui aturan DMO yang dikeluarkan Kemendag, produsen yang melakukan ekspor CPO diwajibkan memasok 20 persen kuota ekspornya untuk kebutuhan dalam negeri.

Sementara aturan DPO menerapkan harga jual CPO di dalam negeri sebesar Rp 9.300 per kilogram dan Rp 10.300 per liter untuk olein.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, aturan DMO dan DPO CPO tidak mengganggu kegiatan ekspor CPO ke luar negeri, melainkan untuk mengamankan stok minyak goreng di dalam negeri. (Asp)

Baca Juga:

Pemerintah Diminta Beri Sanksi Pedagang Jual Minyak Goreng di Atas Rp 14 Ribu

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Survei: Elektabilitas PSI Tembus 6,1 Persen, PAN dan PPP Terancam Gagal ke Senayan
Indonesia
Survei: Elektabilitas PSI Tembus 6,1 Persen, PAN dan PPP Terancam Gagal ke Senayan

"PDIP, Gerindra, dan Golkar kembali menguasai tiga besar elektabilitas, sedangkan PSI menembus angka 6,1 persen," tutur Reza

Harta Kekayaan Laksamana Yudo Margono, Calon Panglima TNI Pilihan Jokowi
Indonesia
Harta Kekayaan Laksamana Yudo Margono, Calon Panglima TNI Pilihan Jokowi

Lantas berapa harta kekayaan yang dimiliki calon orang nomor satu di TNI tersebut?

Mensesneg Dicecar Komisi II DPR RI Soal Deklarasi Jokowi 3 Periode
Indonesia
Mensesneg Dicecar Komisi II DPR RI Soal Deklarasi Jokowi 3 Periode

Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja (raker) bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Sekretaris Kabinet (Seskab) dan Kantor Staf Presiden (KSP), di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (4/4). Dalam raker tersebut, Anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP, Ihsan Yunus mempertanyakan soal isu perpanjangan masa jabatan presiden atau 3 periode, ke Mensesneg Pratikno.

Badai PHK Startup Indonesia, Bananas Tutup Baru 10 Bulan Beroperasi
Indonesia
Badai PHK Startup Indonesia, Bananas Tutup Baru 10 Bulan Beroperasi

Startup Bananas baru resmi beroperasi sejak Januari 2022.

Pemerintah Diminta Tolak Usulan Penghapusan Daya Listrik 450 VA
Indonesia
Pemerintah Diminta Tolak Usulan Penghapusan Daya Listrik 450 VA

Fahira kembali meminta Pemerintah tegas menolak usulan penghapusan daya listrik 450 VA ini.

Gibran Kenang Tjahjo Kumolo sebagai Menteri yang Suka Kuliner Pinggir Jalan
Indonesia
Gibran Kenang Tjahjo Kumolo sebagai Menteri yang Suka Kuliner Pinggir Jalan

Beliau (Tjahjo Kumolo) tidak segan makan soto dan sate di warung biasa berbaur dengan pembeli lainnnya.

Tujuan Polri Siagakan Tiga Kapal Besar di Dekat Sirkuit Mandalika
Indonesia
Tujuan Polri Siagakan Tiga Kapal Besar di Dekat Sirkuit Mandalika

Polri bersama otoritas pengamanan lainnya kerap melakukan rapat terbatas

[HOAKS atau FAKTA]: Seekor Singa Menggali Kuburannya Sendiri
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Seekor Singa Menggali Kuburannya Sendiri

Beredar informasi berupa konten video di Youtube Shorts yang memperlihatkan seekor singa tengah menggali tanah.

[HOAKS atau FAKTA]: Informasi Bantuan Sosial Pemprov DKI Dikirim lewat WA
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Informasi Bantuan Sosial Pemprov DKI Dikirim lewat WA

Beredar informasi melalui WhatsApp tentang pencairan dana Bantuan Sosial Tunai (BST) Pemerintah DKI Jakarta pada Juni 2022.

Dampak BBM Naik, Penumpang BST Solo Meningkat
Indonesia
Dampak BBM Naik, Penumpang BST Solo Meningkat

Peningkatan penumpang BST terjadi seiring dengan naiknya harga BBM subsidi. Terlebih Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih menggratiskan tarif BST.