PKS Minta Partai Tommy Soeharto Setia Jadi Teman Oposisi Tommy Soeharto di TPS 02 Gondangdia, Menteng, Jakarta, Rabu (17-4-2019). ANTARA/Nanien Yuniar

MerahPutih.com - Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) berharap Partai Berkarya dapat meneguhkan sikap politik untuk bersama-sama menjadi oposisi bagi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Kami, sih, berharap Partai Berkarya bisa meneguhkan sikap untuk bersama-sama menjadi oposisi. Bersama mengawasi pemerintahan Pak Jokowi," kata Sekretaris Bidang Polhukam DPP PKS Suhud Alynudin kepada wartawan, Selasa (19/11).

Baca Juga:

KPK Cecar Staf Keuangan Cucu Perusahaan Tommy Soeharto di Kasus Suap Bowo Rp8 M

Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto diketahui akan menggelar pertemuan dengan elite Partai Dakwah di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, sore ini.

Menurut Saut pertemuan Tommy Soeharto dan elite PKS merupakan silaturahmi politik biasa. Namun, pertemuan juga akan membahas soal bagaimana menyikapi persoalan bangsa.

"Pertama silaturahmi politik. Kedua penyamaan pandangan tentang kondisi bangsa saat ini," ujarnya.

Ketua Umum Partai Berkarya, Tommy Soeharto berbicara kepada awak media di Boyolali, Jawa Tengah (MP/Ismail)

Selain itu, kata Suhud, pertemuan itu juga akan membahas tentang kemungkinan kerjasama di Pilkada 2020. Tidak tertutup kemungkinan, terdapat kesepakatan antara dua partai setelah bertemu.

"Nanti juga akan ada kesepakatan yang dibuat," pungkasnya.

Baca Juga:

Bos Cucu Perusahaan Milik Tommy Soeharto Klaim Tak Tahu Soal Suap Untuk Bowo Sidik

Selain Tommy Soeharto, petinggi Partai Berkarya yang akan berkunjung ke kantor PKS yakni Kepala Dewan Pertimbangan Titiek Soeharto, Kepala Dewan Kehormatan Tedjo Edy, dan Sekretaris Jenderal Priyo Budi Santoso.

Sementara petinggi PKS yang akan hadir di antaranya Ketua Majelis Syura PKS Habib Salim Segaf, Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, Sekjen PKS Mustafa Kamal, dan jajaran pimpinan PKS lainnya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PPKM Dimulai, PNS Keluyuran Kena Sanksi
Indonesia
PPKM Dimulai, PNS Keluyuran Kena Sanksi

Kerja dari rumah bagi para ASN Solo, sudah pernah diterapkan saat Pemkot Solo saat menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) COVID-19 pada 13 Maret 2020.

Agar Tak Gaduh, Novel Baswedan Cs Diminta Gugat Proses TWK ke Pengadilan
Indonesia
Agar Tak Gaduh, Novel Baswedan Cs Diminta Gugat Proses TWK ke Pengadilan

Stanislaus Riyanta menyarankan agar Novel Baswedan dan kawan-kawannya itu mengadu ke Obmudsman maupun ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Mulai Hari Ini Pemkot Tangerang Buka Pengisian Oksigen Gratis
Indonesia
Mulai Hari Ini Pemkot Tangerang Buka Pengisian Oksigen Gratis

Saat pengisian permohonan, pemohon wajib melengkapi data hasil test COVID-19

Sriwijaya Air SJ-182 Jatuh, AP II Bikin Tiga Posko
Indonesia
Sriwijaya Air SJ-182 Jatuh, AP II Bikin Tiga Posko

Posko ketiga juga dibuka di Bandara Supadio, Pontianak

Kasus COVID-19 DKI Capai 9.702 Orang, 13,5 Persen Sasar Anak-anak
Indonesia
Kasus COVID-19 DKI Capai 9.702 Orang, 13,5 Persen Sasar Anak-anak

975 kasus terjadi pada anak usia 6-18 tahun

Mulai Besok Pergi ke Luar Kota Wajib Tunjukkan Surat Vaksin dan Swab Antigen
Indonesia
Mulai Besok Pergi ke Luar Kota Wajib Tunjukkan Surat Vaksin dan Swab Antigen

Bagi pengemudi dan pembantu pengemudi yang belum melaksanakan vaksinasi diarahkan untuk melakukan vaksinasi

Keluarga Politikus DPR Divaksin COVID-19, Sekjen: Wajib Dilindungi
Indonesia
Keluarga Politikus DPR Divaksin COVID-19, Sekjen: Wajib Dilindungi

pada prinsipnya, semua warga negara akan divaksin COVID-19. Dan hal itu adalah kebijakan yang telah disampaikan oleh Pemerintah.

Salah Satu Personel Band Noah Dipolisikan
Indonesia
Salah Satu Personel Band Noah Dipolisikan

Sebagai gantinya, DKA sempat beritikad baik

KPK Klarifikasi soal Firli Minta BAP Kasus Wali Kota Tanjungbalai
Indonesia
KPK Klarifikasi soal Firli Minta BAP Kasus Wali Kota Tanjungbalai

"Berita Acara hasil ekspose yang diminta pimpinan berisi notulen rapat proses penanganan perkara oleh pimpinan terdahulu saat itu," kata Ali dalam keterangannya, Senin (24/5).

Puji Putusan MK, Kelompok Buruh Sebut Perjuangan Mereka Tak Sia-sia
Indonesia
Puji Putusan MK, Kelompok Buruh Sebut Perjuangan Mereka Tak Sia-sia

Perjuangan panjangan buruh membuktikan bahwa Omnibus Law tidak sesuai Undang-Undang Dasar 1945.